Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Farhat Abbas Siap Perkarakan Orang yang Fitnah Jokowi-Ma'ruf Amin

Kompas.com - 15/08/2018, 16:53 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara tim pemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Farhat Abbas, memastikan dirinya akan total dalam menghadapi lawan politik yang sama ini melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap pasangan petahana itu.

Bahkan, Farhat Abbas mengancam akan memperkarakan mereka.

"Seandainya masih bisa kata berbalas kata, kami berbalas kata. Tapi kalau harus ke ranah hukum, kami akan pergunakan hukum untuk menghadapi fitnah atau pencemaran nama baik terhadap Pak Jokowi," kata Farhat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menegaskan bahwa ia mempunyai kewajiban untuk meluruskan berita-berita negatif serta serang orang yang selalu memperburuk dan merusak citra pemerintah.

"Ada beberapa dari pihak sebelah yang kami anggap selalu memperburuk, selalu tidak puas dengan pemerintahan ini," kata dia.

Baca juga: Farhat Abbas Dijadikan Jubir Jokowi-Maruf, Tangkal Kritik Fadli Zon

Farhat pun mengaku sudah mendapatkan arahan dari tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf terkait tugas yang akan diembannya sebagai juru bicara.

Pada dasarnya, sebagai jubir ia diperintahkan untuk tidak membuat keributan, termasuk dengan lawan politik.

"Tapi saat ada fitnah, tidak mungkin kami sebagai kader partai yang mendukung Pak Jokowi diam saja. Pasti kami akan balas dan menunjukkan ke masyarakat," kata Farhat yang juga berprofesi sebagai pengacara.

Baca juga: Fadli Zon Harap Farhat Abbas "Nyambung" Saat Diajak Debat

Kompas TV Sementara, posisi Ketua Umum Muhaimin Iskandar masih dirahasiakan apakah ikut kontestasi legislatif atau tidak.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com