Sandiaga: Terlepas Status Bencana, Penanganan Gempa Lombok Harus "All Out"

Kompas.com - 21/08/2018, 15:48 WIB
Petugas medis memindahkan pasien dari ruang perawatan ke tenda usai terjadi gempa di RSUP Sanglah, Denpasar, Bali, Minggu (19/8/2018). Sejumlah pasien di rumah sakit tersebut dipindahkan ke tenda dan lorong rumah sakit pascagempa bermagnitudo 7 yang berpusat di Lombok Timur pada Minggu malam. ANTARA FOTO/FIKRI YUSUFPetugas medis memindahkan pasien dari ruang perawatan ke tenda usai terjadi gempa di RSUP Sanglah, Denpasar, Bali, Minggu (19/8/2018). Sejumlah pasien di rumah sakit tersebut dipindahkan ke tenda dan lorong rumah sakit pascagempa bermagnitudo 7 yang berpusat di Lombok Timur pada Minggu malam.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno berharap masyarakat tak berpolemik soal sikap pemerintah yang belum menetapkan status gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai bencana nasional.

Menurut dia, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat sebaiknya fokus dalam penanganan korban pasca-gempa ketimbang berdebat soal penetapan bencana nasional.

"Jadi terlepas daripada status, saya rasa ini penanganannya harus yang all out dan komprehensif," ujar Sandiaga saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/8/2018).

Sandiaga menuturkan bahwa penetapan status bencana nasional merupakan kewenangan penuh pemerintah.

Baca juga: JK Ungkap Alasan Utama Pemerintah Tak Tetapkan Gempa Lombok Jadi Bencana Nasional

Ia meyakini pemerintah akan mengambil langkah penanganan yang mementingkan kondisi masyarakat Lombok.

"Ya tentunya kewenangannya ada di pemerintah dan saya percaya pemerintah pusat akan memutuskan yang terbaik buat bangsa Indonesia, khususnya kepada rakyat NTB, rakyat Lombok yang terdampak," kata Sandiaga.

Selain itu, Sandiaga juga berharap masyarakat turut berpartisipasi dalam memberikan bantuan bagi warga Lombok.

Apalagi, kata Sandiaga, umat Islam akan merayakan hari raya Idul Adha pada Rabu (22/8/2018) besok.

Oleh sebab itu, momentum berkurban sebaiknya digunakan untuk memberikan rasa empati sekaligus bantuan bagi korban gempa di Lombok.

"Kita gunakan berkurban besok ini sebagai kita ikut merasakan penderitaan dari rakyat yang ada di Lombok. Saudara kita, keluarga kita, rekan-rekan kita yang ada di lombok, perlu uluran tangan kita," kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Baca juga:  Wakil Ketua MPR Kritik Pemerintah yang Enggan Tetapkan Gempa Lombok Jadi Bencana Nasional

Sebelumnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, masih banyak pihak yang salah kaprah terhadap status bencana nasional.

Hal itu disampaikannya menanggapi desakan berbagai pihak untuk menyematkan status bencana nasional terhadap gempa bumi yang mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Banyak pihak yang tidak paham mengenai manajemen bencana secara utuh, termasuk penetapan status dan tingkatan bencana," ujar Sutopo dalam keterangan persnya, Senin (20/8/2018).

"Banyak pihak beranggapan dengan status bencana nasional akan ada kemudahan akses terhadap sumber daya nasional. Tanpa ada status itu pun saat ini, sudah mengerahkan sumber daya nasional," kata dia.

Baca juga: BNPB: Masih Banyak yang Salah Kaprah Terkait Status Bencana Nasional

Perihal bantuan, ada hal lain yang membedakan pemasangan status bencana nasional yaitu terkait bantuan internasional. Namun, Sutopo mengatakan bahwa masuknya bantuan tersebut tidak selalu berbuah baik.

"Dengan adanya status bencana nasional maka terbuka pintu seluas-luasnya bantuan internasional oleh negara-negara lain dan masyarakat internasional membantu penanganan kemanusiaan," ujar dia.

"Seringkali timbul permasalahan baru terkait bantuan internasional ini karena menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan," kata dia.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X