Jokowi Dianggap Berutang Tuntaskan Masalah GKI Yasmin-HKBP Filadelfia

Kompas.com - 19/08/2018, 21:37 WIB
Suasana ibadah Jemaat GKI Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi yang ke-176 kali di seberang Istana Negara di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (19/8/2018). KOMPAS.com/Devina HalimSuasana ibadah Jemaat GKI Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi yang ke-176 kali di seberang Istana Negara di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (19/8/2018).
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dikatakan masih memiliki utang yang perlu dituntaskan di pengujung masa jabatannya.

Juru bicara GKI Yasmin Bona Sigalingging mengatakan, utang tersebut adalah membuka GKI Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi.

"Jadi ini memang adalah sebuah utang dari masa Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang kemudian, sebenarnya kami berharap Pak Jokowi bisa menuntaskan selama beliau masih punya waktu sekarang," kata Bona di seberang Istana Merdeka di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (19/8/2018).

"Harapan kami sebenarnya di term pertama Presiden Pak Jokowi, gereja kami bisa dibuka, tapi ternyata hampir di ujung pemerintahan Jokowi belum juga," ujar dia.

Baca juga: Kasus GKI Yasmin-HKBP Filadelfia, Bukti Supremasi Hukum Nawacita Belum Berhasil

Bona menjelaskan bahwa kedua gereja sebenarnya telah mengantongi keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung (MA) sejak 2011.

Melalui putusan tersebut, para jemaat dikatakan dapat membangun dan menggunakan gereja mereka untuk beribadat.

Namun, putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh Wali Kota Bogor dan Bupati Bekasi. Di sinilah, menurut Bona, Jokowi seharusnya menggunakan wewenangnya untuk menegakkan putusan MA tersebut di tingkat daerah.

"MA dan lembaga kepresidenan itu setingkat sehingga peran presiden di situ diharapkan agar memastikan putusan MA itu dilaksanakan oleh kepala-kepala daerah dalam hal ini Wali Kota Bogor dan Bupati Bekasi," ujar Bona.

"Supaya mereka (kepala daerah) paham bahwa dalam RI, mereka harus patuh pada putusan MA yang merupakan institusi pengadilan tertinggi di RI," kata dia.

Baca juga: Jemaat GKI Yasmin-HKBP Filadelfia Gelar Ibadah ke-176 di Seberang Istana

Aspirasi tersebut mereka salurkan dalam ibadah yang dilakukan tiap dua minggu sekali di halaman seberang Istana Merdeka. Halaman tersebut telah menjadi tempat ibadah mereka sejak tahun 2012.

Melalui kasusnya tersebut, ia juga berharap Jokowi dapat bercermin terkait kasus diskriminasi yang masih marak terjadi dan serius menegakkan keadilan berkeyakinan bagi seluruh warganya.

"Kami berharap Pak Jokowi yang akan running lagi sebagai capres, bisa membawa kebebasan, kemerdekaan, beribadah, berkeyakinan bagi semua WNI apa pun agama dan kepercayaannya," kata Bona.

"Karena melalui kasus GKI Yasmin, dan HKBP Filadelfia, kita melihat bahwa ternyata diskriminasi itu masih ada dan ini harus dihentikan, kita berharap Pak Jokowi mampu," tuturnya.

Baca juga: Jemaat Minta Jokowi Segera Buka GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Nasional
Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Nasional
Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

Nasional
Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

Nasional
Ini Protokol Kesehatan Menonton Film di Bioskop DKI Saat PSBB Transisi

Ini Protokol Kesehatan Menonton Film di Bioskop DKI Saat PSBB Transisi

Nasional
Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

Nasional
Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

Nasional
Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

Nasional
Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

Nasional
Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

Nasional
Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

BrandzView
Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X