Rekonstruksi Pasca-Gempa, 400 Insinyur Dikirim ke Lombok

Kompas.com - 31/08/2018, 18:41 WIB
Tim SAR berhasil mengevakuasi tiga korban tertimbun longsor di Lombok UtaraKOMPAS.com/ Dok. Humas Basarnas Kantor SAR Mataram Tim SAR berhasil mengevakuasi tiga korban tertimbun longsor di Lombok Utara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono mengatakan, sebanyak 400 Insinyur dikirim ke Lombok pascabencana gempa bumi.

Mereka akan membantu proses percepatan rekonstruksi pembangungan di Lombok.

"Yang mau dibangun itu 78.000 rumah, jadi 400 insinyur masih kurang," ujar Basuki usai rakor di Kantor Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Jumat (31/8/2018).

Baca juga: Jokowi Ingin Rumah untuk Korban di Lombok Tahan Gempa

Basuki mengatakan, pemerintah akan membentuk sembilan tim untuk mengawasi pembangunan rumah.

Namun, satu tim maksimal hanya bisa mengawasi pembangunan 100-150 rumah.

Sementara itu, jumlah rumah yang rusak akibat guncangan gempa mencapai 78.000 rumah. Untuk itu, pemerintah juga akan merekrut para mahasiwa yang paham membangun rumah.

"Harus ada TNI untuk mengomando pembersihan, harus ada mahasiswa, insinyur yang sudah tahu bikin rumah. Kalau 78.000 rumah butuh berapa? Kan butuh banyak lagi," kata dia.

Baca juga: BNPB: 32.129 Rumah Rusak akibat Gempa Lombok Sudah Diverifikasi

Sebelumnya, Basuki mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan anggaran Rp 529,6 miliar untuk rekonstruksi Lombok hingga Desember 2018.

Menurut dia, berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lombok, pembangunan rumah harus diselesaikan maksimal enam bulan.

"Makanya pengerjaannya bukan dikontrakkan, tetapi dikerjakan oleh swakelola gotong royong oleh masyarakat sendiri karena banyak sekali 78.000 rumah yang rusak. Kalau dikontrakkan, enggak akan selesai 2-3 tahun," kata dia.

Basuki juga memastikan, bantuan tak hanya diberikan kepada warga yang rumahnya rusak berat.

Uang Rp 25 juta diberikan untuk warga yang rumahnya rusak sedang dan Rp 10 juta untuk rumah rusak ringan.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Nasional
Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Nasional
Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Nasional
Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Nasional
Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Nasional
Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Nasional
Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Nasional
Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Nasional
SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

Nasional
BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

Nasional
Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Nasional
Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN 'Kecurangan Bagian dari Demokrasi'

Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN "Kecurangan Bagian dari Demokrasi"

Nasional
KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

Nasional
KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

Nasional

Close Ads X