Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Tak Dukung Pemerintah, Pergantian Asman Abnur Dinilai Sesuai Etika Demokrasi

Kompas.com - 15/08/2018, 15:27 WIB
Devina Halim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur telah resmi meninggalkan jabatannya di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Asman Abnur memilih untuk mundur setelah Partai Amanat Nasional, partai tempatnya bernaung, tak lagi mendukung pemerintahan Jokowi. Dia diganti eks Wakapolri Syafruddin.

Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai bahwa pergantian tersebut merupakan langkah yang tepat.

"Sebetulnya tepat ya, baik kepada parpol yang ada di kabinet maupun kepada presidennya, khususnya kepada PAN," ujar Ray di D Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).

Seperti diketahui, Asman Abnur merupakan satu-satunya kader PAN di kabinet. Saat ini, PAN memilih untuk mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

Partai-partai dalam koalisi pemerintahan lainnya, yakni PDI-P, Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan PPP tetap mengusung Jokowi bersama Ma'ruf Amin.

Baca juga: Pramono: Asman Abnur Berprestasi sebagai Menteri PAN-RB

Menurut Istana, pergantian Asman disebabkan oleh sikap politik PAN, bukan karena kinerja yang tidak memuaskan.

Menanggapi hal itu, Ray menyatakan bahwa sikap ini sesuai dengan etika berdemokrasi. Partai yang sudah bertentangan dengan pemerintah lebih baik tidak menjadi bagian dari kabinet.

Dengan demikian, ini bertujuan supaya tidak mengganggu kinerja pemerintah.

Menurut Ray, PAN memang sudah terlihat sejak lama berbeda dengan pemerintah. Contohnya adalah sikap Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang kerap mengkritik Jokowi.

"Ketika berdemokrasi, lah wong kamu lebih banyak bedanya kok malah di dalam kekuasaan, memang sudah etikanya kalo dia berada di luar kekuasaan," kata Ray.

"Anda mau bela apa, kursi kekuasaannya Anda suka tapi membelanya Anda tidak mau, kira-kira begitu, kan," ujar dia.

Sebelum pemerintah melakukan pergantian, Asman Abnur sebenarnya sudah menyampaikan keinginan untuk mundur dari kabinet.

Keinginan tersebut dia karena tidak ingin menjadi beban bagi presiden.

Pagi ini, Rabu (15/8/2018), Presiden Jokowi telah melantik Komisaris Jenderal Syafruddin sebagai Menteri PAN-RB.

Proses serah terima jabatan (sertijab) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga telah dilakukan Asman kepada penggantinya, Syafruddin, di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, pada hari yang sama.

Kompas TV Rencananya, usai setijab, akan dilanjutkan dengan rapat pimpinan membahas program yang sementara jalan dan akan dilanjutkan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com