Mengenal Inarisk, Aplikasi untuk Kaji Potensi Bencana dari BNPB

Kompas.com - 24/08/2018, 20:43 WIB
Tampilan awal laman Inarisk jika dibuka melalui laman website. inarisk.bnpb.go.idTampilan awal laman Inarisk jika dibuka melalui laman website.


JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) sudah meluncurkan aplikasi sejak dua tahun lalu untuk mengetahui potensi risiko bencana di masing-masing daerah di Indonesia.

Meski sudah lama ada, tetapi keberadaan aplikasi hasil kerja sama BNPB dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat, serta BMKG ini belum banyak diketahui.

Ingin tahu lebih jauh soal Inarisk?

Melalui Inarisk, pengguna bisa mengetahui risiko bencana yang dapat terjadi di wilayahnya, seperti banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, tanah longsor, tsunami, dan bencana multibahaya.

Aplikasi ini dapat diunduh melalui ponsel dari penyedia aplikasi maupun diakses pada laman inarisk. bnpb.go.id.

Pengguna hanya diminta untuk memasukkan nama wilayah, baik setingkat provinsi maupun kabupaten, setelah itu menentukan jenis bencana apa yang ingin diketahui indeks risikonya di daerah tersebut.

Penampilan laman Inarisk jika diakses melalui laman pencarian di alamat inarisk.bnpb.go.id.Inarisk.bnpb.go.id Penampilan laman Inarisk jika diakses melalui laman pencarian di alamat inarisk.bnpb.go.id.

Selain untuk mengetahui indeks risiko, Inarisk juga dapat digunakan untuk mengetahui indeks bahaya, kerentanan, dan kapasitas suatu jenis bencana. 

Setelah itu, hasil akan diketahui dalam bentuk peta digital yang ditampilkan dalam gradasi warna berbeda sesuai tinggi-rendah tingkat kajian yang diinginkan.

Peta ini dapat diperbesar dan diperkecil sehingga memudahkan pengguna untuk mengetahui hingga ke tingkat wilayah yang detail.

Tak hanya peta bergradasi, hasil yang ditampilkan oleh aplikasi ini juga meliputi berbagai informasi lain terkait wilayah yang dikaji.

Misalnya, jumlah kabupaten atau jumlah kecamatan yang menggunakan data dari Badan Pusat Statistik.

Adapun tingkat kajian yang diukur didasarkan pada beberapa parameter, seperti:

  • Jumlah penduduk - data BPS
  • Jumlah rumah, fasilitas publik, fasilitas kritis - data BPS, BIG, dan Pemda
  • Data PDRB – data pemda
  • Data tutupan lahan – KLHK dan BIG

Selain mengetahui kajian sebuah bencana di suatu wilayah, aplikasi ini juga menyajikan cara pencegahan dan langkah penyelamatan yang harus dilakukan oleh masyarakat jika berada di wilayah yang memiliki potensi bencana.
 

Fitur Inarisk menunjukkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat yang berada di suatu wilayah dengan potensi bencana.inarisk.bnpb.go.id Fitur Inarisk menunjukkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat yang berada di suatu wilayah dengan potensi bencana.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menag Ceritakan Kekhawatiran Jokowi Lulusan Madrasah Tak Bisa Bersaing

Menag Ceritakan Kekhawatiran Jokowi Lulusan Madrasah Tak Bisa Bersaing

Nasional
Jokowi Dituding Berkuasa atas KPK dengan Tunjuk Dewas, Ini Pembelaan Wapres

Jokowi Dituding Berkuasa atas KPK dengan Tunjuk Dewas, Ini Pembelaan Wapres

Nasional
Jokowi Sentil Ibu-ibu agar Tak Beli Baju dan Lipstik Pakai Uang PKH

Jokowi Sentil Ibu-ibu agar Tak Beli Baju dan Lipstik Pakai Uang PKH

Nasional
WNI di Wuhan Khawatir, Seorang Mahasiswa di Apartemennya Diduga Kena Virus Corona

WNI di Wuhan Khawatir, Seorang Mahasiswa di Apartemennya Diduga Kena Virus Corona

Nasional
Surya Paloh Maklum jika Omnibus Law Tak Selesai Sesuai Target Jokowi

Surya Paloh Maklum jika Omnibus Law Tak Selesai Sesuai Target Jokowi

Nasional
Jaksa KPK yang Ditarik Akan Bertugas di Kejagung Mulai 3 Februari 2020

Jaksa KPK yang Ditarik Akan Bertugas di Kejagung Mulai 3 Februari 2020

Nasional
MK Tolak Uji Materi UU KPK, Nilai Pemohon Tak Jelas Uraikan Kerugian Konstitusionalnya

MK Tolak Uji Materi UU KPK, Nilai Pemohon Tak Jelas Uraikan Kerugian Konstitusionalnya

Nasional
Puan Bertemu Airlangga dan Yasonna di Gedung DPR

Puan Bertemu Airlangga dan Yasonna di Gedung DPR

Nasional
Jokowi Tak Mau Campuri Langkah Yasonna Copot Ronny Sompie

Jokowi Tak Mau Campuri Langkah Yasonna Copot Ronny Sompie

Nasional
NasDem akan Kembali Usulkan Pansus Jika Panja Jiwasraya Tak Total Bekerja

NasDem akan Kembali Usulkan Pansus Jika Panja Jiwasraya Tak Total Bekerja

Nasional
Pemerintah Tunggu Sikap WHO soal Tutup Penerbangan dari China

Pemerintah Tunggu Sikap WHO soal Tutup Penerbangan dari China

Nasional
Kemendagri Harap Pembahasan Revisi UU Pemilu Dimulai Pertengahan 2020

Kemendagri Harap Pembahasan Revisi UU Pemilu Dimulai Pertengahan 2020

Nasional
Cegah Jemaah Haji Terjangkit Virus Corona, Menag Koordinasi dengan Menkes

Cegah Jemaah Haji Terjangkit Virus Corona, Menag Koordinasi dengan Menkes

Nasional
Jokowi ke Ibu-ibu: Mana Tadi yang Bilang Uang PKH Boleh untuk Beli Pulsa?

Jokowi ke Ibu-ibu: Mana Tadi yang Bilang Uang PKH Boleh untuk Beli Pulsa?

Nasional
Klaim Kantongi Bukti Lutfi Berbuat Onar, Polri: Untuk Apa Menyiksa?

Klaim Kantongi Bukti Lutfi Berbuat Onar, Polri: Untuk Apa Menyiksa?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X