Kompas.com - 24/08/2018, 20:43 WIB
Tampilan awal laman Inarisk jika dibuka melalui laman website. inarisk.bnpb.go.idTampilan awal laman Inarisk jika dibuka melalui laman website.


JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah meluncurkan aplikasi sejak dua tahun lalu untuk mengetahui potensi risiko bencana di masing-masing daerah di Indonesia.

Meski sudah lama ada, tetapi keberadaan aplikasi hasil kerja sama BNPB dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat, serta BMKG ini belum banyak diketahui.

Ingin tahu lebih jauh soal Inarisk?

Melalui Inarisk, pengguna bisa mengetahui risiko bencana yang dapat terjadi di wilayahnya, seperti banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, tanah longsor, tsunami, dan bencana multibahaya.

Aplikasi ini dapat diunduh melalui ponsel dari penyedia aplikasi maupun diakses pada laman inarisk.bnpb.go.id.

Pengguna hanya diminta untuk memasukkan nama wilayah, baik setingkat provinsi maupun kabupaten, setelah itu menentukan jenis bencana apa yang ingin diketahui indeks risikonya di daerah tersebut.

Penampilan laman Inarisk jika diakses melalui laman pencarian di alamat inarisk.bnpb.go.id.Inarisk.bnpb.go.id Penampilan laman Inarisk jika diakses melalui laman pencarian di alamat inarisk.bnpb.go.id.

Selain untuk mengetahui indeks risiko, Inarisk juga dapat digunakan untuk mengetahui indeks bahaya, kerentanan, dan kapasitas suatu jenis bencana. 

Setelah itu, hasil akan diketahui dalam bentuk peta digital yang ditampilkan dalam gradasi warna berbeda sesuai tinggi-rendah tingkat kajian yang diinginkan.

Peta ini dapat diperbesar dan diperkecil sehingga memudahkan pengguna untuk mengetahui hingga ke tingkat wilayah yang detail.

Tak hanya peta bergradasi, hasil yang ditampilkan oleh aplikasi ini juga meliputi berbagai informasi lain terkait wilayah yang dikaji.

Misalnya, jumlah kabupaten atau jumlah kecamatan yang menggunakan data dari Badan Pusat Statistik.

Adapun tingkat kajian yang diukur didasarkan pada beberapa parameter, seperti:

  • Jumlah penduduk - data BPS
  • Jumlah rumah, fasilitas publik, fasilitas kritis - data BPS, BIG, dan Pemda
  • Data PDRB – data pemda
  • Data tutupan lahan – KLHK dan BIG

Selain mengetahui kajian sebuah bencana di suatu wilayah, aplikasi ini juga menyajikan cara pencegahan dan langkah penyelamatan yang harus dilakukan oleh masyarakat jika berada di wilayah yang memiliki potensi bencana.
 

Fitur Inarisk menunjukkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat yang berada di suatu wilayah dengan potensi bencana.inarisk.bnpb.go.id Fitur Inarisk menunjukkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat yang berada di suatu wilayah dengan potensi bencana.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Nasional
75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

Nasional
Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Nasional
Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi APBD 2021

Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi APBD 2021

Nasional
Harry Van Sidabukke Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Menyuap Eks Mensos Juliari Batubara

Harry Van Sidabukke Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Menyuap Eks Mensos Juliari Batubara

Nasional
Kejagung Periksa Eks Komisaris dan Komut Asabri

Kejagung Periksa Eks Komisaris dan Komut Asabri

Nasional
Belum Umumkan Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Firli Bahuri: Kami Tak Ingin Menebar Isu

Belum Umumkan Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Firli Bahuri: Kami Tak Ingin Menebar Isu

Nasional
Tjahjo Pertanyakan Sikap KPK soal 75 Pegawai yang Tak Penuhi Syarat TWK

Tjahjo Pertanyakan Sikap KPK soal 75 Pegawai yang Tak Penuhi Syarat TWK

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru Sebut Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Covid-19 Meningkat

Perhimpunan Dokter Paru Sebut Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Covid-19 Meningkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X