Kompas.com - 30/08/2018, 13:52 WIB
Presiden Joko Widodo, Kamis (30/8/2018) pagi, menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Namibia Hage Gottfried Geingob  di Istana Kepresidenan Bogor. KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo, Kamis (30/8/2018) pagi, menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Namibia Hage Gottfried Geingob di Istana Kepresidenan Bogor.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Namibia Hage Gottfried Geingob menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait upaya pemberantasan pencurian ikan atau illegal fishing.

Penandatanganan tersebut dilakukan usai kedua kepala negara melakukan pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan, Bogor, Kamis (30/8/2018).

"Di bidang kemaritiman dan perikanan khususnya dalam upaya bersama memerangi illegal fishing dan sebagaimana kita saksikan, kerja sama telah disepakati dengan penandatangan MoU tentang kelautan dan perikanan," kata Jokowi.

Pemerintah Indonesia selama ini gencar memberantas ilegal fishing dengan meledakkan kapal-kapal asing pencuri ikan.

Namun, Jokowi tak menjelaskan kerja sama seperti apa yang akan ditempuh bersama pemerintah Namibia terkait pemberantasan ilegal fishing ini.

Sementara di bidang perdagangan, Jokowi juga mendorong peningkatan perdagangan di Indonesia dan Namibia melalui penguatan target dan roadmap yang jelas.

"Saya juga mengusulkan untuk penurunan tarif bagi produk-produk kedua negara dan untuk itu Indonesia mengharapkan dukungan Namibia bagi dimulainya proses negosiasi pembentukan Preferential Trade Agreement (PTA) antara Indonesia dan negara Southern African Costum Union," kata Jokowi. 

Baca juga: Kapal Politeknik Negeri Pontianak Jadi Pelaku Illegal Fishing

Jokowi juga mendorong kerja sama di Industri Strategis. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku senang delegasi Namibia akan berkunjung ke PT Dirgantara Indonesia di Bandung besok, Jumat (31/8/2018).

"Terakhir saya juga menyampaikan penghargaan kepada yang mulai Presiden Hage atas dukungan Namibia bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020," ujarnya.

Kompas TV Terlibat Pencurian Ikan, 239 Nelayan Vietnam Dipulangkan
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Minta Maaf Setelah Diprotes Masyarakat Sunda, Arteria Dahlan Siap Disanksi PDI-P

Minta Maaf Setelah Diprotes Masyarakat Sunda, Arteria Dahlan Siap Disanksi PDI-P

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Tuding Pembangunan IKN sebagai Megaproyek Oligarki yang Ancam Keselamatan Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Tuding Pembangunan IKN sebagai Megaproyek Oligarki yang Ancam Keselamatan Rakyat

Nasional
Diprotes Masyarakat Sunda, Arteria Dahlan Akhirnya Minta Maaf

Diprotes Masyarakat Sunda, Arteria Dahlan Akhirnya Minta Maaf

Nasional
Prabowo Ingin Kerja Sama Pertahanan-Keamanan dengan Negara ASEAN Diperkuat

Prabowo Ingin Kerja Sama Pertahanan-Keamanan dengan Negara ASEAN Diperkuat

Nasional
Prabowo Pastikan Program Komponen Cadangan Akan Dilanjutkan Tahun Ini

Prabowo Pastikan Program Komponen Cadangan Akan Dilanjutkan Tahun Ini

Nasional
Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Warga di Daerah Rawan Gempa di Pandeglang

Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Warga di Daerah Rawan Gempa di Pandeglang

Nasional
Ditangkapnya 2 Kepala Daerah asal Golkar dalam 2 Pekan, Pembelaan KPK dan Respons Partai Beringin

Ditangkapnya 2 Kepala Daerah asal Golkar dalam 2 Pekan, Pembelaan KPK dan Respons Partai Beringin

Nasional
Desak Rehabilitasi, Sejumlah Anggota Komisi III Soroti Vonis Bui Nia Ramadhani-Ardi Bakrie

Desak Rehabilitasi, Sejumlah Anggota Komisi III Soroti Vonis Bui Nia Ramadhani-Ardi Bakrie

Nasional
Banyak Tokoh Ingin Tingkatkan Elektabilitas untuk Pilpres, Jokowi: Jangan Gunakan Fasilitas Negara

Banyak Tokoh Ingin Tingkatkan Elektabilitas untuk Pilpres, Jokowi: Jangan Gunakan Fasilitas Negara

Nasional
Dukung BNN Perangi Narkoba, Sejumlah Anggota Komisi III Kenakan Jaket 'War on Drug'

Dukung BNN Perangi Narkoba, Sejumlah Anggota Komisi III Kenakan Jaket "War on Drug"

Nasional
Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir

Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir

Nasional
Hadapi Pandemi Covid-19, Kemenkes Siapkan 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

Hadapi Pandemi Covid-19, Kemenkes Siapkan 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

Nasional
Di Hadapan Panglima-Kapolri, Prabowo Singgung Potensi Ancaman Militer Asing

Di Hadapan Panglima-Kapolri, Prabowo Singgung Potensi Ancaman Militer Asing

Nasional
Sekjen Kemensos dan Komnas Perempuan Diusir, Pengamat: DPR Ingin Dihormati Lahir Batin

Sekjen Kemensos dan Komnas Perempuan Diusir, Pengamat: DPR Ingin Dihormati Lahir Batin

Nasional
Politisi PKS: Ada KPK Koruptor Makin Banyak, Ada BNN Peredaran Narkoba Makin Besar

Politisi PKS: Ada KPK Koruptor Makin Banyak, Ada BNN Peredaran Narkoba Makin Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.