Di Sidang Tahunan, Ketua DPR Ajak Rakyat Tinggalkan Politik Identitas

Kompas.com - 16/08/2018, 11:50 WIB
Suasana saat Presiden Joko Widodo berpidato pada sidang tahunan MPR DPR DPD 2018 di Gedung DPR/MPR, Kamis (16/8/2018).  Kompas.com/Andreas Lukas AltobeliSuasana saat Presiden Joko Widodo berpidato pada sidang tahunan MPR DPR DPD 2018 di Gedung DPR/MPR, Kamis (16/8/2018).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengajak semua pimpinan partai politik, tokoh masyarakat dan seluruh elemen bangsa untuk melaksanakan pesta demokrasi Pemilu serentak 2019 secara damai dan gembira.

Menurut dia, Pemilu 2019 harus dijadikan sebagai ajang adu program untuk mempercepat laju pembangunan.

"Kita harus menjadikan Pemilu sebagai wahana yang mencerahkan. Berbeda tidak berarti berseteru, bersaing tidak berarti bermusuhan. Karena lawan politik bukanlah musuh yang harus dilenyapkan," kata Bambang saat berpidato dalam sidang tahunan DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Baca juga: Ketua Muhammadiyah Minta Pemerintah Buat Regulasi untuk Tekan Politik Identitas

Bambang menyadari, dunia politik hari ini sudah masuk dalam era digital, era revolusi industri 4.0, dimana salah satu produk populernya adalah media sosial. Dengan media sosial ini, demokrasi tumbuh sangat dinamis, sehingga kerap sulit untuk dikendalikan.

Karena itu, demi menjaga keteduhan politik, diperlukan kearifan dalam memanfaatkan media sosial, terutama terkait isu-isu politik yang berbau SARA dan menyulut maraknya politik identitas.

Masyarakat, menurut dia, tidak boleh membiarkan berkembangnya politik identitas yang dapat menyulut permusuhan serta mengancam persatuan dan keutuhan bangsa.

"Bayangkan, karena berbeda haluan politik, tokoh agama acap kali dihujat. Petinggi partai politik dicaci-maki. Presiden dan lembaga-lembaga negara sebagai simbol kedaulatan negara dilecehkan," kata dia.

Baca juga: Wapres Kalla: Politik Identitas di Indonesia Tidak Parah

"Akibatnya, kebinekaan kita dalam bahaya. Semua orang cenderung menyatakan diri merasa paling benar. Kerukunan umat beragama justru dianggap tabu. Akal sehat dianggap nista," tamba politisi Golkar ini.

Bambang pun mengajak semua pihak untuk memperkuat kembali sendi-sendi politik kebangsaan yang memberi ruang dan penghormatan terhadap kebinekaan. Dengan begitu, semua warga bangsa merasa nyaman, hidup rukun dan bahagia dalam rumah besar Pancasila.

"Karena itu, sudah saatnya, kita harus berani mengatakan secara tegas: selamat tinggal politik identitas," ujar dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X