Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Alvara: Elektabilitas PDI-P Teratas, Golkar Tersisa 7,8 Persen

Kompas.com - 26/08/2018, 18:45 WIB
Yoga Sukmana,
Farid Assifa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas PDI Perjungan (PDI-P) masih yang teratas dengan 26,1 persen. Begitu hasil survei Alvara Research Center yang dirilis di Jakarta, Minggu (26/8/2018).

Di tempat kedua ada Partai Gerindra dengan elektabilitas 18,7 persen. Unggul jauh dari Partai Golkar yang berada di posisi ketiga.

"Golkar 7,8 persen," ujar Founder dan CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali saat memaparkan hasil survei.

Bila ditelisik lebih dalam, elektabilitas Partai Golkar terus mengalami penurunan sejak Mei 2018 lalu. Saat itu, elektabilitas partai berlambang pohon beringin itu mencapai 8,9 persen.

Pada survei Alvara Juli 2018, elektabilitas mengalami penurunan tipis menjadi 8,8 persen. Namun pada survei Agustus 2018, elektabilitasnya tinggal 7,8 persen.

Sementara kedua partai di atasnya, yakni PDI-P dan Gerindra justru mengalami tren kenaikan. PDI-P misalnya, dari 24,9 persen pada Juli 2018, menjadi 26,1 persen pada Agustus 2018.

Hal serupa juga terjadi pada Gerindra. Pada Juli 2018, elektabilitasnya hanya 15,6 persen, namun pada Agustus 2018 menjadi 18, 7 persen.

Baca juga: Idrus Marham Rela Dipecat dari Keanggotaan Golkar

Sementara elektabilitas partai lainnya berada di bawah 6 persen. Hal lain yang menjadi perhatian, yakni tingginya pemilih yang belum menentukan pilihan mencapai 19,7 persen.

Survei Alvara Research Center dilakukan pada 12-18 Agustus 2018. Metode yang digunakan yakni multistage random sampling di 34 provinsi.

Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka kepada responden sebanyak 1.500 orang dengan usia di atas 17 tahun.

Baca juga: Internal Golkar Pecah, Sebagian Kader Berpotensi Dukung Prabowo-Sandiaga

Adapun margin of error survei Alvara Research Center tersebut yakni 2,9 persen.

Berikut urutan elektabilitas partai politik berdasarikan survei Alvara:

1. PDI-P (26,1 persen)

2. Partai Gerindra (18,7 persen)

3. Partai Golkar (7,8 Persen)

Halaman:


Terkini Lainnya

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com