Indonesia Akan Bangun 2.000 Rumah Rakyat di Namibia

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia berkomitmen membantu pembangunan infrastruktur di Namibia, yakni berupa 2.000 rumah rakyat.

Komitmen tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat bertemu Presiden Namibia Hage Gottfried Geingob di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/8/2018).

"Saya mendorong partisipasi BUMN Indonesia, PT WIKA, dalam pembangunan infrastruktur di Namibia, khususnya dalam pembangunan perumahan rakyat di Namibia bersama perusahaan Namibia," ujar Jokowi dalam pernyataan pers bersama.

"Bentuknya adalah proyek 2.000 unit social housing dan bahkan dalam unit yang lebih besar lagi," lanjut dia.

Meski demikian, pelaksanaan komitmen itu membutuhkan kerangka kerja sama. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi mendorong agar Presiden Geingob segera menandatangani nota kesepahaman mengenai program itu.

"Saya tadi telah meminta dukungan Presiden Geingob agar kesepakatan bisnis itu dapat segera ditandatangani pada Indonesia Africa Infrastructure Dialog yang akan diadakan bulan Agustus 2019 di Bali," lanjut Jokowi.

Wika kirim tim

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mengatakan, rencana pembangunan 2.000 rumah rakyat di Namibia itu berawal dari reputasi salah satu BUMN, yakni Wijaya Karya (Wika), yang dikenal baik oleh pemerintah Namibia.

"Mereka melihat Wika ini bangun 5.000 social housing di Alzazair, sekarang juga merenovasi di Istana Alzazair dan ada lagi di mana-mana," ujar Basuki.

Beberapa waktu lalu, perwakilan pemerintah Namibia berkunjung ke Wika. Mereka ingin mendalami kemungkinan Wika bisa membangun perumahan rakyat di negaranya.

"Kemarin, mereka (pemerintah Namibia) datang ke Wika, Wika presentasi. Ternyata, mereka ada peluang membangun 2.000 social housing," ujar dia.

Wika menyanggupi pekerjaan tersebut. Basuki mendapatkan laporan bahwa Wika telah mengirimkan tim ke Namibia untuk penjajakan kerja sama secara lebih detail lagi.

Kini, tinggal menunggu kerangka nota kesepahaman dibuat dan ditandatangani oleh kedua kepala negara.