Pilpres 2019, Pilpres Rasa Pilwapres

MASIH ingat dengan istilah pilkada rasa pilpres? Ya, istilah ini muncul di pengujung 2016 sampai dengan awal 2017 ketika Pilkada Jakarta 2017 sehingga pilkada ini dianggap kompetisi level nasional versi provinsi.

Tiga pasangan calon kepala daerah yang bertarung di Jakarta waktu itu merupakan representasi dari tiga kekuatan besar di tingkat nasional. Ada Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dari kubu Susilo Bambang Yudhoyono, Anies Baswedan-Sandiaga Uno representasi kubu Prabowo Subrianto, serta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat sebagai representasi kubu Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo.

Istilah serupa muncul lagi di 2018. Namun, bukan muncul istilah pilkada rasa pilpres, melainkan pilpres rasa pilwapres.

Pilpres atau Pemilihan Presiden 2019 dianggap serasa pilwapres atau pemilihan wakil presiden karena dalam sebulan terakhir, yakni menjelang pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada 4-10 Agustus 2018 sampai dengan detik-detik terakhir pendaftaran, pembahasan mengenai cawapres malah menjadi lebih dominan dibandingkan dengan capres.

Lobi-lobi politik, negosiasi antarpartai politik, berita-berita yang mewarnai tajuk utama berbagai media massa, baik cetak, elektronik, maupun online, sebagian besar berkisar cawapres yang bakal dipilih Jokowi dan Prabowo.

Berbagai komunitas masyarakat, termasuk relawan, bahkan sudah mendeklarasikan dukungan untuk cawapres tertentu. Sebutlah deklarasi relawan Join (Jokowi-Cak Imin), Projo Karya (Jokowi-Airlangga), Komodo (Jokowi-Moeldoko), maupun Cakra AHY.

Mengapa kali ini posisi cawapres seakan-akan sangat menggiurkan, padahal sebelumnya seringkali hanya dianggap "ban serep" presiden dan seringkali dianggap sekadar simbol pengganti presiden dalam menghadiri seremoni-seremoni?

Magnet untuk swing voters

Jokowi dan Prabowo merupakan seteru lama di Pilpres 2014. Sedikit banyak, kartu kedua belah pihak sudah diketahui, baik kelebihan maupun kekurangannya.

Keberhasilan Jokowi memenangi Pilpres 2014 merupakan kekuatan sekaligus kelemahannya. Disebut kekuatan jika program kerjanya memang merupakan solusi bagi masyarakat Indonesia, sehingga Jokowi bisa menjual keberhasilan program kerjanya selama menjadi presiden.

Disebut pula kelemahan jika ada janji-janji selama kampanye yang tidak diwujudkan ketika Jokowi memerintah. Kalaupun ada yang diwujudkan, tidak memberikan dampak yang sebelumnya diharapkan masyarakat.

Hal itu tentu mendorong para pemilih yang kecewa cenderung beralih ke calon lainnya pada pilpres selanjutnya.

Begitu juga dengan ketidakberhasilan Prabowo memenangi Pilpres 2014. Hal itu merupakan kekuatan maupun kelemahannya.

Ketidakberhasilan di Pilpres 2014 membuat Prabowo tidak memiliki sarana secara luas untuk membuktikan efektivitas program-programnya untuk rakyat. Dengan kata lain, baru di taraf janji, belum pelaksanaan.

Di sisi lain, karena belum pernah menjabat, berarti tidak ada janji kampanye yang diingkari oleh Prabowo, sehingga pemilihnya belum pernah merasakan kecewa karena dibohongi janji kampanye.

Ada rasa penasaran bagi para pemilihnya, bagaimana kalau Prabowo menjadi presiden, seperti apa perwujudan janji-janjinya. Kadang faktor ini bisa menjadi penentu.

Untuk strong supporters Jokowi maupun Prabowo, pilihan mereka di Pilpres 2019 tentunya bakal sama seperti 2014, terlepas dari kelebihan dan kekurangan kedua belah pihak.

Bagi sebagian strong supporters, Pilpres 2019 ini seakan-akan perjuangan bagi hidup dan mati mereka, bukan sekadar pilpres.

Pemilih baper (terbawa perasaan, red), kalau istilah anak zaman now, menggambarkan istilah strong supporters di kedua belah pihak.

Hanya, untuk yang bukan strong supporters, apalagi untuk swing voters, pilihan calon presiden yang sama persis antara 2019 dan 2014 berpotensi menimbulkan kejenuhan, bahkan antipati. Apalagi bagi mereka yang merasa tidak nyaman dengan situasi persaingan antar pendukung di Pilpres 2014.

