Kompas.com - 31/08/2018, 09:03 WIB
Calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus (kedua kiri) mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Senin (2/7). Mantan Bupati Kepulauan Sula itu ditahan KPK sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan lahan Bandara Bobong di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, tahun anggaran 2009. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak ACalon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus (kedua kiri) mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Senin (2/7). Mantan Bupati Kepulauan Sula itu ditahan KPK sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan lahan Bandara Bobong di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, tahun anggaran 2009.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap penanganan perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah terpilih di Pikada 2018 dapat dipercepat dan diperjelas.

Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Almas Sjafrina mengatakan meski berstatus tersangka, namun para kepala daerah terpilih itu bisa dipastikan akan dilantik.

Sebab, hal itu diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Kami berharap, meskipun tetap dilantik, proses hukum penanganan perkaranya juga jelas. Jangan sampai selesai masa jabatannya, statusnya masih terduga tersangka atau bahkan tidak jelas," ujar Almas, di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Kamis (30/8/2018).

Menurut data ICW, terdapat tiga kepala daerah terpilih di Pilkada 2018 yang berstatus tersangka korupsi.

Ketiganya yakni, Syahri Mulyo di Kabupaten Tulungagung, Ahmad Hidayat Mus di Provinsi Maluku Utara, dan Nehemia Wospakrik di Kabupaten Biak Numfor.

Syahri Mulyo ditetapkan sebagai tersangka pada 8 Juni 2018. Ia diduga menerima suap dari kontraktor Susilo Prabowo terkait fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara pada Maret 2018 lalu, Ahmad Hidayat Mus ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK selaku Bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010.

Kasus suap yang menjerat Ahmad Hidayat terkait pembebasan lahan Bandara Bobong pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2009.

Keduanya kini telah ditahan KPK.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 27 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 33,67 Persen dari Target

UPDATE 27 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 33,67 Persen dari Target

Nasional
UPDATE: Sebaran 719 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 719 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Jokowi Minta Ada Solusi atas Persoalan yang Dialami Petani Garam

Jokowi Minta Ada Solusi atas Persoalan yang Dialami Petani Garam

Nasional
UPDATE 27 Oktober: Ada 7.584 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Oktober: Ada 7.584 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Oktober: 260.451 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,08 Persen

UPDATE 27 Oktober: 260.451 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,08 Persen

Nasional
UPDATE 27 Oktober: Ada 12.735 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Oktober: Ada 12.735 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 29, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 143.299 Jiwa

UPDATE: Bertambah 29, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 143.299 Jiwa

Nasional
UPDATE 27 Oktober: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.085.775

UPDATE 27 Oktober: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.085.775

Nasional
Pemerintah Akan Tambah Mesin PCR di Berbagai Daerah

Pemerintah Akan Tambah Mesin PCR di Berbagai Daerah

Nasional
YLKI: Perkuat Pengawasan agar Batas Harga Tes PCR Tak Dilanggar

YLKI: Perkuat Pengawasan agar Batas Harga Tes PCR Tak Dilanggar

Nasional
UPDATE: Bertambah 719, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.241.809

UPDATE: Bertambah 719, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.241.809

Nasional
Sekjen PDI-P: Ada yang Ingin Pecah Belah Partai, Tak Sabar soal Capres-Cawapres

Sekjen PDI-P: Ada yang Ingin Pecah Belah Partai, Tak Sabar soal Capres-Cawapres

Nasional
Menpan-RB Temukan 225 Peserta Lakukan Kecurangan dalam Seleksi CASN 2021

Menpan-RB Temukan 225 Peserta Lakukan Kecurangan dalam Seleksi CASN 2021

Nasional
Kemenkes: Hasil Tes PCR Keluar Maksimal 1x24 Jam

Kemenkes: Hasil Tes PCR Keluar Maksimal 1x24 Jam

Nasional
Di KTT ASEAN, Australia Sampaikan Keinginan Perkuat Kerja Sama Penanganan Covid-19

Di KTT ASEAN, Australia Sampaikan Keinginan Perkuat Kerja Sama Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.