Sandiaga: Terlepas Status Bencana, Penanganan Gempa Lombok Harus "All Out"

Kompas.com - 21/08/2018, 15:48 WIB
Petugas medis memindahkan pasien dari ruang perawatan ke tenda usai terjadi gempa di RSUP Sanglah, Denpasar, Bali, Minggu (19/8/2018). Sejumlah pasien di rumah sakit tersebut dipindahkan ke tenda dan lorong rumah sakit pascagempa bermagnitudo 7 yang berpusat di Lombok Timur pada Minggu malam. ANTARA FOTO/FIKRI YUSUFPetugas medis memindahkan pasien dari ruang perawatan ke tenda usai terjadi gempa di RSUP Sanglah, Denpasar, Bali, Minggu (19/8/2018). Sejumlah pasien di rumah sakit tersebut dipindahkan ke tenda dan lorong rumah sakit pascagempa bermagnitudo 7 yang berpusat di Lombok Timur pada Minggu malam.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno berharap masyarakat tak berpolemik soal sikap pemerintah yang belum menetapkan status gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai bencana nasional.

Menurut dia, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat sebaiknya fokus dalam penanganan korban pasca-gempa ketimbang berdebat soal penetapan bencana nasional.

"Jadi terlepas daripada status, saya rasa ini penanganannya harus yang all out dan komprehensif," ujar Sandiaga saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/8/2018).

Sandiaga menuturkan bahwa penetapan status bencana nasional merupakan kewenangan penuh pemerintah.

Baca juga: JK Ungkap Alasan Utama Pemerintah Tak Tetapkan Gempa Lombok Jadi Bencana Nasional

Ia meyakini pemerintah akan mengambil langkah penanganan yang mementingkan kondisi masyarakat Lombok.

"Ya tentunya kewenangannya ada di pemerintah dan saya percaya pemerintah pusat akan memutuskan yang terbaik buat bangsa Indonesia, khususnya kepada rakyat NTB, rakyat Lombok yang terdampak," kata Sandiaga.

Selain itu, Sandiaga juga berharap masyarakat turut berpartisipasi dalam memberikan bantuan bagi warga Lombok.

Apalagi, kata Sandiaga, umat Islam akan merayakan hari raya Idul Adha pada Rabu (22/8/2018) besok.

Oleh sebab itu, momentum berkurban sebaiknya digunakan untuk memberikan rasa empati sekaligus bantuan bagi korban gempa di Lombok.

"Kita gunakan berkurban besok ini sebagai kita ikut merasakan penderitaan dari rakyat yang ada di Lombok. Saudara kita, keluarga kita, rekan-rekan kita yang ada di lombok, perlu uluran tangan kita," kata mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Baca juga:  Wakil Ketua MPR Kritik Pemerintah yang Enggan Tetapkan Gempa Lombok Jadi Bencana Nasional

Sebelumnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, masih banyak pihak yang salah kaprah terhadap status bencana nasional.

Hal itu disampaikannya menanggapi desakan berbagai pihak untuk menyematkan status bencana nasional terhadap gempa bumi yang mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

Nasional
Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X