Ruhut Nilai Demokrat Setengah Hati Dukung Prabowo-Sandi

Kompas.com - 29/08/2018, 14:22 WIB
Mantan anggota DPR Ri Ruhut Sitompul DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comMantan anggota DPR Ri Ruhut Sitompul

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Ruhut Sitompul menilai Partai Demokrat cenderung setengah hati dalam mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ruhut berkaca pada pernyataan Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan yang menyatakan partainya memprioritaskan kesuksesan di Pileg 2019 terlebih dulu, baru disusul kesuksesan pada Pilpres 2019.

"Saya juga kaget baca statement waktu kemarin, Hinca, sekjen (Demokrat). Adek saya Hinca. Kalau bicara-bicara begini mereka enggak solid, udah lah," kata Ruhut di Rumah Cemara 19, Jakarta, Rabu (29/8/2018).

"Lebih dari setengah hati. Karena begini bos, aku wajar mereka begitu," sambungnya.

Baca juga: Tanggapi Gerakan #2019GantiPresiden, Demokrat Bandingkan Jokowi dengan SBY

Ruhut juga melihat sikap Demokrat yang sebelumnya selalu menginginkan politisi Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mengikuti Pilpres 2019

Ia memperkirakan, selain memprioritaskan Pileg 2019, Demokrat akan kembali mengorbitkan AHY dalam Pilpres 2024.

Ruhut menduga Demokrat tak terlalu mengharapkan Prabowo-Sandi memenangkan Pilpres 2019. Sebab, apabila Prabowo-Sandi menang dan Sandi memutuskan maju lagi dalam Pilpres 2024, Demokrat akan khawatir. Pasalnya, AHY harus bersaing dengan Sandi.

"Aku, hatiku yang paling dalam, feeling gue mereka (Demokrat) enggak mau menang itu," katanya.

Baca juga: Demokrat: Tak Masalah jika Deddy Mizwar Jadi Jubir Jokowi-Maruf

Di sisi lain, apabila Jokowi-Ma'ruf menang, Agus dinilainya akan lebih leluasa maju dalam Pilpres 2024.

"Semua ini yang menang semuanya adalah Jokowi -Ma'ruf, karena 2024 zona bebas persaingan. Yang muda-muda maju semua," kata Ruhut.

Ruhut juga menilai dukungan Demokrat terhadap Prabowo-Sandi sebatas memenuhi syarat seperti yang diamanatkan pasal 235 ayat 5 Undang-undang Pemilu.

Dalam ayat itu disebutkan dalam hal partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat mengajukan pasangan calon tidak mengajukan bakal pasangan calon, partai politik bersangkutan dikenai sanksi tidak mengikuti pemilu berikutnya.

"Oh iya, kan nanti enggak bisa ikut (Pilpres) 2024, nah itu yang aku bilang," katanya.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X