Di Sidang Tahunan, Ketua DPR Ajak Rakyat Tinggalkan Politik Identitas

Kompas.com - 16/08/2018, 11:50 WIB
Suasana saat Presiden Joko Widodo berpidato pada sidang tahunan MPR DPR DPD 2018 di Gedung DPR/MPR, Kamis (16/8/2018).  Kompas.com/Andreas Lukas AltobeliSuasana saat Presiden Joko Widodo berpidato pada sidang tahunan MPR DPR DPD 2018 di Gedung DPR/MPR, Kamis (16/8/2018).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengajak semua pimpinan partai politik, tokoh masyarakat dan seluruh elemen bangsa untuk melaksanakan pesta demokrasi Pemilu serentak 2019 secara damai dan gembira.

Menurut dia, Pemilu 2019 harus dijadikan sebagai ajang adu program untuk mempercepat laju pembangunan.

"Kita harus menjadikan Pemilu sebagai wahana yang mencerahkan. Berbeda tidak berarti berseteru, bersaing tidak berarti bermusuhan. Karena lawan politik bukanlah musuh yang harus dilenyapkan," kata Bambang saat berpidato dalam sidang tahunan DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Baca juga: Ketua Muhammadiyah Minta Pemerintah Buat Regulasi untuk Tekan Politik Identitas

Bambang menyadari, dunia politik hari ini sudah masuk dalam era digital, era revolusi industri 4.0, dimana salah satu produk populernya adalah media sosial. Dengan media sosial ini, demokrasi tumbuh sangat dinamis, sehingga kerap sulit untuk dikendalikan.

Karena itu, demi menjaga keteduhan politik, diperlukan kearifan dalam memanfaatkan media sosial, terutama terkait isu-isu politik yang berbau SARA dan menyulut maraknya politik identitas.

Masyarakat, menurut dia, tidak boleh membiarkan berkembangnya politik identitas yang dapat menyulut permusuhan serta mengancam persatuan dan keutuhan bangsa.

"Bayangkan, karena berbeda haluan politik, tokoh agama acap kali dihujat. Petinggi partai politik dicaci-maki. Presiden dan lembaga-lembaga negara sebagai simbol kedaulatan negara dilecehkan," kata dia.

Baca juga: Wapres Kalla: Politik Identitas di Indonesia Tidak Parah

"Akibatnya, kebinekaan kita dalam bahaya. Semua orang cenderung menyatakan diri merasa paling benar. Kerukunan umat beragama justru dianggap tabu. Akal sehat dianggap nista," tamba politisi Golkar ini.

Bambang pun mengajak semua pihak untuk memperkuat kembali sendi-sendi politik kebangsaan yang memberi ruang dan penghormatan terhadap kebinekaan. Dengan begitu, semua warga bangsa merasa nyaman, hidup rukun dan bahagia dalam rumah besar Pancasila.

"Karena itu, sudah saatnya, kita harus berani mengatakan secara tegas: selamat tinggal politik identitas," ujar dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 29 Mei: Tambah 678, Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Mencapai 25.216

UPDATE 29 Mei: Tambah 678, Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Mencapai 25.216

Nasional
KPK Luncurkan Aplikasi Jaga Bansos, Masyarakat Bisa Lapor Dugaan Penyimpangan

KPK Luncurkan Aplikasi Jaga Bansos, Masyarakat Bisa Lapor Dugaan Penyimpangan

Nasional
Pemerintah Gelontorkan Rp 6,4 Triliun untuk 5 Destinasi Wisata Superprioritas

Pemerintah Gelontorkan Rp 6,4 Triliun untuk 5 Destinasi Wisata Superprioritas

Nasional
Halalbihalal, Ma'ruf Amin: Mohon Maaf kalau Ada Perhatian yang Kurang

Halalbihalal, Ma'ruf Amin: Mohon Maaf kalau Ada Perhatian yang Kurang

Nasional
Pemerintah Rekomendasikan 89 Proyek Strategis Nasional Baru Senilai Rp 1.422 Triliun

Pemerintah Rekomendasikan 89 Proyek Strategis Nasional Baru Senilai Rp 1.422 Triliun

Nasional
KPU Laporkan Data Pemilih Bocor, Polisi Sebut Belum Memenuhi Syarat Formil

KPU Laporkan Data Pemilih Bocor, Polisi Sebut Belum Memenuhi Syarat Formil

Nasional
Tuntut Jokowi Mundur di Tengah Pandemi, Pecatan TNI AD Terancam Pasal Berlapis

Tuntut Jokowi Mundur di Tengah Pandemi, Pecatan TNI AD Terancam Pasal Berlapis

Nasional
Kemenkes Minta Panduan 'New Normal' Disesuaikan dengan Kondisi Masing-masing Perusahaan

Kemenkes Minta Panduan "New Normal" Disesuaikan dengan Kondisi Masing-masing Perusahaan

Nasional
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat

Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat

Nasional
Kemendagri Minta Daerah Sosialisasikan Persiapan 'New Normal'

Kemendagri Minta Daerah Sosialisasikan Persiapan "New Normal"

Nasional
Aturan 'New Normal' Sektor Pendidikan Masih Harus Diperinci

Aturan "New Normal" Sektor Pendidikan Masih Harus Diperinci

Nasional
6 Arahan Jaksa Agung Saat Lantik Sekretaris Jamintel dan 18 Pejabat Eselon II

6 Arahan Jaksa Agung Saat Lantik Sekretaris Jamintel dan 18 Pejabat Eselon II

Nasional
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Akan Dilanjutkan sampai Surabaya

Kereta Cepat Jakarta-Bandung Akan Dilanjutkan sampai Surabaya

Nasional
Bappenas: Kami Sedang Susun Protokol untuk Masyarakat Produktif dan Aman

Bappenas: Kami Sedang Susun Protokol untuk Masyarakat Produktif dan Aman

Nasional
Upacara Hari Lahir Pancasila Akan Digelar dengan Protokol Covid-19 yang Ketat

Upacara Hari Lahir Pancasila Akan Digelar dengan Protokol Covid-19 yang Ketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X