Kemungkinan mereka bakal menjauh dari arena kompetisi, bahkan sama sekali tidak mengikuti proses pemilu, alias golput. Partisipasi pemilih pun berpotensi menurun.

Untuk memecah kebuntuan agar kesannya Pilpres 2019 bukan sekadar daur ulang Pilpres 2014, perlu ada unsur kebaruan untuk memikat mereka.

Di sinilah faktor cawapres menjadi penting dan menentukan. Harapannya, figur cawapres yang dipilih bisa menjadi daya tarik bagi swing voters, pemilih yang belum menentukan pilihannya, atau yang masih ragu-ragu.

Elektabilitas partai

Para elite parpol Indonesia meyakini adanya coattail effect atau down-ballot effect di Pilpres 2019.

Terminologi ini menjelaskan mengenai kecenderungan pemimpin partai politik yang populer bakal bisa menarik pemilih untuk memilih kandidat dari partai yang sama di pemilu.

Di Amerika Serikat, misalnya, partai yang memiliki kandidat presiden populer dan berpeluang besar menang seringkali memenangkan banyak kursi di Kongres.  

Untuk Indonesia, diprediksi bakal ada tendensi yang sama di Pilpres dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. Parpol yang kadernya masuk di dalam kertas suara sebagai capres atau cawapres diyakini memiliki peluang lebih tinggi untuk dipilih publik di Pileg 2019.

Ada beberapa pemikiran yang mendasarinya. Pertama, capres dan cawapres bakal mendapatkan publikasi luas dan menjadi pusat sorotan media maupun publik.

Dengan sendirinya, partai asal capres atau cawapres bakal dipublikasi juga secara luas. Aspek populeritas parpol pun bakal terkerek dengan sendirinya. Semakin populer calon, semakin populer pula parpolnya.

Kedua, dengan modal populeritas, lebih mudah bagi parpol dan para caleg parpol tersebut untuk meningkatkan elektabilitasnya. Apalagi jika capres dan cawapres kader parpol yang bersangkutan sering mendapatkan sentimen positif dari publik.

Ada kemungkinan parpol dan para caleg parpolnya ikut mendapatkan imbas. Elektabilitas parpol pun besar kemungkinan ikut terangkat.

Belum lagi mempertimbangkan aspek teknis ketika pemungutan suara. Pada saat bersamaan, pemilih mesti memilih di lima kertas suara, yaitu kertas suara capres-cawapres, DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Parpol yang kadernya menjadi capres/cawapres di satu kertas suara lebih banyak dibandingkan parpol lain yang kadernya tidak menjadi capres/cawapres.

Apalagi ada kecenderungan para pemilih bakal mencoblos kertas suara capres/cawapres terlebih dahulu. Ini diprediksi bakal jadi keuntungan untuk parpol yang kadernya menjadi capres/cawapres. Hanya, tentu saja, perlu penelitian lebih lanjut mengenai ini.

Dengan posisi capres yang sudah pasti, yaitu Jokowi dan Prabowo, wajar jika posisi cawapres menjadi rebutan partai-partai pengusung.

Persiapan Pilpres 2024

Faktor ketiga mengapa posisi cawapres di Pilpres 2019 sangatlah "seksi" adalah kepentingan para parpol koalisi di Pilpres 2024.

Bagi pendukung Jokowi, posisi cawapres sangatlah strategis mengingat jika terpilih di 2019, Jokowi tidak bisa maju lagi sebagai presiden di 2024.

Dengan kata lain, tahun 2024 tidak ada lagi petahana. Di sinilah keuntungan yang bakal didapatkan cawapres. Jika Jokowi terpilih, cawapresnya bakal ikut mendapatkan ekspose luar biasa dan gratis selama lima tahun.

Selain itu, jika presidennya sukses, wapres ikut mendapatkan sentimen positif. Secara politis, wapres di 2019-2024 memiliki peluang terbesar terpilih sebagai presiden di Pilpres 2024.

Begitu pula di kubu Prabowo. Jika terpilih tahun depan, Prabowo sebetulnya masih bisa maju lagi di Pilpres 2024. Namun, sempat beredar selentingan kabar bahwa Prabowo hanya berniat meletakkan fondasi pembangunan negara ini selama lima tahun dan mempersiapkan generasi yang lebih muda untuk maju di Pilpres 2024.

Dengan begitu, peluang cawapres Prabowo pada 2019 untuk terpilih sebagai capres di Pilpres 2024 sangatlah besar.

Karena itu, "pertarungan" memperebutkan kursi cawapres di kedua belah pihak berlangsung sangat sengit. Tiap parpol anggota koalisi berusaha mengajukan calon dari masing-masing partai.

