Kompas.com - 29/08/2018, 14:09 WIB
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais saat ditemui di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais saat ditemui di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais mengatakan, tudingan mahar politik yang disebut-sebut diberikan bakal calon wakil presiden (cawapres) Sandiaga Uno kepada PAN dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan isu basi.

Ia menyebut, sudah kadaluwarsa jika membahas sikap Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief yang tak pernah memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai saksi dari kasus dugaan mahar politik tersebut.

"Itu isu basi," kata Hanafi saat ditemui di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (29/8/2018).

Baca juga: Besok, Bawaslu Gelar Rapat Pleno Putuskan Kelanjutan Kasus Andi Arief

Hanafi juga mempersilakan Bawaslu untuk bekerja sesuai aturan. "Dan kalau Bawaslu punya mekanisme sendiri ya silahkan, kita ikuti aturan aja," lanjutnya.

Sebelumnya, Andi Arief membuat pernyataan di Twitter yang menuai kehebohan publik, Rabu (8/8/2018) malam.

Saat itu, ia menyebut Prabowo Subianto merupakan seorang "jenderal kardus". 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebutan itu dilontarkan Andi setelah dia menuding Prabowo akan menjadikan Sandiaga Uno sebagai cawapres karena Wakil Gubernur DKI Jakarta itu memberikan uang Rp 500 miliar masing-masing untuk dua partai koalisi Gerindra, yakni PAN dan PKS.

Andi mengaku diperintah partainya untuk bicara mengenai dugaan mahar tersebut. 

Bahkan, menurut dia, keputusan Demokrat untuk mengungkap soal dugaan mahar ini diambil dalam rapat resmi partai di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (8/8/2018) malam.

Andi mengaku tidak takut jika pernyataannya di Twitter berujung pada konsekuensi hukum.

Buntut dari pernyataan Andi, Federasi Indonesia Bersatu melaporkan dugaan kasus mahar politik yang dilakukan bakal cawapres Sandiaga Uno ke Bawaslu, Selasa (14/8/2018).

Baca juga: Pengamat: Andi Arief yang Memulai Dugaan Mahar Politik, Dia Harus Selesaikan

Bawaslu menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil tiga orang saksi untuk dimintai keterangan, salah satunya Andi Arief.

Namun, Andi tak pernah datang memenuhi panggilan Bawaslu. Sejak panggilan pertama, Senin (20/8/2018), panggilan kedua, Selasa (21/8/2018) ketiga, Jumat (24/8/2018) dan panggilan keempat, Senin (27/8/2018), Andi tak juga hadir.

Sementara itu, Sandiaga membantah dirinya memberikan sejumlah dana kepada dua parpol pendukungnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Nasional
4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

Nasional
Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

Nasional
Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.