KPU Tunda Pelaksanaan Keputusan Bawaslu yang Loloskan Dua Bacaleg Eks Koruptor

Kompas.com - 30/08/2018, 06:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menunda pelaksanaan keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang meloloskan mantan napi korupsi sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) 2019.

Dua bacaleg eks koruptor yang baru diloloskan Bawaslu berasal dari Rembang dan Pare-Pare.

Sementara tiga bacaleg eks koruptor sudah lebih dulu diloloskan Bawaslu, yakni berasal dari Aceh, Tana Toraja, dan Sulawesi Utara.

"Kita akan menunda, sama seperti kejadian di Aceh, di Toraja, dan Sulawesi Utara," kata Komisioner KPU Ilham Saputra di komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Baca juga: Bawaslu Loloskan Dua Bakal Caleg Eks Koruptor, Total Ada Lima Orang

Pada masa pendaftaran bacaleg, lima mantan narapidana korupsi di lima daerah tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU.

Kelimanya lantas mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat. Hasil sengketa menyatakan mereka memenuhi syarat (MS), sehingga menganulir keputusan KPU.

Keputusan Bawaslu meloloskan mantan napi korupsi sebagai bacaleg lantaran mereka mengklaim berpedoman pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017, bukannya pada Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018.

Dalam UU pemilu, mantan narapidana korupsi tidak dilarang untuk nyaleg.

Baca juga: KPU Kecewa Bawaslu dan Panwaslu Loloskan Eks Koruptor Jadi Caleg

Ke depannya, jika Bawaslu kembali meloloskan mantan koruptor sebagai bacaleg, maka KPU kembali akan menunda pelaksanaan keputusan Bawaslu.

Penundaan tersebut berlangsung hingga adanya keputusan Mahkamah Agung terkait uji materi PKPU nomor 20 tahun 2018.

"Ya itu tadi kita akan tunda seluruhnya, sampai ada putusan MA yang menyatakan bahwa PKPU kami salah," ujar Ilham.

Ilham menambahkan, KPU siap menghadapi para eks koruptor tersebut ketika mengadu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Kami siap soal itu. Sebab Abdullah Puteh (bacaleg mantan napi korupsi Aceh) juga sudah laporkan kami," tegasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Disebut Berpotensi Jadi 'King Maker' di Pilpres 2024 di Luar Megawati

Jokowi Disebut Berpotensi Jadi "King Maker" di Pilpres 2024 di Luar Megawati

Nasional
DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode Omnibus Law

DPR Sahkan Revisi UU PPP, Atur Metode Omnibus Law

Nasional
45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

45 Finalis Puteri Indonesia Datangi KPK untuk Pembekalan Antikorupsi

Nasional
'Exercise' Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

"Exercise" Masa Kampanye 75 Hari, KPU Sebut Pengelolaan Logistik Pemilu Tidak Mudah

Nasional
Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masku saat Masih di KPK

Novel Ungkap Alasan Tak Tangkap Harun Masku saat Masih di KPK

Nasional
66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

66 Anggota Dewan Hadir Langsung Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU PPP

Nasional
Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

Gus Yahya Tegaskan Tak Pernah Keluarkan Pernyataan Negatif ke PKB

Nasional
Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

Siapkan Pengamanan Pemilu Serentak 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata

Nasional
PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

PPKM di Luar Jawa-Bali, Kantor Sektor Non-esensial Bisa WFO Mulai dari 50-100 Persen

Nasional
Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

Korlantas Sebut ETLE Mobile Digunakan Petugas yang Punya Otoritas Khusus

Nasional
KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Menteri LHK dan Jajarannya

KPK Beri Pembekalan Antikorupsi untuk Menteri LHK dan Jajarannya

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Mal 50-100 Persen

PPKM Luar Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Mal 50-100 Persen

Nasional
Gus Yahya Tunggu Bukti Klaim Cak Imin Didukung NU untuk Jadi Capres

Gus Yahya Tunggu Bukti Klaim Cak Imin Didukung NU untuk Jadi Capres

Nasional
Anggota DPR Minta Pemerintah Siapkan Antisipasi Penyakit Cacar Monyet

Anggota DPR Minta Pemerintah Siapkan Antisipasi Penyakit Cacar Monyet

Nasional
Kuatnya Peran Kakak Terbit Rencana Perangin-angin Atur Proyek di Kabupaten Langkat

Kuatnya Peran Kakak Terbit Rencana Perangin-angin Atur Proyek di Kabupaten Langkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.