Karier Politik Idrus Marham: Dari Sekjen, Menteri, hingga Tersangkut Kasus Korupsi

3. Mundur sebagai menteri

Pada Jumat (24/8/2018) siang, Idrus mendadak bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Setelah bertemu Jokowi, Idrus keluar dari Istana pukul 11.20 WIB, ditemani Tenaga Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin.

Saat dikonfirmasi soal isu yang menyebutnya akan mengundurkan diri, Idrus tak menjawab dengan tegas.

Idrus lalu berpamitan ke awak media karena akan menunaikan shalat Jumat di kantor Kementerian Sosial di Salemba. Ia mengaku akan kembali ke Istana setelah Shalat Jumat.

Baca juga: Idrus Marham Mundur dari Menteri Sosial

Seusai shalat Jumat, Idrus menggelar konferensi pers. Kepada wartawan ia menyatakan mundur dari jabatan Menteri Sosial.

Idrus telah mengajukan surat permohonan diri sebagai Mensos tersebut kepada Presiden Joko Widodo, Jumat (24/8/2018) siang. Idrus membenarkan bahwa pengunduran dirinya ini terkait statusnya sebagai tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) KPK pada Kamis (23/8/2018) kemarin.

"Kemarin sudah pemberitahuan dimulainya penyidikan. Namanya penyidikan sudah pasti tersangka," kata Idrus di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/8/2018).

Baca juga: Fakta Kasus Korupsi yang Menjerat Idrus Marham

Selain mundur sebagai menteri, Idrus juga mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Golkar.

4. Diperiksa KPK

Idrus sebelumnya sudah beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai tersangka kasus suap. Eni ditangkap saat berada di rumah Idrus Marham.

Politisi Golkar itu diduga menerima suap sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari commitment fee 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Fee tersebut diberikan oleh Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited. Diduga, suap diberikan agar proses penandatanganan kerja sama terkait pembangunan PLTU Riau-1 berjalan mulus.