Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/08/2018, 17:50 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla tak menampik kabar adanya pejabat negara yang menerima tiket Asian Games 2018 secara gratis dari sponsor.

Saat ditanya apakah pejabat negara tersebut perlu mengikuti imbauan KPK melaporkan hal itu sebagai gratifiksi, Kalla memberikan pandangannya.

"Tidak perlu. Karena ada batasan gratifikasi itu Rp 10 juta," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Baca juga: KPK Imbau Penyelenggara Negara Laporkan Gratifikasi Tiket Asian Games 2018

Kalla mengungkapkan, tiket menonton pertandingan atau perlombaan di Asian Games 2018 paling mahal Rp 1 juta - Rp 2 juta. Adapun yang paling murah  Rp 100.000.

Wapres yang juga Ketua Dewan Pengarah Asian Games 2018 mengungkapkan, tiket gratis tersebut bisa saja didapatkan pejabat negara dari sponsor.

Misalnya, tutur dia, ada sponsor yang membeli 1.000 tiket Asian Games. Lalu tiket itu diberikan kepada orang-orang yang dinilai punya kedekatan dengan sponsor.

"Kalau 1000 (tiket) itu mau dikasih siapa? Kan pasti dikasih temen-temannya. Bahwa temannya itu pejabat ya siapa yang salah sih? Ini kan nasional, harga diri nasional dipertaruhkan," kata Kalla.

Baca juga: Uang hingga Rumah Jadi Bonus Atlet Indonesia di Asian Games 2018

"Bukan karena dengan karcis (pemberian) itu mereka (pejabat) langsung kaya, langsung mewah. Ya hanya mendukung, tepuk tangan, itu juga sumbangan loh itu (untuk menyemangati atlet)," sambung dia.

Sebelumnya, KPK mengimbau para penyelenggara negara atau pegawai negeri melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya.

Termasuk jika menerima tiket menonton pertandingan Asian Games 2018.

“Jika ada pejabat yang menerima tiket menonton pertandingan Asian Games 2018, kecuali undangan yang bersifat resmi seperti undangan pembukaan yang sudah dilakukan, maka sesuai dengan ketentuan di Pasal 16 Undang-Undang KPK, maka gratifikasi tersebut wajib dilaporkan,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulis, Senin (27/8/2018).

Baca juga: Siswa SMA Dikerahkan untuk Nonton Voli Asian Games di GOR Bulungan

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK berbunyi,”Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan tata cara,l.

Sementara itu, menurut Febri, mengacu pada penjelasan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi berarti pemberian dalam arti luas.

Gratifikasi bisa mencakup uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

Kompas TV Ada bermacam macam jenis souvenir yang ditawarkan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.