Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Siap Diaudit terkait Dugaan Aliran Dana PLTU Riau-1 ke Munaslub 2017

Kompas.com - 29/08/2018, 06:25 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan, partainya siap diaudit untuk membuktikan ada atau tidaknya dugaan aliran dana suap proyek PLTU Riau-1 senilai Rp 2 miliar yang diberikan Eni Maulani Saragih untuk membiayai munaslub Golkar 2017.

"Pastilah kalau itu (siap diaudit), orang mengecek apakah ada atau tidaknya. Namanya munaslub itu namanya sumber anggaran kita berdasarkan AD/ART yang mengatur," kata Lodewijk di Rumah Cemara 19, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

"Itu ya dari iuran anggota itu, manakala ada oknum yang bermain itu kita mau ngecek apakah ada oknum itu," lanjutnya.

Baca juga: Airlangga Bantah Suap Proyek PLTU Riau-1 Mengalir ke Munaslub Golkar

Lodewijk menuturkan, partainya akan terus memantau temuan-temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus proyek PLTU Riau-1 ini.

Seandainya ditemukan dugaan aliran dana korupsi, kata dia, Golkar pasti akan menindaklanjutinya. Namun di sisi lain, Lodewijk optimistis tidak ada anggaran munaslub Golkar yang bersumber dari aliran dana proyek itu.

"Kalau (ada) temuan mereka, pasti diberikan kepada kita ya, tentunya akan diberikan kepada kita. Kita tidak melihat arah ke sana andaikan temuan KPK menyatakan sepertinya kita lihat nanti pasti kita akan dalami," kata dia.

Baca juga: Kata Novanto soal Dugaan Aliran Suap PLTU Riau-1 ke Munaslub Golkar

Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (18/3/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (18/3/2018).

"Yang jelas diyakini dan dicek bahwa untuk katakan SC (steering committee) maupun OC (organizing committee) yang waktu itu bekerja tidak mendapatkan anggaran dari situ," sambungnya.

Saat ditanya terkait apakah Ketum Golkar Airlangga Hartarto mengenal tersangka Johannes B Kotjo, Lodewijk tak mengetahuinya.

Namun, Lodewijk tak menutup kemungkinan Airlangga yang sebelumnya juga berprofesi sebagai pebisnis pernah berkomunikasi dengan Kotjo sebagai sesama pebisnis.

"Saya enggak tahu ya. Pak Airlangga kan dia seorang businessman sebelumnya, tentunya komunikasi sesama businessman ada, forumnya ada, ya kemungkinan mereka saling kenal," ujar dia.

Baca juga: Golkar Bantah Ada Aliran Dana Suap di Munaslub

Lodewijk juga mengaku tak pernah mendengar ada pertemuan antara Airlangga, Eni, Kotjo atau dengan Eni sendiri.

"Setahu saya, yang saya dengar tak ada, cuma memang orang mengaitkan dengan munaslub, kebetulan munaslub itu Bu Eni bendaharanya dari penyelenggara itu sendiri, korelasinya ke sana, kalau ada pertemuan itu enggak pernah dengar saya," ujarnya.

Baca juga: Usai Diperiksa KPK, Eni Maulani Saragih Sebut Dirinya Hanya Petugas Partai

Sebelumnya, Ketua Organizing Committee Munaslub Golkar 2017 yang kini menjadi Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita juga membantah adanya aliran dana suap ke Munaslub.

"Golkar tidak pernah menerima uang sepeserpun dari Saudari Eni Saragih untuk Munaslub," ujar Agus Gumiwang Kartasasmita dihubungi di Jakarta, Senin (27/8/2018), seperti dikutip Antara.

Agus menekankan dirinya selaku Ketua Organizing Committee Munaslub Golkar 2017 dapat mempertanggungjawabkan seluruh sumber pendanaan munaslub itu.

Kompas TV Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato membantah jika ada aliran dana dari korupsi PLTU Riau 1 yang digunakan untuk Munaslub Partai Golkar tahun lalu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com