Kemendagri Minta Surat Permintaan Bantuan untuk Gempa Lombok Tak Direspons Negatif

Kompas.com - 21/08/2018, 16:33 WIB
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo saat masih menjabat Plt Sekjen di Jakarta, Senin (13/8/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATISekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo saat masih menjabat Plt Sekjen di Jakarta, Senin (13/8/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyurati kepala daerah di seluruh Indonesia menyisihkan sebagian APBD-nya untuk membantu penanganan gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menegaskan, tidak ada yang salah dari langkah tersebut.

“Saya mohon langkah ini kita maklumi secara positif. Jangan sampai ini dikompori. Niat baik kok dipandang negatif,” kata Hadi dalam jumpa pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (21/8/2018).

Langkah Tjahjo itu, lanjut Hadi, dilakukan berdasarkan permintaan dari pemerintah Provinsi NTB.

Baca juga: Sandiaga: Politik Harus Dipisahkan Dalam Penanganan Gempa di Lombok

Menurut Hadi, pada 6 Agustus 2018 lalu Pemprov NTB sudah mengirim surat kepada gubernur seluruh Indonesia yang ditembuskan ke Mendagri.

Surat yang diteken Wakil Gubernur NTB Muh Amin itu pada intinya meminta bantuan keuangan untuk penanganan pasca-gempa. Dalam surat itu juga dicantumkan nomor rekening pemprov NTB.

Hadi menjelaskan, setelah terbitnya surat tersebut, masih banyak kepala daerah yang menanyakan mekanisme dan dasar hukum apabila hendak mengambil dana dari APBD untuk membantu penanganan gempa Lombok.

Oleh karena itu lah, Mendagri menerbitkan surat edaran kepada gubernur, bupati/walikota seluruh Indonesia. Surat tersebut juga disertai dasar hukum yang bisa digunakan oleh para kepala daerah.

Payung hukum tersebut di antaranya Pasal 28 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 47 dan Pasal 162 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, serta butir V.21 Lampiran Permendagri Nomor 33 Tahun 2017.

Baca juga: Mendagri Tak Wajibkan Kepala Daerah Sisihkan APBD untuk Gempa Lombok

“Daerah pada hakikatnya bisa beri bantuan kepada daerah lain. Kita fasilitasi dan pertegas lewat surat edaran Mendagri. Jadi surat edaran Mendagri sangat positif membantu saudara-saudara kita di Lombok, NTB,” tegas Hadi.

Selain tak melanggar aturan, Hadi mengingatkan bahwa saling membantu menunjukkan bentuk solidaritas antardaerah.

“Kalau satu daerah beri bantuan itu wajar, apalagi ini musibah. Kita juga dalam upaya tingkatkan persatuan kesatuan bangsa,” ujarnya.

Kompas TV Namun, pasien lebih memilih di tenda darurat, lantaran mengaku lebih tenang.

 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Dukung Seniman dan Budayawan Tetap Berkreasi Saat Pandemi

Jokowi Dukung Seniman dan Budayawan Tetap Berkreasi Saat Pandemi

Nasional
La Nina, Sejumlah Daerah Berpotensi Banjir pada November 2020 hingga Januari 2021

La Nina, Sejumlah Daerah Berpotensi Banjir pada November 2020 hingga Januari 2021

Nasional
KPK Kembangkan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Kembangkan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
Megawati: 270 Calon Kepala Daerah Bukan Saya yang Pilih, Semua Berembuk

Megawati: 270 Calon Kepala Daerah Bukan Saya yang Pilih, Semua Berembuk

Nasional
Megawati: Ngapain Demo kalau Merusak, Mending Bisa kalau Disuruh Ganti

Megawati: Ngapain Demo kalau Merusak, Mending Bisa kalau Disuruh Ganti

Nasional
Penyuap Nurhadi Ditangkap, MAKI Kini Tagih KPK Tangkap Harun Masiku

Penyuap Nurhadi Ditangkap, MAKI Kini Tagih KPK Tangkap Harun Masiku

Nasional
Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Nasional
Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Nasional
Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Nasional
Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Nasional
UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

Nasional
 Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Nasional
UPDATE 31 Oktober: Pemerintah Periksa 29.001 Spesimen Covid-19 dalam Sehari

UPDATE 31 Oktober: Pemerintah Periksa 29.001 Spesimen Covid-19 dalam Sehari

Nasional
UPDATE 31 Oktober: Ada 67.900 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 31 Oktober: Ada 67.900 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X