Perpres tentang Pencegahan Korupsi Diharapkan Buat Perubahan Mendasar

Kompas.com - 15/08/2018, 14:51 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo memberikan keterangan pers mengenai OTT Bupati Purbalingga di gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/6/2018). Dari hasil OTT di Purbalingga, Jawa Tengah, KPK menetapkan lima tersangka kasus pemberian dugaan suap proyek Purbalingga Islamic Center, yakni Bupati Purbalingga Tasdi, Kabag ULP Pemkab Purbalingga Hadi Iswanto, pihak swasta Hamadi Kosen, Librata Nababan dan Adirawinata Nababan, serta mengamankan barang bukti berupa uang Rp 100 juta.ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A Ketua KPK Agus Rahardjo memberikan keterangan pers mengenai OTT Bupati Purbalingga di gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/6/2018). Dari hasil OTT di Purbalingga, Jawa Tengah, KPK menetapkan lima tersangka kasus pemberian dugaan suap proyek Purbalingga Islamic Center, yakni Bupati Purbalingga Tasdi, Kabag ULP Pemkab Purbalingga Hadi Iswanto, pihak swasta Hamadi Kosen, Librata Nababan dan Adirawinata Nababan, serta mengamankan barang bukti berupa uang Rp 100 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keberadaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang telah diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Juli 2018 silam diharapkan mampu menghasilkan perubahan mendasar, khususnya terkait tiga aspek.

Ketiga aspek itu menyangkut perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi.

"Saya berharap walaupun ke tiga hal tadi, saya berharap rencana aksi nasional pencegahan korupsi, bisa mendorong perubahan yang mendasar dan signifikan bagi perkembangan kita ke depan," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Baca juga: Ini Tindak Lanjut Perpres Strategi Nasional Pencegahan Korupsi


Ia mengungkapkan, upaya pemberantasan korupsi harus melibatkan banyak pihak. Sebab, ruang lingkup penanganan pemberantasan korupsi sangat luas di berbagai sektor.

Beberapa di antaranya seperti rekrutmen pegawai negeri sipil, independensi peradilan, pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang hingga pemanfaatan anggaran negara.

"Ini kan hal-hal yang membutuhkan kerja sama. Karena KPK enggak mungkin sendirian. Ini kerja bersama. Sistem harus diperbaiki," katanya.

Agus juga menjamin keberadaan perpres ini tak berpengaruh pada independensi kinerja KPK. Sebab, dalam perpres ini, KPK memiliki posisi strategis dan terlibat aktif dalam menyusun rencana aksi nasional pencegahan korupsi.

Baca juga: KPK Apresiasi Pembentukan Tim Nasional Pencegahan Korupsi

Di sisi lain, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menilai perpres ini merupakan terobosan baru di Indonesia. KPK, kata Moeldoko, menjadi koordinator dalam penyusunan strategi nasional pencegahan korupsi.

"KPK akan berkoordinasi dengan Bappenas, dengan Kemendagri untuk outcome di pemerintahan daerah, (Kementerian) PAN-RB untuk reformasi birokrasi dan KSP untuk agenda prioritas pembangunan," kata Moeldoko.

Perpres ini juga diharapkan mendorong keseimbangan penindakan dan pencegahan kejahatan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Moeldoko melihat pencegahan korupsi justru akan lebih baik dibandingkan penindakan.

"Kalau penindakan kan mesti uangnya sudah hilang, diambil tuh. Tapi kalau pencegahan uangnya belum keambil," kata dia.

Moeldoko sepakat dengan pernyataan Agus, bahwa perpres ini bisa menghasilkan perubahan mendasar. Pertama, ia berharap adanya kemudahan dan transparansi dalam berusaha. Kedua, perbaikan indeks persepsi korupsi Indonesia yang belum membaik. Ketiga, perbaikan birokrasi pemerintahan dan aparaturnya.

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X