DPR Dorong Pemerintah Tetapkan Gempa Lombok sebagai Bencana Nasional

Kompas.com - 16/08/2018, 12:15 WIB
Suasana bangunan yang runtuh akibat gempa di Gili Trawangan, Lombok, Kamis (9/8/2018). Gempa susulan dengan kekuatan magnitudo 6,2 dalam skala Richter, kembali mengguncang Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (9/8/2018) siang. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGSuasana bangunan yang runtuh akibat gempa di Gili Trawangan, Lombok, Kamis (9/8/2018). Gempa susulan dengan kekuatan magnitudo 6,2 dalam skala Richter, kembali mengguncang Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (9/8/2018) siang.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo menyinggung status bencana gempa di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) di hadapan Presiden Joko Widodo saat Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Awalnya, Bamsoet, sapaannya, mengucapkan bela sungkawa atas bencana gempa bumi yang terjadi di Pulau Lombok.

"Mengawali pidato ini, atas nama seluruh anggota dewan saya menyampaikan rasa duka yang sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di wilayah NTB dan sekitarnya," ujar Bamsoet.

Baca juga: BNPB Sebut Penentuan Bencana Nasional adalah Kewenangan Presiden

Ia lantas mengapresiasi langkah-langkah pemerintah dalam menangani bencana gempa bumi di Lombok.

Di akhir ucapan bela sungkawanya kepada korban gempa lombok, Bamsoet menyatakan DPR akan mendukung jika pemerintah menetapkan gempa di Lombok sebagai bencana nasional.

"DPR akan mendukung sepenuhnya jika pemerintah menetapkan bencana alam Lombok sebagai bencana nasional," lanjut dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menegaskan, kewenangan terkait penetapan status bencana nasional berada di tangan Presiden.

"Kewenangan menetapkan bencana nasional atau tidak, jadi namanya status dan tingkatan bencana itu diatur dalam regulasi yang ada. Untuk nasional, kewenangannya adalah Presiden, berdasarkan masukan dari kepala BNPB," kata Sutopo saat dihubungi oleh Kompas.com, Senin (13/8/2018).

Sutopo menjelaskan, ada sejumlah pertimbangan sebelum pemerintah menetapkan status bencana.

Baca juga: Belum Bencana Nasional, Penanganan Gempa Lombok Berskala Nasional

"Tentu dengan pertimbangan, jumlah korban, luas wilayah terdampaknya, kerugiannya, yang tak kalah penting, keberfungsian daerah setempat, apakah masih hidup Bupati, Gubernur, beserta perangkat di bawahnya," ucap Sutopo.

Diberitakan, hingga Rabu (15/8/2018), jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 460 orang. Selain itu, tim SAR menemukan satu dari empat korban yang tertimbun longsor.n Angka kerugian akibat gempa untuk sementara mencapai Rp 7,45 triliun.

Kompas TV Buku tabungan yang diserahkan masing-masing sudah bersaldo sebesar 50 juta rupiah.

 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.