Pilpres 2019, Pilpres Rasa Pilwapres

Kompas.com - 24/08/2018, 07:23 WIB
Karikatur pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019.KOMPAS/THOMDEAN Karikatur pasangan calon presiden dan wakil presiden 2019.

MASIH ingat dengan istilah pilkada rasa pilpres? Ya, istilah ini muncul di pengujung 2016 sampai dengan awal 2017 ketika Pilkada Jakarta 2017 sehingga pilkada ini dianggap kompetisi level nasional versi provinsi.

Tiga pasangan calon kepala daerah yang bertarung di Jakarta waktu itu merupakan representasi dari tiga kekuatan besar di tingkat nasional. Ada Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni dari kubu Susilo Bambang Yudhoyono, Anies Baswedan-Sandiaga Uno representasi kubu Prabowo Subrianto, serta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat sebagai representasi kubu Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo.

Istilah serupa muncul lagi di 2018. Namun, bukan muncul istilah pilkada rasa pilpres, melainkan pilpres rasa pilwapres.

Pilpres atau Pemilihan Presiden 2019 dianggap serasa pilwapres atau pemilihan wakil presiden karena dalam sebulan terakhir, yakni menjelang pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada 4-10 Agustus 2018 sampai dengan detik-detik terakhir pendaftaran, pembahasan mengenai cawapres malah menjadi lebih dominan dibandingkan dengan capres.

Lobi-lobi politik, negosiasi antarpartai politik, berita-berita yang mewarnai tajuk utama berbagai media massa, baik cetak, elektronik, maupun online, sebagian besar berkisar cawapres yang bakal dipilih Jokowi dan Prabowo.

Berbagai komunitas masyarakat, termasuk relawan, bahkan sudah mendeklarasikan dukungan untuk cawapres tertentu. Sebutlah deklarasi relawan Join (Jokowi-Cak Imin), Projo Karya (Jokowi-Airlangga), Komodo (Jokowi-Moeldoko), maupun Cakra AHY.

Mengapa kali ini posisi cawapres seakan-akan sangat menggiurkan, padahal sebelumnya seringkali hanya dianggap "ban serep" presiden dan seringkali dianggap sekadar simbol pengganti presiden dalam menghadiri seremoni-seremoni?

Magnet untuk swing voters

Jokowi dan Prabowo merupakan seteru lama di Pilpres 2014. Sedikit banyak, kartu kedua belah pihak sudah diketahui, baik kelebihan maupun kekurangannya.

Keberhasilan Jokowi memenangi Pilpres 2014 merupakan kekuatan sekaligus kelemahannya. Disebut kekuatan jika program kerjanya memang merupakan solusi bagi masyarakat Indonesia, sehingga Jokowi bisa menjual keberhasilan program kerjanya selama menjadi presiden.

Disebut pula kelemahan jika ada janji-janji selama kampanye yang tidak diwujudkan ketika Jokowi memerintah. Kalaupun ada yang diwujudkan, tidak memberikan dampak yang sebelumnya diharapkan masyarakat.

Hal itu tentu mendorong para pemilih yang kecewa cenderung beralih ke calon lainnya pada pilpres selanjutnya.

Begitu juga dengan ketidakberhasilan Prabowo memenangi Pilpres 2014. Hal itu merupakan kekuatan maupun kelemahannya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Nasional
KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

Nasional
TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

Nasional
Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Nasional
Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Nasional
Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Nasional
Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Nasional
Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Nasional
Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Nasional
Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Nasional
Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Nasional
Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Nasional
Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Nasional
Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Nasional
Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Nasional

Close Ads X