AIIB Tawarkan Utang 1 Miliar Dolar AS ke Indonesia

Kompas.com - 30/08/2018, 16:44 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono ketika ditemui di Kantor Wakil Istana Presiden RI, Jakarta, Senin (28/5/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono ketika ditemui di Kantor Wakil Istana Presiden RI, Jakarta, Senin (28/5/2018).

BOGOR, KOMPAS.com - Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) menawarkan bantuan utang sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat untuk Indonesia.

Hal tersebut dibahas saat Presiden Joko Widodo menerima Presiden AIIB Jin Liqun beserta delegasi lainnya di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/8/2018).

"AIIB komitmen menawarkan (utang) bukan hanya dalam rangka pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tapi juga investasi, salah satunya melalui infrastruktur dan di sektor produktif. Mereka ada komitmen sebesar 1 miliar dolar AS sampai akhir tahun ini," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, seusai pertemuan.

Meski demikian, Basuki tidak mengetahui secara pasti berapa jatah utang yang disediakan AIIB dan akan diambil oleh pemerintah Indonesia.

Namun, AIIB menyasar agar dana segarnya masuk ke sektor infrastruktur pariwisata, bandar udara dan hydro power.

"Tinggal komitmennya, menunggu kita (Indonesia) dulu," ujar Basuki.

Kementeriannya memiliki sejumlah proyek pembangunan yang belum terdanai oleh APBN.

Rencananya, sejumlah proyek itulah yang akan diajukan agar dibiayai menggunakan dana AIIB.

Ketiga proyek yang dimaksud, yakni long span bridge development for selecter area sebesar 355 juta dolar AS, national road improvement di Kalimantan Tengah sebesar 250 juta dolar AS, the develompment of region water supply sistem di Jatigede sebesar 140,62 juta dolar AS.

Selain itu, IKK water supply program and small water treatmen plant for water scarcity area sebesar 50 juta dolar AS.

Sementara, di kementerian lainnya, ada juga sejumlah proyek yang berpotensi didanai oleh dana AIIB, antara lain sea port, bandar udara, kawasan ekonomi khusus Mandalika dan hydro power.

"Ini semuanya yang proposed project, ya. Tapi sekali lagi ya, belum ada arahan," ujar Basuki.

Rencananya pemerintah akan memutuskan mengenai tawaran AIIB tersebut pada 2019 yang akan datang.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga RUU Belum Disepakati, Prolegnas Prioritas 2021 Diputuskan Hari Ini

Tiga RUU Belum Disepakati, Prolegnas Prioritas 2021 Diputuskan Hari Ini

Nasional
Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

Nasional
Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

Nasional
Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Dugaan Keterlibatan Pemberi Suap Lain Dalam Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Bareskrim Telusuri Aliran Dana Kasus Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group

Nasional
Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Dukung Pangdam Jaya, Polri Sebut Baliho Rizieq Shihab Langgar Perda dan Mengandung Unsur Provokasi

Nasional
Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Soal Libur Panjang, Satgas Covid-19: Masyarakat Harus Belajar dari Pengalaman Sebelumnya

Nasional
Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Kontak Tembak dengan KKB di Nduga Papua, Tiga Prajurit TNI Terluka

Nasional
Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Satgas: Jadwal Vaksinasi Covid-19 Bergantung pada Hasil Uji Klinis dan Kajian BPOM

Nasional
KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

KAMI Nilai Pemerintah Tak Mampu Atasi Covid-19

Nasional
Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Dugaan Investasi Bodong oleh Kampung Kurma Group, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Satgas Covid-19 Minta Pemda Lakukan Simulasi Sebelum Sekolah Dibuka

Nasional
Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Ini Alasan Polri Belum Panggil Rizieq Shihab terkait Kerumunan di Jakarta dan Bogor

Nasional
Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Ditanya Alasan Turuti Perintah Brigjen Prasetijo, Saksi Singgung soal Hubungan Senior-Junior di Polri

Nasional
Mendes PDTT Minta 'BumDes Bersama' Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Mendes PDTT Minta "BumDes Bersama" Pertimbangkan Model Bisnis Berskala Luas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X