Keponakan Novanto Janjikan Sepeda Motor untuk Staf yang Tampung Uang

Kompas.com - 21/08/2018, 14:31 WIB
Pengusaha money changer bersaksi di sidang kasus korupsi pengadaan e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (21/8/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPengusaha money changer bersaksi di sidang kasus korupsi pengadaan e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (21/8/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pegawai PT Mondialindo Muhammad Nur alias Ahmad bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (21/8/2018). Ahmad bersaksi untuk terdakwa Irvanto Hendra Pambudi yang merupakan keponakan Setya Novanto.

Dalam persidangan, Ahmad mengaku pernah diminta Irvanto untuk menerima uang dari Marketing Manager PT Inti Valuta Money Changer Riswan alias Iwan Barala. Menurut Ahmad, Irvan sempat menjanjikan hadiah kepadanya.

"Waktu itu Pak Irvan telepon saya, katanya ada orang yang mau kirim barang. Awalnya barang, tapi waktu saya terima ada tanda terima duit," kata Ahmad kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: 4 Kali Jadi Saksi Kasus E-KTP, Pengusaha Money Changer Mengeluh Capek

Menurut Ahmad, dia menerima empat kali pemberian. Mengenai jumlahnya, Ahmad hanya mengingat pemberian pertama sebesar 400.000 dollar AS dan yang terakhir 600.000 dollar AS.

Menurut Ahmad, saat itu Irvanto menjanjikan akan memberi sepeda motor kepadanya atas jasanya menjadi tempat penampungan uang sementara.

"Awalnya saya ke rumah Pak Irvan. Dia bilang, 'Saya ada project nih, kalau sudah selesai, nanti saya kasih motor," kata Ahmad menirukan ucapan Irvanto.

Menurut Ahmad, setelah semua uang diterima dari Iwan, dia menyerahkannya kepada Irvanto. Dalam suatu percakapan, Irvan pernah menyebut bahwa uang tersebut disiapkan untuk diberikan kepada pihak Senayan.

Namun, Ahmad mengaku tidak memahami istilah Senayan yang dimaksud.

Dalam kasus ini, Made Oka Masagung dan Irvanto didakwa menjadi perantara uang suap untuk mantan Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto. Made Oka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik ( e-KTP) tahun 2011-2013.\

Made Oka dan Irvanto juga didakwa merekayasa proses lelang dalam proyek pengadaan e-KTP. Irvan juga didakwa menjadi perantara suap untuk sejumlah anggota DPR RI.

Baca juga: Mantan Sekjen Kemendagri Bantah Terima Tas Hermes dari Keponakan Novanto

Irvan disebut beberapa kali menerima uang Johannes Marliem selaku penyedia produk biometrik merek L-1 yang seluruhnya berjumlah 3,5 juta dollar Amerika Serikat.

Menurut jaksa, uang tersebut disebut sebagai fee sebesar 5 persen untuk mempermudah pengurusan anggaran e-KTP.

Selain memperkaya Setya Novanto, perbuatan Irvan dan Made Oka diduga telah memperkaya sejumlah orang dan korporasi. Perbuatan yang dilakukan bersama-sama itu telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BKN Minta Instansi Perbarui Status bagi ASN yang Meninggal akibat Covid-19

BKN Minta Instansi Perbarui Status bagi ASN yang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Kamis, DPR Akan Bacakan Surat Presiden Tentang Ombinus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Mahasiswa UI Ciptakan Aplikasi EndCorona, Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Nasional
Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Agamawan hingga Budayawan dalam Forum Risalah Jakarta Surati Jokowi, Ini Isinya

Nasional
Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Diralat, Polri Sebut 7 Polisi Siswa Setukpa Bukan Positif Covid-19 tetapi Berstatus PDP

Nasional
KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

KSP: Penerapan Kebijakan PSBB Pertimbangkan Karakteristik Bangsa

Nasional
300 Polisi yang 'Rapid Test'-nya Positif Dikarantina 14 Hari

300 Polisi yang "Rapid Test"-nya Positif Dikarantina 14 Hari

Nasional
10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

10 dari 14 WNI Positif Covid-19 di India Sembuh

Nasional
34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

34.696 WNI yang Terdampak Kebijakan Lockdown Malaysia Kembali ke Tanah Air

Nasional
Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Pemerintah Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Ini Catatan Ombudsman

Nasional
Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Pemerintah: Terima Kasih Seluruh Pemda yang Intens Memutus Rantai Corona

Nasional
'Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik'

"Mari Jaga Kampung Halaman Tetap Sehat dengan Tidak Mudik"

Nasional
Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Antisipasi Covid-19 di Penjara, 13.430 Napi Dibebaskan per 1 April

Nasional
Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Kasus Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Catat 808 Kasus

Nasional
Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Pasien Covid-19 Bertambah, Bukti Penularan Masih Ada dan Kontak Dekat Diabaikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X