Inisiator Gerakan #2019GantiPresiden: Kami Punya Hak Menyatakan Pendapat

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus inisiator Gerakan #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera, angkat bicara terkait larangan deklarasi di sejumlah daerah.

Mardani menegaskan bahwa gerakan tersebut merupakan bagian dari hak kebebasan berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat.

"Semua proses deklarasi kami selalu ikut prosedur baik dalam mendapatkan izin atau pemberitahuan kegiatan. Mau yang dua periode atau satu periode semua punya hak menyampaikan pendapat," ujar Mardani melalui pesan singkat, Sabtu (25/8/2018).

Menurut Mardani, gerakan #2019GantiPresiden telah memberi kontribusi bagi terwujudnya partisipasi aktif warga dalam proses politik.

Hal itu, kata Mardani, akan meningkatkan kualitas demokrasi yang berprinsip pada kedaulatan rakyat.

"Demokrasi pada prinsipnya kedaulatan rakyat dan itu terwujud pada tingkat partisipasi publik dalam proses politik dan dalam pemilu," kata Mardani.

Diberitakan, Kapolda Riau Brigjen Eko Widodo Prihastopo meminta agar deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru, Riau, dibatalkan.

"Ya, kita akan antisipasi. Saya harapkan dan saya tegaskan batalkan itu. Batalkan. Karena tidak ada manfaatnya. Mudharatnya banyak," kata Widodo kepada wartawan usai serah terima jabatan dengan Irjen Pol Nandang di Mako Brimob Polda Riau, Jumat (24/8/2018).

Namun, Widodo yang baru menjabat sebagai kapolda Riau ini tidak menjelaskan cara menyelesaikan persoalan ini.

"Nanti kita lakukan strategi yang tidak bisa saya sampaikan di sini," tutupnya.

Sementara itu, deklarasi #2019GantiPresiden rencananya digelar di Pekanbaru, Riau, Minggu (26/8/2018). Kegiatan ini akan dihadiri Neno Warisman.

Sebelum dilakukan deklarasi tersebut, sejumlah pihak menyatakan menolak. Salah satunya Pemuda Pancasila Riau yang beberapa hari lalu melakukan demo di Polda Riau terkait penolakan kegiatan tersebut.

Ormas ini mengganggap deklarasi #2019GantiPresiden akan dapat memecah belah masyarakat Riau.