Laporan Konflik Agraria Capai 334 Kasus, KSP Dorong Terbitnya Inpres

Kompas.com - 30/08/2018, 21:27 WIB
Ilustrasi demonstrasi menuntut penuntasan konflik agraria. KOMPAS/YULVIANUS HARJONOIlustrasi demonstrasi menuntut penuntasan konflik agraria.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden ( KSP) Moeldoko memastikan bahwa pemerintah terus berupaya menyelesaikan persoalan konflik agraria di Indonesia.

Terhitung hingga 2 Mei 2018, Kantor Staf Presiden (KSP) menerima 334 kasus konflik agraria yang melibatkan 96 ribu lebih kepala keluarga dan dengan total lahan konflik seluas 233 ribu hektare.

Demi percepatan penyelesaian kasus-kasus tersebut, KSP mendorong terwujudnya Instruksi Presiden tentang penyelesaian konflik agraria dan sengketa lahan.

"Penyelesaian ini menjadi bagian integral dalam Nawa Cita Presiden Jokowi. KSP mendorong Inpres terkait penyelesaian konflik agraria dan sengketa lahan," ujar Moeldoko sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi, Kamis (30/8/2018).

Moeldoko di sela-sela perayaan ulang tahunnya di Taman Suropati, Jakarta, Minggu (8/7/2018).DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Moeldoko di sela-sela perayaan ulang tahunnya di Taman Suropati, Jakarta, Minggu (8/7/2018).

Baca juga: Program Sertifikat Tanah Dinilai Dapat Menghindari Konflik Agraria

Inpres nantinya diharapkan memuat sejumlah poin, yakni pembentukan tim penyelesaian konflik di daerah, instruksi agar tim mengambil langkah cepat dan tepat, upaya penyelesaian dan pemulihan pascakonflik dan respons cepat atas konflik secara damai.

KSP sendiri sebenarnya telah membentuk Tim Percepatan Penanganan Penyelesaian Konflik Agraria. Tim itu dibentuk melalui Keputusan Kepala Staf Presiden Nomor 9 Tahun 2017.

Tim itu telah berhasil membantu penyelesaian sejumlah kasus, di antaranya penyelesaian konflik di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, penggusuran pedagang di kawasan Puncak, Bogor, konflik kehutanan di Kalimantan Timur dan konflik eks HGU di Desa Mangkit, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara.

Baca juga: 659 Konflik Agraria Tercatat Sepanjang 2017, Mencakup Lebih dari 500.000 Hektar

Meski demikian, penanganan konflik agraria akan lebih optimal apabila Inpres dikeluarkan.

Seiring dengan itu, Moeldoko menambahkan bahwa pemerintah juga terus menggencarkan program pembagian sertifikat secara gratis kepada masyarakat.Tahun 2018 ini, Presiden Jokowi menargetkan 7 juta sertifikat terbit ke tangan masyarakat.

"Sampai ada slogan di masyarakat, ingat sertifikat, ingat Jokowi," ujar mantan Panglima TNI tersebut.

Kompas TV Hari ini (27/9) sejumlah massa petani dan elemen masyarakat, menggelar unjuk rasa memperingati Hari Tani.

 

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Pastikan Informasi soal 6 Kota Zona Kuning Corona Tidak Benar

Kemenkes Pastikan Informasi soal 6 Kota Zona Kuning Corona Tidak Benar

Nasional
Menlu Ingatkan Tim Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess Ikuti Protokol Kesehatan

Menlu Ingatkan Tim Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess Ikuti Protokol Kesehatan

Nasional
Pemerintah Gunakan Pesawat Airbus 330 untuk Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Pemerintah Gunakan Pesawat Airbus 330 untuk Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Nasional
Soal Saudi Larang Umrah Sementara, Mahfud: Harus Kita Hormati

Soal Saudi Larang Umrah Sementara, Mahfud: Harus Kita Hormati

Nasional
Menurut Ahli, Idealnya Pemilu Dibagi jadi Nasional dan Lokal

Menurut Ahli, Idealnya Pemilu Dibagi jadi Nasional dan Lokal

Nasional
Pakar: DPR Harus Patuh soal Keserentakan Pilpres, Pemilihan DPR dan DPD

Pakar: DPR Harus Patuh soal Keserentakan Pilpres, Pemilihan DPR dan DPD

Nasional
Simpan Zat Radioaktif Secara Ilegal, Polisi Sebut SM Berpotensi Tersangka

Simpan Zat Radioaktif Secara Ilegal, Polisi Sebut SM Berpotensi Tersangka

Nasional
Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibu Kota Baru

Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibu Kota Baru

Nasional
Pasca-Evakuasi, 68 WNI dari Kapal Diamond Princess Akan Diobservasi

Pasca-Evakuasi, 68 WNI dari Kapal Diamond Princess Akan Diobservasi

Nasional
Bertemu Dubes India, Mahfud MD Bahas Persoalan Andaman

Bertemu Dubes India, Mahfud MD Bahas Persoalan Andaman

Nasional
KPK Periksa Dirut Jakpro, Terkait Penyelidikan Kasus Baru

KPK Periksa Dirut Jakpro, Terkait Penyelidikan Kasus Baru

Nasional
Soal Konflik di India, NU: Persekusi atas Nama Mayoritarianisme Tak Dibenarkan

Soal Konflik di India, NU: Persekusi atas Nama Mayoritarianisme Tak Dibenarkan

Nasional
Ini Mekanisme Evakuasi 68 WNI dari Kapal Diamond Princess akibat Virus Corona

Ini Mekanisme Evakuasi 68 WNI dari Kapal Diamond Princess akibat Virus Corona

Nasional
Didemo Ojol, Pimpinan DPR Akan Minta Klarifikasi Nurhayati Monoarfa

Didemo Ojol, Pimpinan DPR Akan Minta Klarifikasi Nurhayati Monoarfa

Nasional
Saat Ojol Menyela Orasi Sufmi Dasco di Depan Gedung DPR...

Saat Ojol Menyela Orasi Sufmi Dasco di Depan Gedung DPR...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X