Kompas.com - 28/08/2018, 15:54 WIB
Penggledahan yang dilakukan oleh tentara Belanda di zaman perang kemerdekaan. Dok. KOMPASPenggledahan yang dilakukan oleh tentara Belanda di zaman perang kemerdekaan.

KOMPAS.com - Agustus merupakan bulan kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya.

Dalam berbagai literatur sejarah, disebutkan bahwa Indonesia merdeka setelah lepas dari penjajahan Belanda selama 350 tahun dan dijajah Jepang selama 3,5 tahun.

Benarkah Belanda menjajah Indonesia selama lebih dari 350 tahun? 

Baca juga: Laksamana Maeda: Nasib Saya Tidak Penting, yang Penting Kemerdekaan Indonesia

Pada 1596, ekspedisi Cornelis de Houtman datang ke Banten untuk urusan perdagangan. Houtman dikirim oleh pedagang Amsterdam, Belanda, untuk mendapatkan informasi mengenai rempah-rempah yang dicari orang Eropa.

Para pedagang ini kemudian memahami adat istiadat Nusantara.

Persaingan dan kekuatan De Houtman memberikan pengaruh besar terhadap perdagangan yang akhirnya bisa memainkan monopoli perdagangan pada daerah itu, membuat sistem jual beli dan melakukan penarikan pajak.

Pada 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) sebuah persekutuan dagang yang bertujuan memonopoli aktivitas dagang di Asia.

Pada 1603, VOC mendapatkan izin untuk mendirikan kantor perwakilan di Banten. Namun, Pieter Both, Gubernur Jenderal pertama VOC memindahkan kantor ini ke Jayakarta (Batavia).

Sejak itu, VOC mulai memainkan pengaruhnya di bidang perdagangan ke berbagai wilayah di Indonesia.

Cara yang dilakukan adalah melakukan tekanan terhadap bangsa non-Belanda yang mencoba berdagang dengan penduduk.

Kala itu, Kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali pemerintah Belanda, melainkan VOC.

VOC meski hanya sebuah perusahaan tetapi mendapatkan banyak keistimewaan dari pemerintah Belanda salah satunya boleh membentuk tentara sendiri.

Baca juga: Pejuang Tionghoa dan Kemerdekaan Indonesia

Ribuan tentara ini yang kemudian digunakan VOC untuk mengendalikan kepulauan Nusantara yang luas ini.

Pada 31 Desember 1799, VOC resmi bubar disebabkan praktik korupsi yang dilakukan pegawainya, biaya perang, ketatnya persaingan dagang, dan besarnya gaji pegawai.

Setelah VOC bubar, Pemerintah Belanda mulai mengambil alih kendali kepulauan Nusantara yang sejak 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda.

Dengan pengambilalihan kendali dari VOC ke pemerintah Belanda pada 1800-an, masih sahihkah klaim bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun?

Sejarawan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Yerry Wirawan mengatakan, pernyataan Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat.

Baca juga: Ada Apa di Balik Niat Belanda Teliti Perang Kemerdekaan Indonesia?

"Oleh tokoh-tokoh nasionalis seperti Sukarno pernyataan 350 tahun penjajajahan ini dipakai utk membakar semangat perjuangan," ujar Yerry, saat dihubungi Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Melihat catatan waktu, VOC mulai menancapkan kukunya di Nusantara pada 1602. Jika ditambah 350 tahun, hasilnya Indonesia baru merdeka pada 1952.

"Kesimpulan 350 tahun penjajahan ini telah dibantah oleh GJ Resink, seorang ahli hukum Belanda yg mengatakan bahwa tidak terlalu tepat menyebut penjajahan tersebut selama 350 tahun," tambah Yerry.

Sementara itu, secara terpisah, sejarawan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Rojil Nugroho Bayu Aji mengatakan, hal itu bertujuan untuk menguatkan bangsa.

"Ada warisan sejarah untuk menguatkan pembentukan nasion. Warisan itu bisa kejayaan bisa juga kepedihan. Kepedihan bisa jadi lebih ampuh menguatkan perasaan senasib sepenanggungan untuk bersatu," ujar Rojil.

Penamaan "Indonesia"

Lalu, dari mana munculnya nama "Indonesia"? Rojil mengatakan, awal munculnya nama "Indonesia" terlacak dari Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA) yang terbit di Singapura pada 1850 volume IV.

Di jurnal itu, seorang penulis, Windsor Earl memunculkan istilah "Indunesia" dan "Melayunesia" untuk menyebut kepulauan di Hindia.

Sementara itu, seorang editor asal Skotlandia, James Richardson Logan menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago (Etnologi Kepulauan Hindia).

Pada awal tulisannya, Logan menyebutkan perlunya nama khas bagi kepulauan yang sekarang dikenal sebagai Indonesia. Alasannya, istilah "Indian Archipelago" terlalu panjang.

"Logan kemudian memungut nama Indunesia yang dibuang Earl, dan huruf u digantinya dengan huruf o agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia," ujar Rojil.

Selain itu, Ki Hajar Dewantara pada masa pergerakan juga menggunakan istilah Indonesische.

Baca juga: Melihat Peran Australia dalam Kemerdekaan Indonesia...

Adapun, Hatta dan Sjahrir yang berada di Belanda mengubah Indonesische Vereniging, organisasi perhimpunan pelajar dan mahasiswa Hindia di Belanda, menjadi Perhimpunan Indonesia.

Akhirnya, istilah "Indonesia" menyebar ke berbagai wilayah Nusantara. Sejak saat itulah istilah Indonesia digunakan sebagai penamaan negara ini. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Nasional
75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

Nasional
Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Nasional
Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi APBD 2021

Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi APBD 2021

Nasional
Harry Van Sidabukke Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Menyuap Eks Mensos Juliari Batubara

Harry Van Sidabukke Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Menyuap Eks Mensos Juliari Batubara

Nasional
Kejagung Periksa Eks Komisaris dan Komut Asabri

Kejagung Periksa Eks Komisaris dan Komut Asabri

Nasional
Belum Umumkan Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Firli Bahuri: Kami Tak Ingin Menebar Isu

Belum Umumkan Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Firli Bahuri: Kami Tak Ingin Menebar Isu

Nasional
Tjahjo Pertanyakan Sikap KPK soal 75 Pegawai yang Tak Penuhi Syarat TWK

Tjahjo Pertanyakan Sikap KPK soal 75 Pegawai yang Tak Penuhi Syarat TWK

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru Sebut Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Covid-19 Meningkat

Perhimpunan Dokter Paru Sebut Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Covid-19 Meningkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X