Kompas.com - 23/08/2018, 15:56 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola didakwa menerima gratifikasi sebesar lebih dari Rp 40 miliar.

Zumi juga didakwa menerima 177.000 dollar Amerika Serikat, 100.000 dollar Singapura, dan satu unit Toyota Alphard.

Dalam surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zumi disebut menerima suap salah satunya melalui Apif Firmansyah selaku asisten pribadi Zumi dan bendahara tim sukses Zumi dalam Pemilihan Gubernur Jambi.

Baca juga: Zumi Zola Didakwa Terima Gratifikasi Rp 40 Miliar, 177.000 Dollar AS dan 1 Unit Alphard

Menurut jaksa, setelah dilantik sebagai Gubernur, Zumi membentuk tim yang diketuai oleh Apif Firmansyah dan salah satu anggotanya adalah Muhammad Imaddudin alias Iim selaku rekanan untuk mengerjakan proyek tahun anggaran 2016 yang belum dilelangkan.

Apif dan Iim diminta mengumpulkan fee proyek TA 2016 dari para rekanan maupun Kepala Dinas Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi Jambi.

Apif atas persetujuan Zumi kemudian meminta bantuan Iim untuk membiayai beberapa kegiatan Zumi saat awal menjabat sebagai Gubernur.

"Iim sejak Februari 2016 bersedia membantu keperluan Zumi hingga mencapai jumlah keseluruhan Rp 1,2 miliar," ujar jaksa Rini Triningsih saat membaca surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Jaksa kemudian membeberkan penggunaan uang tersebut.

1. Sebesar Rp 75 juta untuk biaya akomodasi pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Jambi saat pelantikan Zumi pada Februari 2016 di Jakarta.

2. Sebesar Rp 274 juta untuk biaya pembelian dua unit mobil Ambulance pada Maret 2016.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Disebut Tak Wajib Buka Motif Pembunuhan Brigadir J, tapi Presiden Perintahkan Transparan

Polri Disebut Tak Wajib Buka Motif Pembunuhan Brigadir J, tapi Presiden Perintahkan Transparan

Nasional
AHY Dirawat di RSPAD Gatot Subroto Karena Demam Berdarah

AHY Dirawat di RSPAD Gatot Subroto Karena Demam Berdarah

Nasional
Mendagri Akan Sanksi Daerah Dengan Nilai SPI Rendah Terus Menerus

Mendagri Akan Sanksi Daerah Dengan Nilai SPI Rendah Terus Menerus

Nasional
Ketua Komnas HAM: Saya Tidak Bisa Tega Bharada E Jadi Tumbal

Ketua Komnas HAM: Saya Tidak Bisa Tega Bharada E Jadi Tumbal

Nasional
Tentang KM, Warga Sipil Tersangka Dugaan Pembunuhan Brigadir J

Tentang KM, Warga Sipil Tersangka Dugaan Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Gerindra Klaim Presiden Jokowi Izinkan Prabowo Maju Capres

Gerindra Klaim Presiden Jokowi Izinkan Prabowo Maju Capres

Nasional
Prabowo Nyatakan Siap Jadi Capres, Nasdem: Bagus, Masyarakat Banyak Alternatif

Prabowo Nyatakan Siap Jadi Capres, Nasdem: Bagus, Masyarakat Banyak Alternatif

Nasional
Kasus Brigadir J, Tim Khusus Polri Masih Dalami Dekoder CCTV

Kasus Brigadir J, Tim Khusus Polri Masih Dalami Dekoder CCTV

Nasional
Kemendes PDTT: 11 Desa di IKN Tak Diubah Jadi Kelurahan, Pertahankan Budaya Asli

Kemendes PDTT: 11 Desa di IKN Tak Diubah Jadi Kelurahan, Pertahankan Budaya Asli

Nasional
Kubu Bharada E Harap LPSK Segera Putuskan Status Perlindungan

Kubu Bharada E Harap LPSK Segera Putuskan Status Perlindungan

Nasional
Mundur, Epidemiolog Prediksi Puncak Kasus BA.5 di Akhir Agustus

Mundur, Epidemiolog Prediksi Puncak Kasus BA.5 di Akhir Agustus

Nasional
Di Hadapan KSAL, Megawati Cerita Kehebatan Armada Laut Era Bung Karno

Di Hadapan KSAL, Megawati Cerita Kehebatan Armada Laut Era Bung Karno

Nasional
Mensos Risma Kaji Ulang Aturan Pengumpulan Uang dan Barang

Mensos Risma Kaji Ulang Aturan Pengumpulan Uang dan Barang

Nasional
Luhut Usul TNI Aktif Bisa Masuk Pemerintahan, Jokowi: Kebutuhannya Belum Mendesak

Luhut Usul TNI Aktif Bisa Masuk Pemerintahan, Jokowi: Kebutuhannya Belum Mendesak

Nasional
Kedekatan Bharada E dengan Keluarga Brigadir J yang Berujung Tragedi Penembakan...

Kedekatan Bharada E dengan Keluarga Brigadir J yang Berujung Tragedi Penembakan...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.