Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Jadi Pihak Terkait Perkara Gugatan Nur Alam terhadap Saksi Ahli

Kompas.com - 27/08/2018, 14:18 WIB
Reza Jurnaliston,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif menegaskan, KPK akan selalu mendukung dan memberikan perlindungan hukum terhadap Basuki Wasis.

Basuki adalah saksi ahli dalam kasus korupsi mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Dia kini mesti berurusan dengan pengadilan usai digugat Nur Alam terkait kesaksiannya. 

“Kami serius. Keseriusan KPK disamping menyiapkan atau berkoordinasi dengan tim bantuan hukum kepada ahli yang sedang digugat yakni Pak Basuki Wasis dan juga KPK sebagai pihak ketiga berkepentingan dalam kasus ini,” tutur Laode saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/8/2018).

“Oleh karena itu KPK, akan menjadi pihak yang ikut tergugat. Karena yang dipermasalahkan bukan cuma Pak Basukinya, tapi adalah soal kasus yang ditangani KPK, dan itu diperbolehkan dalam aturan,"sambung Laode.

Baca juga: Gugatan terhadap Saksi Ahli Kasus Korupsi Diproses Pengadilan, KPK Diminta Serius Berikan Pembelaan

Laode mengatakan, gugatan yang dilakukan kepada Basuki Wasis bukan hanya serangan kepada saksi ahli, tetapi juga untuk proses penegakan hukum.

“Jangan dianggap remeh, dan juga jangan dianggap sebagai persoalan satu orang. Ini adalah persoalan besar,” ujar Laode.

Laode mengatakan, hal serupa bisa menyasar siapa saja yang akan menjadi ahli dalam persidangan di masa yang akan datang.

“Kalau ini diterima (gugatan Nur Alam) akan membuat preseden baru dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu saya sangat berharap kearifan daripada hakim yang sedang menyidangkan kasus ini,”ujar Laode.

Di sisi lain, Laode mengungkapkan, KPK begitu sulit dalam mencari saksi ahli untuk penegakan hukum lainnya dalam menuntaskan kasus korupsi.

"Tidak semua ahli yang ada di perguruan tinggi yang besar-besar itu selalu bersedia membantu polisi, jaksa, dan KPK. Sangat sedikit. Bahkan, untuk kasus-kasus lingkungan hidup, saya susah mencari 10 orang," ujar Laode.

Diketahui, Pengadilan Negeri Cibinong akhirnya melayangkan panggilan terhadap Basuki Wasis untuk hadir dalam sidang Selasa (28/8/2018).

Baca juga: Saksi Ahli dari IPB di Sidang Nur Alam Digugat, KPK-LPSK Beri Pendampingan Hukum

Sidang ini merupakan kelanjutan dari gugatan oleh Nur Alam, mantan Gubernur Sulewesi Tenggara kepada Basuki Wasis, Ahli Perhitungan Kerugian Lingkungan yang dihadirkan KPK dalam persidangan.

Basuki Wasis merupakan saksi ahli yang menghitung adanya kerugian negara sebesar Rp 2,7 triliun akibat kegiatan pertambangan nikel yang dilakukan PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara.

Penghitungan kerugian itu didasarkan okajian penelitian Basuki dan tim peneliti. Dari hasil penelitian, menurut Basuki, terdapat tiga jenis perhitungan.

Pertama, total kerugian akibat kerusakan ekologis. Kemudian, kerugian ekonomi lingkungan, dan yang ketiga menghitung biaya pemulihan lingkungan.

Kompas TV Gubernur Nonaktif Sulawesi Tenggara Nur Alam divonis 12 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com