Dana Rp 6 Triliun untuk Rehabiltasi dan Rekonstruksi Lombok Diproses

Kompas.com - 27/08/2018, 21:38 WIB
Sejumlah orang melintas di areal parkir ruang tunggu yang retak akibat gempa, di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur, NTB, Senin (20/8). Retakan areal parkir sedalam sekitar 1 meter tersebut akibat gempa bumi yang berkekuatan 7 Skala Richter yang mengguncang Lombok pada Minggu malam pukul 22.56 Wita. ANTARA FOTO/Ahmad SubaidiSejumlah orang melintas di areal parkir ruang tunggu yang retak akibat gempa, di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur, NTB, Senin (20/8). Retakan areal parkir sedalam sekitar 1 meter tersebut akibat gempa bumi yang berkekuatan 7 Skala Richter yang mengguncang Lombok pada Minggu malam pukul 22.56 Wita.
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sedang memproses usulan tambahan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Lombok pascagempa.

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bancana (BNPB) sudah meminta kepada pemerintah agar mengucurkan dana Rp 6 triliun untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi Lombok.

"Keseluruhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dimintakan dan kita sedang teliti," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (27/8/2018).

Menurut Sri Mulyani, anggaran sebesar itu mencakup pembangunan sekitar 70.000 rumah yang rusak akibat guncangan gempa bumi besar yang terjadi di NTB, khususnya di Lombok.

Baca juga: Kepala BMKG Minta Stop Hoaks soal Gempa Lombok

Sebelum anggaran dikucurkan, pemerintah menilai perlu adanya identifikasi rumah yang rusak secara detail. Mulai dari nama pemilik, alamat dan tingkat kerusakan rumah.

Rencananya anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa akan dikucurkan secara bertahap.

Di tempat yang sama, Kepala BNPB Willem Rampangilei mengatakan bahwa anggaran Rp 6 triliun yang diajukan tak hanya untuk membangun rumah yang rusak namun juga bangunan lainnya.

"Sasarannya membangun kembali perumahan, infrastruktur sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, gedung-gedung pemerintahan, itu semua," kata dia.

Meski mengusulkan tambahan anggaran, BNPB menyatakan bahwa pengelolaan anggaran tersebut tak seluruhnya ada di BNPB namun ada di kementerian terkait.

Misalnya untuk pembangunan sekolah, anggaran akan dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Dari Mendikbud akan bersurat kepada BNPB, lalu BNPB akan bersurat kepada Menkeu kira-kira begitu," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Sudah Kucurkan Rp 1,9 Triliun untuk Tangani Gempa Lombok

Hingga saat ini pemerintah sendiri sudah mengucurkan dana Rp 1,9 triliun untuk penanganan dampak gampa Lombok. Anggaran tersebut berasal dari BNPB dan sejumlah kementerian terkait.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar rapar koordinasi terkiat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Lombok di Kantor wakil Presiden, Jakarta, pada Senin (27/8/2018).

Hadir di antaranya Menko Kemaritiman Luhur Binsar Panjaitan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Semua RS Harus Mengacu Standar Pengobatan Covid-19 dari Kemenkes

Jokowi: Semua RS Harus Mengacu Standar Pengobatan Covid-19 dari Kemenkes

Nasional
Wapres Dorong PPID Sajikan Informasi Cepat dan Akurat Cegah Hoaks

Wapres Dorong PPID Sajikan Informasi Cepat dan Akurat Cegah Hoaks

Nasional
Wapres Ma'ruf Minta Pemda Bentuk Komisi Informasi jika Belum Punya

Wapres Ma'ruf Minta Pemda Bentuk Komisi Informasi jika Belum Punya

Nasional
Polri Limpahkan Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra ke Kejaksaan

Polri Limpahkan Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra ke Kejaksaan

Nasional
Jokowi Minta Perencanaan Vaksinasi Selesai dalam Dua Pekan

Jokowi Minta Perencanaan Vaksinasi Selesai dalam Dua Pekan

Nasional
Kasus Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Panggil Ahli dari Kementerian PUPR dan BPOM

Kasus Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Panggil Ahli dari Kementerian PUPR dan BPOM

Nasional
Pemerintah Diimbau Tetap Tunda Pembukaan Sekolah Walau di Zona Hijau Covid-19

Pemerintah Diimbau Tetap Tunda Pembukaan Sekolah Walau di Zona Hijau Covid-19

Nasional
Jokowi: Mini Lockdown Lebih Efektif

Jokowi: Mini Lockdown Lebih Efektif

Nasional
Tolak RUU Cipta Kerja, Serikat Buruh Akan Mogok Kerja dan Unjuk Rasa

Tolak RUU Cipta Kerja, Serikat Buruh Akan Mogok Kerja dan Unjuk Rasa

Nasional
Tommy Soeharto Gugat Menkumham Terkait Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi

Tommy Soeharto Gugat Menkumham Terkait Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi

Nasional
Mahfud ke PP Muhammadiyah: Mari Bangun Indonesia sebagai Negara Islami, Bukan Negara Islam

Mahfud ke PP Muhammadiyah: Mari Bangun Indonesia sebagai Negara Islami, Bukan Negara Islam

Nasional
Saat Gatot Nurmantyo Diduga Tengah Bermanuver Politik...

Saat Gatot Nurmantyo Diduga Tengah Bermanuver Politik...

Nasional
Sosok Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Muda yang Pukul Telak Perwakilan Vanuatu di Sidang Umum PBB

Sosok Silvany Austin Pasaribu, Diplomat Muda yang Pukul Telak Perwakilan Vanuatu di Sidang Umum PBB

Nasional
Persetujuan Jokowi Angkat Eks Tim Mawar sebagai Pejabat yang Menambah Perih Luka Keluarga Korban Penculikan

Persetujuan Jokowi Angkat Eks Tim Mawar sebagai Pejabat yang Menambah Perih Luka Keluarga Korban Penculikan

Nasional
Hasil Swab Test-nya Disebut Tak Akurat, BIN: Kami Terapkan Ambang Batas Lebih Tinggi

Hasil Swab Test-nya Disebut Tak Akurat, BIN: Kami Terapkan Ambang Batas Lebih Tinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X