Divonis Bersalah atas Bencana Asap, Ini Komentar Presiden Jokowi - Kompas.com

Divonis Bersalah atas Bencana Asap, Ini Komentar Presiden Jokowi

Kompas.com - 23/08/2018, 13:43 WIB
Presiden Joko Widodo meninggalkan lokasi usai menghadiri sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2017). Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato, yakni pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 73.

KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBEL Presiden Joko Widodo meninggalkan lokasi usai menghadiri sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2017). Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato, yakni pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 73.

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memvonis dirinya bersalah atau lalai dalam bencana asap yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan pada 2015.

"Kita harus menghormati, kita harus menghormati sebuah keputusan yang ada di wilayah hukum, yang ada di pengadilan. Harus kita hormati," kata Jokowi di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Kendati demikian, Jokowi menegaskan bahwa putusan tersebut belum final. Pemerintah masih akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

"Tetapi, kan, juga masih ada upaya hukum yang lebih tinggi lagi, yaitu kasasi. Ini negara hukum ya," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Kebakaran Hutan Turun Lebih dari 85 Persen Dibanding 2017

Jokowi juga menegaskan, pemerintah terus berupaya untuk meminimalkan kebakaran hutan.

Menurut dia, pada tahun ini, tingkat kebakaran hutan telah menurun 85 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Jokowi mengatakan, kebakaran hutan ini menurun karena sistem penegakan hukum, pengawasan di lapangan, serta keluarnya perpres mengenai kebakaran hutan dan lahan.

"Saya kira cukup tegas sekali. Pembentukan Badan Restorasi Gambut juga arahnya ke sana semua. Saya kira kita sudah berupaya sangat serius dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan," kata Jokowi.

Dikutip Kompas.id, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam putusan tertanggal 22 Maret 2017 menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memvonis Presiden Joko Widodo, empat menteri, Gubernur Kalteng, dan DPRD Provinsi Kalteng bersalah atau lalai dalam bencana asap yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan.

Putusan itu mengabulkan gugatan warga (citizen law suit) yang diajukan para aktivis lingkungan yang tergabung dalam Gerakan Anti Asap (GAAs) Kalimantan Tengah terkait kebakaran hutan dan lahan pada 2015.

Atas putusan itu, Presiden dihukum untuk menerbitkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat, yang berupa tujuh peraturan pemerintah.

Tujuh peraturan pemerintah tersebut adalah PP tentang tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan Hidup; PP tentang baku mutu lingkungan; PP tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; PP tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup; PP tentang analisis risiko lingkungan hidup; PP tentang tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan PP tentang tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup.


Selain itu, Presiden juga dihukum untuk menerbitkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang menjadi dasar hukum terbentuknya tim gabungan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah memutuskan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya

Sisi Kiri dan Kanan Jalan Tol Palindra Terbakar

Sisi Kiri dan Kanan Jalan Tol Palindra Terbakar

Regional
Mendagri Belum Terima Pengajuan Cuti Kampanye Pilpres dari Kepala Daerah

Mendagri Belum Terima Pengajuan Cuti Kampanye Pilpres dari Kepala Daerah

Nasional
Cerita Warga di Jombang Lompati Tembok Tetangga agar Bisa Keluar Rumah

Cerita Warga di Jombang Lompati Tembok Tetangga agar Bisa Keluar Rumah

Regional
Panwaslu Jakarta Selatan Keluhkan Kantor Mereka yang Sempit

Panwaslu Jakarta Selatan Keluhkan Kantor Mereka yang Sempit

Megapolitan
Bina Marga Jakbar: Kerusakan JPO RS Sumber Waras Akan Ditangani PT Transjakarta

Bina Marga Jakbar: Kerusakan JPO RS Sumber Waras Akan Ditangani PT Transjakarta

Megapolitan
Gaji Disunat, Ratusan Pegawai Honorer Datangi Kantor Bupati

Gaji Disunat, Ratusan Pegawai Honorer Datangi Kantor Bupati

Regional
Setelah 3 Tahun Jadi Kadishub, Andri Yansyah Kini Duduki Jabatan Kadisnaker

Setelah 3 Tahun Jadi Kadishub, Andri Yansyah Kini Duduki Jabatan Kadisnaker

Megapolitan
Kerinduan Terdalam Rumoh Baca Hasan-Savvaz, Anak-anak Jauh dari Narkoba (1)

Kerinduan Terdalam Rumoh Baca Hasan-Savvaz, Anak-anak Jauh dari Narkoba (1)

Regional
Gembong: Bahaya kalau Plt di DKI Makin Banyak, Plt Setengah Hati Kerjanya

Gembong: Bahaya kalau Plt di DKI Makin Banyak, Plt Setengah Hati Kerjanya

Megapolitan
Lindungi Pulau-pulau Terluar, Jepang Kembangkan Bom Luncur Supersonik

Lindungi Pulau-pulau Terluar, Jepang Kembangkan Bom Luncur Supersonik

Internasional
Ini Penyebab Atap Bandara Sultan Hasanuddin Keluarkan Asap Tebal

Ini Penyebab Atap Bandara Sultan Hasanuddin Keluarkan Asap Tebal

Regional
Kali Bekasi Tercemar Limbah, PDAM Terpaksa Kurangi Produkai Air Bersih

Kali Bekasi Tercemar Limbah, PDAM Terpaksa Kurangi Produkai Air Bersih

Megapolitan
Minta Maaf, Pemilik Toko PlayStation yang Aniaya Anggota TNI di Medan

Minta Maaf, Pemilik Toko PlayStation yang Aniaya Anggota TNI di Medan

Regional
Trump: Meski Diminta, Saya Tak Berniat Menemui Presiden Iran

Trump: Meski Diminta, Saya Tak Berniat Menemui Presiden Iran

Internasional
Keponakan Prabowo Diusulkan Jadi Kandidat Wagub DKI, Ini Kata M Taufik

Keponakan Prabowo Diusulkan Jadi Kandidat Wagub DKI, Ini Kata M Taufik

Megapolitan
Close Ads X