Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Siap Diaudit terkait Dugaan Aliran Dana PLTU Riau-1 ke Munaslub 2017

Kompas.com - 29/08/2018, 06:25 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan, partainya siap diaudit untuk membuktikan ada atau tidaknya dugaan aliran dana suap proyek PLTU Riau-1 senilai Rp 2 miliar yang diberikan Eni Maulani Saragih untuk membiayai munaslub Golkar 2017.

"Pastilah kalau itu (siap diaudit), orang mengecek apakah ada atau tidaknya. Namanya munaslub itu namanya sumber anggaran kita berdasarkan AD/ART yang mengatur," kata Lodewijk di Rumah Cemara 19, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

"Itu ya dari iuran anggota itu, manakala ada oknum yang bermain itu kita mau ngecek apakah ada oknum itu," lanjutnya.

Baca juga: Airlangga Bantah Suap Proyek PLTU Riau-1 Mengalir ke Munaslub Golkar

Lodewijk menuturkan, partainya akan terus memantau temuan-temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus proyek PLTU Riau-1 ini.

Seandainya ditemukan dugaan aliran dana korupsi, kata dia, Golkar pasti akan menindaklanjutinya. Namun di sisi lain, Lodewijk optimistis tidak ada anggaran munaslub Golkar yang bersumber dari aliran dana proyek itu.

"Kalau (ada) temuan mereka, pasti diberikan kepada kita ya, tentunya akan diberikan kepada kita. Kita tidak melihat arah ke sana andaikan temuan KPK menyatakan sepertinya kita lihat nanti pasti kita akan dalami," kata dia.

Baca juga: Kata Novanto soal Dugaan Aliran Suap PLTU Riau-1 ke Munaslub Golkar

Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (18/3/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (18/3/2018).

"Yang jelas diyakini dan dicek bahwa untuk katakan SC (steering committee) maupun OC (organizing committee) yang waktu itu bekerja tidak mendapatkan anggaran dari situ," sambungnya.

Saat ditanya terkait apakah Ketum Golkar Airlangga Hartarto mengenal tersangka Johannes B Kotjo, Lodewijk tak mengetahuinya.

Namun, Lodewijk tak menutup kemungkinan Airlangga yang sebelumnya juga berprofesi sebagai pebisnis pernah berkomunikasi dengan Kotjo sebagai sesama pebisnis.

"Saya enggak tahu ya. Pak Airlangga kan dia seorang businessman sebelumnya, tentunya komunikasi sesama businessman ada, forumnya ada, ya kemungkinan mereka saling kenal," ujar dia.

Baca juga: Golkar Bantah Ada Aliran Dana Suap di Munaslub

Lodewijk juga mengaku tak pernah mendengar ada pertemuan antara Airlangga, Eni, Kotjo atau dengan Eni sendiri.

"Setahu saya, yang saya dengar tak ada, cuma memang orang mengaitkan dengan munaslub, kebetulan munaslub itu Bu Eni bendaharanya dari penyelenggara itu sendiri, korelasinya ke sana, kalau ada pertemuan itu enggak pernah dengar saya," ujarnya.

Baca juga: Usai Diperiksa KPK, Eni Maulani Saragih Sebut Dirinya Hanya Petugas Partai

Sebelumnya, Ketua Organizing Committee Munaslub Golkar 2017 yang kini menjadi Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita juga membantah adanya aliran dana suap ke Munaslub.

"Golkar tidak pernah menerima uang sepeserpun dari Saudari Eni Saragih untuk Munaslub," ujar Agus Gumiwang Kartasasmita dihubungi di Jakarta, Senin (27/8/2018), seperti dikutip Antara.

Agus menekankan dirinya selaku Ketua Organizing Committee Munaslub Golkar 2017 dapat mempertanggungjawabkan seluruh sumber pendanaan munaslub itu.

Kompas TV Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato membantah jika ada aliran dana dari korupsi PLTU Riau 1 yang digunakan untuk Munaslub Partai Golkar tahun lalu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com