Di kubu petahana, misalnya, sebelum deklarasi cawapres resmi dilakukan pada 9 Agustus 2018, hampir setiap parpol mengajukan calonnya.

PKB mengajukan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar. PPP memunculkan Romahurmuziy, ketua umumnya. Yang lain pun tak mau ketinggalan, ada nama Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang diusulkan ke Jokowi.

Adapun di kubu Prabowo, PKS sejak awal mengajukan 9 nama kadernya sebagai cawapres. PAN juga memunculkan nama ketua umumnya, Zulkifli Hasan, sebagai cawapres.

Dari Demokrat, nama yang sempat menguat dan menjadi calon kuat cawapres Prabowo adalah Agus H Yudhoyono, Komandan Kogasma Partai Demokrat.

Adapun dari Gerindra sendiri, sempat beredar nama Anies Baswedan yang diusulkan sebagai cawapres Prabowo.

Faktor ini juga yang membuat capres sangat berhati-hati dalam memilih cawapresnya. Kepentingan parpol pengusung memang perlu diperhatikan. Hanya saja, kepentingan parpol asal capres di Pilpres 2024 harus tetap dijaga.

Soliditas koalisi

Posisi cawapres di Pilpres 2019 ini menjadi semakin penting mengingat kedua capres ingin menjaga soliditas koalisi.

Jika tidak bisa memuaskan semua pihak, setidaknya bisa meminimalisir ketidakpuasan dari semua pihak. Bila ada yang tidak puas, bisa saja ada parpol pendukung yang beralih ke kubu sebelah, bahkan membentuk poros baru. Pembentukan poros baru ini tentu saja dihindari kedua kubu capres.

Untuk kubu Jokowi, pembentukan poros baru membuat situasi persaingan menjadi semakin tidak pasti dan lebih sulit untuk diprediksi.

Kalaupun kompetitornya tetap Prabowo, sesulit apa pun bagi kubu Jokowi, setidaknya lebih mudah untuk diprediksi gerak-geriknya. Dan, bagaimanapun, satu pesaing lebih mudah dihadapi daripada dua pesaing.

Adapun bagi Prabowo, kebersamaan dengan PKS dan juga PAN sangat sayang untuk dilepaskan. Soliditas Gerindra-PKS dalam beberapa kesempatan terbukti membuahkan hasil positif. Apalagi PKS sangat dikenal dengan kader-kadernya yang sangat militan.

Di sisi lain, hilangnya Demokrat dari pengusung Prabowo, bakal membuat kemenangan semakin menjauh. Demokrat punya pengalaman dua kali memenangi pilpres dan figur Presiden Republik Indonesia selama dua periode, Susilo Bambang Yudhoyono.

Kemenangan di level pilpres dan pengalaman SBY sebagai presiden itu merupakan missing pieces bagi kubu Prabowo di 2014. Belum lagi jika mempertimbangkan faktor AHY, pemimpin baru di Demokrat yang menjadi magnet bagi pemilih muda dan kaum hawa.

Penentu hasil?

Dari uraian di atas, peran cawapres di Pilpres 2019 bakal berbeda dibandingkan dengan berbagai pilpres sebelum ini.

Jika sebelumnya lebih dominan pada fungsi komplementer dalam konteks representasi (Jawa-luar Jawa, sipil-militer, nasionalis-religius) dan kompetensi (birokrat-non birokrat, ahli polkam-ahli ekonomi, politisi-profesional), dalam Pilpres 2019 sepertinya figur cawapres bakal menjadi penentu hasil. Wajar jika kali ini disebut sebagai pilpres rasa pilwapres.

Jokowi dan Prabowo selaku capres hampir tidak lagi memiliki "senjata rahasia" atau "rahasia kelam" yang bisa dieksploitasi.

Jika "serangan" ke Jokowi dan Prabowo menggunakan isu-isu yang digunakan pada Pilpres 2014, pemilih bakal mendengarnya sebagai "kaset rusak" yang diputar berulang kali.

Maksud hati mereguk simpati, apa daya antipati yang bakal didapat jika kedua belah pihak masih bermain di tataran narasi yang sama dengan 2014 lalu.

Untuk itu, tim pemenangan kedua kubu mesti lebih kreatif dalam mengayun narasi. Dan, sosok cawapres haruslah dieksploitasi secara optimal mengingat jejak rekam Ma'ruf Amin dan Sandiaga S Uno dapat dengan mudah kita dapatkan. Kompetensi keduanya pun sudah teruji di bidangnya masing-masing.

Tinggal publik yang bakal memilih. Mana yang dirasa pilihan terbaik untuk bangsa dan negara ini untuk periode 2019-2024. Apakah Joko Widodo-Ma'ruf Amin, ataukah Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno?