Divonis Bersalah atas Bencana Asap, Ini Komentar Presiden Jokowi

Kompas.com - 23/08/2018, 13:43 WIB
Presiden Joko Widodo meninggalkan lokasi usai menghadiri sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2017). Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato, yakni pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 73.

KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELPresiden Joko Widodo meninggalkan lokasi usai menghadiri sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2017). Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato, yakni pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun RI ke 73.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memvonis dirinya bersalah atau lalai dalam bencana asap yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan pada 2015.

"Kita harus menghormati, kita harus menghormati sebuah keputusan yang ada di wilayah hukum, yang ada di pengadilan. Harus kita hormati," kata Jokowi di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (23/8/2018).

Kendati demikian, Jokowi menegaskan bahwa putusan tersebut belum final. Pemerintah masih akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

"Tetapi, kan, juga masih ada upaya hukum yang lebih tinggi lagi, yaitu kasasi. Ini negara hukum ya," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Kebakaran Hutan Turun Lebih dari 85 Persen Dibanding 2017

Jokowi juga menegaskan, pemerintah terus berupaya untuk meminimalkan kebakaran hutan.

Menurut dia, pada tahun ini, tingkat kebakaran hutan telah menurun 85 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jokowi mengatakan, kebakaran hutan ini menurun karena sistem penegakan hukum, pengawasan di lapangan, serta keluarnya perpres mengenai kebakaran hutan dan lahan.

"Saya kira cukup tegas sekali. Pembentukan Badan Restorasi Gambut juga arahnya ke sana semua. Saya kira kita sudah berupaya sangat serius dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan," kata Jokowi.

Dikutip Kompas.id, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam putusan tertanggal 22 Maret 2017 menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memvonis Presiden Joko Widodo, empat menteri, Gubernur Kalteng, dan DPRD Provinsi Kalteng bersalah atau lalai dalam bencana asap yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan.

Putusan itu mengabulkan gugatan warga (citizen law suit) yang diajukan para aktivis lingkungan yang tergabung dalam Gerakan Anti Asap (GAAs) Kalimantan Tengah terkait kebakaran hutan dan lahan pada 2015.

Atas putusan itu, Presiden dihukum untuk menerbitkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat, yang berupa tujuh peraturan pemerintah.

Tujuh peraturan pemerintah tersebut adalah PP tentang tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan Hidup; PP tentang baku mutu lingkungan; PP tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; PP tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup; PP tentang analisis risiko lingkungan hidup; PP tentang tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan PP tentang tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Selain itu, Presiden juga dihukum untuk menerbitkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang menjadi dasar hukum terbentuknya tim gabungan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah memutuskan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BEM Sebut Pelibatan Mahasiswa Dalam Revisi Statuta UI Minim dan Tidak Jelas

BEM Sebut Pelibatan Mahasiswa Dalam Revisi Statuta UI Minim dan Tidak Jelas

Nasional
Novel Khawatir Firli dkk Semakin Berani Berbuat Pelanggaran akibat Sikap Dewas KPK

Novel Khawatir Firli dkk Semakin Berani Berbuat Pelanggaran akibat Sikap Dewas KPK

Nasional
Gerindra Minta Kadernya di DPRD Desak Kepala Daerah Cairkan Insentif Nakes

Gerindra Minta Kadernya di DPRD Desak Kepala Daerah Cairkan Insentif Nakes

Nasional
Jasad Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Kali Dekat Jembatan Dewi Sartika Depok

Jasad Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Kali Dekat Jembatan Dewi Sartika Depok

Nasional
Jokowi dan 'Corona End Game'

Jokowi dan "Corona End Game"

Nasional
Tanggapi Penolakan PPKM, Mahfud MD: Pemerintah Harus Ambil Keputusan, Semua Saran Sudah Didengar

Tanggapi Penolakan PPKM, Mahfud MD: Pemerintah Harus Ambil Keputusan, Semua Saran Sudah Didengar

Nasional
Dosen: Kehancuran UI lewat PP 75/2021 Itu Keniscayaan

Dosen: Kehancuran UI lewat PP 75/2021 Itu Keniscayaan

Nasional
Mahfud MD Pastikan Pemerintah Tindak Tegas Unjuk Rasa yang Langgar Protokol Kesehatan

Mahfud MD Pastikan Pemerintah Tindak Tegas Unjuk Rasa yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Mahfud Sebut Ada Kelompok Manfaatkan Situasi Pandemi untuk Serang Pemerintah

Mahfud Sebut Ada Kelompok Manfaatkan Situasi Pandemi untuk Serang Pemerintah

Nasional
Rakor dengan Wapres, Ganjar Keluhkan Kurangnya Stok Vaksin Covid-19 di Jateng

Rakor dengan Wapres, Ganjar Keluhkan Kurangnya Stok Vaksin Covid-19 di Jateng

Nasional
Dukung Ekonomi Biru, Kementerian KP Dorong Riset Olahan Rumput Laut Nirlimbah

Dukung Ekonomi Biru, Kementerian KP Dorong Riset Olahan Rumput Laut Nirlimbah

Nasional
Wapres Minta Pemda Sigap Salurkan Bansos Saat PPKM Level 4

Wapres Minta Pemda Sigap Salurkan Bansos Saat PPKM Level 4

Nasional
Dosen Ungkap Kejanggalan Proses Revisi Statuta UI

Dosen Ungkap Kejanggalan Proses Revisi Statuta UI

Nasional
Ada Imbauan Aksi 'Jokowi End Game', Lalu Lintas dari Bundaran HI Menuju Istana Negara Akan Disekat

Ada Imbauan Aksi "Jokowi End Game", Lalu Lintas dari Bundaran HI Menuju Istana Negara Akan Disekat

Nasional
Wapres Soroti Tingginya Kasus Covid-19 di Jateng, Minta Ganjar Tekan dari Hulu

Wapres Soroti Tingginya Kasus Covid-19 di Jateng, Minta Ganjar Tekan dari Hulu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X