Wapres Harap Tiap BTS di Desa Dipasang Sirene Gempa

Kompas.com - 30/08/2018, 18:06 WIB
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (21/6/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRWakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (21/6/2018).
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika ( BMKG) untuk bisa memberikan informasi seputar bencana lebih cepat.

Dalam peluncuran produk inovasi 4.0 BMKG, Kalla mendapatkan informasi bahwa kini BMKG bisa memberikan informasi ke masyarakat seputar gempa bumi 3 menit setelah gempa terjadi.

Kalla memberikan apresiasi atas hal itu. Namun ia juga menyampaikan harapannya.

"Tiga menit Itu sangat penting memang masalahnya juga bagaimana harus menyiarkan dalam 3 menit itu," ujarnya di Auditorium BMKG Jalan Angkasa I Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (30/8/2018).

"Kalau siang hari tentu mudah bisa.dilihat di tv atau di sms, tetapi kalau malam, orang tidur tidak nonton tv, tidak dengar radio atau tidak lihat handphone itu masalah," sambung dia.

Kalla mengungkapan, dulu ia pernah meminta agar Base Transceiver Station (BTS) telekomunikasi yang berada di desa-desa dipasangi sirene bencana. Kalla menilai hal itu sangat penting.

Sehingga saat terjadi gempa atau bencana alam lain pada malam atau siang hari, masyarakat bisa mengetahui dari sirene yang berbunyi.

Baca juga: Peneliti Yogyakarta Buat Alat Simulasi Sederhana Bangunan Tahan Gempa

"Itu sangat penting untuk mengurangi efek bencana seperti itu," kata dia.

Selain itu Kalla juga meminta peran serta masyarakat dan media masa untuk lebih peduli bencana. Misalnya dengan membuka aplikasi BMKG atau untuk media yakni dengan menyiarkan informasi bencana.

"Tetapi sistemnya sudah jauh lebih cepat. Kalau dulu (gempa dan tsunami) Aceh kita tidak tahu apa yang terjadi berjam-jam. Sekarang 3 menit bisa ketahuan," ucap Kalla.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Nasional
Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Nasional
Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Nasional
Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Nasional
Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Nasional
Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X