Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hilangnya Bendera Pusaka Saat Peralihan Kekuasaan dari Bung Karno ke Soeharto...

Kompas.com - 18/08/2018, 07:44 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Bendera Pusaka, punya makna yang besar bagi bangsa Indonesia. Kain merah putih yang dijahit oleh Fatmawati itu merupakan bendera yang dikibarkan pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
 
Namun siapa sangka, keberadaan Bendara Pusaka sempat menjadi tanda tanya saat Soekarno lengser sebagai Presiden RI pada Maret 1967. Bahkan, Istana tak menemukan Bendera Pusaka tersebut.
 
Padahal saat itu rencananya, Bandara Pusaka akan dikibarkan pada upacara peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1967. 
 
Berdasar Tap MPRS No XIII/1966, Presiden Soekarno menugaskan Letjen Soeharto selaku Pengemban Tap MPR No IX/1966 untuk pembentukan Kabinet Ampera. Letjen Soeharto menjadi Ketua Presidium kabinet tersebut. Bung Karno sedang mengumumkan susunan kabinet tersebut pada tanggal 25 Juli 1966. Letjen Soeharto dan Adam Malik duduk mendengarkan. IPPHOS - Dok. KOMPAS Berdasar Tap MPRS No XIII/1966, Presiden Soekarno menugaskan Letjen Soeharto selaku Pengemban Tap MPR No IX/1966 untuk pembentukan Kabinet Ampera. Letjen Soeharto menjadi Ketua Presidium kabinet tersebut. Bung Karno sedang mengumumkan susunan kabinet tersebut pada tanggal 25 Juli 1966. Letjen Soeharto dan Adam Malik duduk mendengarkan.
Bondan Winarno dalam bukunya Berkibarlah Benderaku-Tradisi Pengibaran Bendera Pusaka mengungkapkan, Istana sampai membentuk delegasi untuk menemui Bung Karno.
 
Bung Karno ternyata membawa Bendera Pusaka keluar dari Istana setelah digantikan oleh Presiden Soeharto. 
 
"Kenyataan bahwa Bendera Pusaka itu dijahit oleh Ibu Fatmawati dan merupakan milik pribadi Bung Karno, membuat kepemilikan benda bersejarah ini sempat menjadi masalah kecil," tulis Bondan Winarno.
 
Delegasi yang dibentuk Istana utus untuk menemui Bung Karno di Istana Bogor. Bung Karno awalnya ragu saat ditanya keberadaan Bendera Pusaka. Namun, Bung Karno menyadari bahwa Bendera Pusaka yang dijahit oleh Fatmawati itu bukan lah milik pribadi, namun sudah menjadi milik bangsa Indonesia.
 
Bung Karno lantas meminta delegasi untuk kembali menemuinya pada 16 Agustus 1967. Permintaan itu pun iyakan oleh delegasi.
 
Namun saat kembali menemui Bung Karno pada 16 Agustus 1967, delegasi justru diajak Bung Karno kembali ke Jakarta dan mendatangi Monumen Nasional (Monas).
 
"Ternyata Bung Karno menyimpan Bendera Pustaka di sebuah ruangan bawah tanah di kaki Monumen Nasional," tulis Bondan.
 

Husein Mutahar, mantan ajudan Presiden Soekarno yang ditugaskan menyelamatkan Bendera Pusaka usai Bung Karno ditawan Belanda.Istimewa Husein Mutahar, mantan ajudan Presiden Soekarno yang ditugaskan menyelamatkan Bendera Pusaka usai Bung Karno ditawan Belanda.

Setelah Bendera Pusaka diserahkan ke Istana, Presiden Soeharto tak langsung percaya bendera tersebut merupakan Bendera Pusaka.

Ia lantas memanggil mantan ajudan Presiden Soekarno Husain Mutahar untuk mengecek keaslian bendera tersebut.

 
Husain Mutahar adalah ajudan Presiden Soekarno yang mengamankan Bendera Pusaka saat Bung Karno dan Bung Hatta ditawan Belanda pada Agresi Militer Belanda ke dua.
 
Saat itu,  Mutahar diperintah oleh Bung Karno menjaga Bendera Pusaka. Agar tak disita Belanda, Mutahar sampai membuka jahitan bendara tersebut dan memisahkan warna merah dan putihnya.
 
Setelah Agresi Militer II Belanda selesai, Bendera Pusaka dijahit kembali dan diserahkan kepada Bung Karno.

Karena tahu betul Bendera Pusaka, Mutahar mengatakan bahwa bendera yang disimpan Bung Karno di Monas adalah Bendera Pusaka.

Selanjutnya: Sempat ditolak Soeharto

 
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (tengah)  mengunjungi fasilitas penyimpanan bendera pusaka saat meresmikan kampanye kegiatan Yuk Ke Monas di Monas, Sabtu (12/8/2017). Djarot Saiful Hidayat meresmikan kampanye kegiatan Yuk Ke Monas, dan meresmikan pembaruan fasilitas yaitu toilet, air mancur menari, dan tempat penyimpanan bendera pusaka. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww/17.ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (tengah) mengunjungi fasilitas penyimpanan bendera pusaka saat meresmikan kampanye kegiatan Yuk Ke Monas di Monas, Sabtu (12/8/2017). Djarot Saiful Hidayat meresmikan kampanye kegiatan Yuk Ke Monas, dan meresmikan pembaruan fasilitas yaitu toilet, air mancur menari, dan tempat penyimpanan bendera pusaka. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww/17.
Soeharto sempat tolak gunakan Bendera Pusaka
 
Namun, Pak Harto menyampaikan rencana tak akan menggunakan Bendera Pusaka untuk peringatan Proklamasi Kemerdekaan di Istana Merdeka. Alasanya, Pak Harto prihatin dengan kondisi Bendera Pusaka saat itu.
 
Mutahar lantas menolak rencana Presiden Soeharto. Ia menilai sekalipun hanya sekali, Bendera Pusaka harus dikibarkan pada pemerintahan Presiden Soeharto. Alasannya karena Bendera Pusaka memiliki tempat yang khusus dalam hati masyarakat Indonesia
 
Akhirnya Pak Harto membatalkan rencananya. Bendera Pusaka tetap dikibarkan saat peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada 1967 dan 1968.
 
Pada 1969, dibuatkan duplikat Bendera Pusaka dari sutera alam. Bendera Pusaka sendiri lantas ditempatkan dalam sebuah peti berukir di Istana. Bendera Pusaka pun dipensiunkan.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: 6 Fakta Bendera Merah Putih Pertama

Kompas TV Sebanyak 68 anggota Paskibra dari 34 provinsi menjalani upacara pengukuhan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com