Ruhut Nilai Demokrat Setengah Hati Dukung Prabowo-Sandi

Kompas.com - 29/08/2018, 14:22 WIB
Mantan anggota DPR Ri Ruhut Sitompul DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comMantan anggota DPR Ri Ruhut Sitompul

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Ruhut Sitompul menilai Partai Demokrat cenderung setengah hati dalam mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ruhut berkaca pada pernyataan Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan yang menyatakan partainya memprioritaskan kesuksesan di Pileg 2019 terlebih dulu, baru disusul kesuksesan pada Pilpres 2019.

"Saya juga kaget baca statement waktu kemarin, Hinca, sekjen (Demokrat). Adek saya Hinca. Kalau bicara-bicara begini mereka enggak solid, udah lah," kata Ruhut di Rumah Cemara 19, Jakarta, Rabu (29/8/2018).

"Lebih dari setengah hati. Karena begini bos, aku wajar mereka begitu," sambungnya.

Baca juga: Tanggapi Gerakan #2019GantiPresiden, Demokrat Bandingkan Jokowi dengan SBY

Ruhut juga melihat sikap Demokrat yang sebelumnya selalu menginginkan politisi Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mengikuti Pilpres 2019

Ia memperkirakan, selain memprioritaskan Pileg 2019, Demokrat akan kembali mengorbitkan AHY dalam Pilpres 2024.

Ruhut menduga Demokrat tak terlalu mengharapkan Prabowo-Sandi memenangkan Pilpres 2019. Sebab, apabila Prabowo-Sandi menang dan Sandi memutuskan maju lagi dalam Pilpres 2024, Demokrat akan khawatir. Pasalnya, AHY harus bersaing dengan Sandi.

"Aku, hatiku yang paling dalam, feeling gue mereka (Demokrat) enggak mau menang itu," katanya.

Baca juga: Demokrat: Tak Masalah jika Deddy Mizwar Jadi Jubir Jokowi-Maruf

Di sisi lain, apabila Jokowi-Ma'ruf menang, Agus dinilainya akan lebih leluasa maju dalam Pilpres 2024.

"Semua ini yang menang semuanya adalah Jokowi -Ma'ruf, karena 2024 zona bebas persaingan. Yang muda-muda maju semua," kata Ruhut.

Ruhut juga menilai dukungan Demokrat terhadap Prabowo-Sandi sebatas memenuhi syarat seperti yang diamanatkan pasal 235 ayat 5 Undang-undang Pemilu.

Dalam ayat itu disebutkan dalam hal partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat mengajukan pasangan calon tidak mengajukan bakal pasangan calon, partai politik bersangkutan dikenai sanksi tidak mengikuti pemilu berikutnya.

"Oh iya, kan nanti enggak bisa ikut (Pilpres) 2024, nah itu yang aku bilang," katanya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
Jaksa Pinangki: Saya Tetap Merasa Bersalah dan Tidak Pantas...

Jaksa Pinangki: Saya Tetap Merasa Bersalah dan Tidak Pantas...

Nasional
Cegah Skenario Terburuk Covid-19, Pemerintah Diminta Siap di Hilir dan Tegas di Hulu

Cegah Skenario Terburuk Covid-19, Pemerintah Diminta Siap di Hilir dan Tegas di Hulu

Nasional
Tindaklanjuti Rencana Menkes Soal Data Vaksinasi Covid-19, KPU Segera Gelar Rakornas

Tindaklanjuti Rencana Menkes Soal Data Vaksinasi Covid-19, KPU Segera Gelar Rakornas

Nasional
YLKI Nilai Komunikasi Publik Buruk Jadi Penyebab Ketidakpercayaan Masyarakat pada Vaksin

YLKI Nilai Komunikasi Publik Buruk Jadi Penyebab Ketidakpercayaan Masyarakat pada Vaksin

Nasional
Rumah Sakit Penuh, Ketum PERSI: Masyarakat, Tolong Kasihani Kami

Rumah Sakit Penuh, Ketum PERSI: Masyarakat, Tolong Kasihani Kami

Nasional
Menkes Perintahkan Rumah Sakit di Tiap Zona Covid-19 Tambah Kapasitas Tempat Tidur

Menkes Perintahkan Rumah Sakit di Tiap Zona Covid-19 Tambah Kapasitas Tempat Tidur

Nasional
Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Kasus Aktifnya 100.000 Lebih

Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Satgas: Kasus Aktifnya 100.000 Lebih

Nasional
Satgas Sebut Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Meningkat Selama PPKM

Satgas Sebut Pemantauan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Meningkat Selama PPKM

Nasional
Masinton Pasaribu: Jika Pam Swakarsa Sama seperti 1998, Lebih Baik Dihentikan

Masinton Pasaribu: Jika Pam Swakarsa Sama seperti 1998, Lebih Baik Dihentikan

Nasional
Klaim Tak Ada Uang Diterima, Kuasa Hukum Minta Pinangki Dibebaskan dari Tuntutan

Klaim Tak Ada Uang Diterima, Kuasa Hukum Minta Pinangki Dibebaskan dari Tuntutan

Nasional
Kemenkes: Tercatat 1.600 Lebih Rumah Sakit yang Melaksanakan Layanan Covid-19

Kemenkes: Tercatat 1.600 Lebih Rumah Sakit yang Melaksanakan Layanan Covid-19

Nasional
Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pertamedika Siapkan Ruang Isolasi hingga Hotel

Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19, Pertamedika Siapkan Ruang Isolasi hingga Hotel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X