Kompas.com - 14/08/2018, 21:33 WIB
Rais Aam PBNU Maruf Amin (kanan) bersama Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj (tengah) berdoa seusai memberikan keterangan pers di gedung PBNU, Jakarta, Kamis (9/8/2018). Maruf Amin dipilih sebagai calon wakil presiden pendamping Joko Widodo dalam Pemilihan Presidan dan Wakil Presiden 2019. ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK ARais Aam PBNU Maruf Amin (kanan) bersama Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj (tengah) berdoa seusai memberikan keterangan pers di gedung PBNU, Jakarta, Kamis (9/8/2018). Maruf Amin dipilih sebagai calon wakil presiden pendamping Joko Widodo dalam Pemilihan Presidan dan Wakil Presiden 2019.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj menyatakan warga NU akan mendukung Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan Said saat ditanya, apakah NU akan mengerahkan para kiai dan warganya untuk mendukung Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

"Enggak usah digerakkan, enggak usah dibayar. Warga NU akan mendukung," ujar Said di Kantor PBNU, Senen, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Namun demikian, ia mengatakan, hal itu tidak serta-merta menunjukan bahwa NU terlibat politik praktis. Said Aqil menyatakan bahwa NU tidak akan terlibat politik praktis.

Baca juga: Cak Imin Sebut Banyak Pendukung Ahok Salah Paham dengan Maruf Amin

Meski demikian, sebagai salah satu organisasi Islam besar di Indonesia, Said tak memungkiri bahwa NU memiliki nilai politis dalam perjalanan bangsa ini.

Ia menambahkan, NU juga tidak keluar dari khitahnya sebagai organisasi sosial keagamaan yang bebas dari intervensi politik.

"NU itu tidak berpolitik tetapi punya bobot politis. Bobot politisnya berat sekali. Tetapi bukan partai politik, tapi punya bobot politik. Karena yang maju adalah Rais Aam PBNU, ya harus menang," kata Said.

Diketahui, saat ini Ma'ruf merupakan bakal cawapres yang akan mendampingi bakal capres Joko Widodo di Pilpres 2019.

Ma'ruf kini juga menjabat Rais Aam PBNU, Ketua Umum MUI, dan anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X