Kinerja DPR di Bidang Pengawasan Dianggap Belum Maksimal

Kompas.com - 14/08/2018, 16:03 WIB
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPeneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai kinerja DPR di bidang pengawasan belum maksimal. Hal ini terbukti dengan sejumlah catatan yang ditemukan Formappi pada masa sidang V 2018 DPR.

Lucius melihat DPR mengabaikan objek pengawasan secara keseluruhan, menyangkut pengawasan pelaksanaan undang-undang, kebijakan pemerintah dan pengawasan pengelolaan keuangan negara.

"Objek pengawasan yang luas ini ternyata tak menjadi perhatian utama DPR. Ini terbukti dengan sedikitnya informasi yang bisa ditemukan dalam portal informasi resmi DPR," kata Lucius dalam diskusi bertajuk "Evaluasi Kinerja DPR Masa SIdang V Tahun Sidang 2017-2018" di kantor Formappi, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Baca juga: Tak Hanya Legislasi, Fungsi Pengawasan DPR Juga Dianggap Buruk

Formappi mencatat total agenda rapat yang direncanakan DPR pada masa sidang V sebanyak 188 rapat. Dari jumlah itu, hanya 158 rapat yang terlaksana.

Lucius mencontohkan, kebijakan pemerintah yang mendapatkan perhatian dari DPR terkait persiapan bulan Ramadan dan Lebaran 2018, persiapan Asian Games 2018, persiapan Pilkada Serentak 2018, tata kelola pangan dan pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi.

Ia melihat DPR lebih mengapresiasi langkah-langkah pemerintah dalam kebijakan-kebijakan tersebut.

"Pelaksanaan fungsi pengawasan DPR menjadi kurang tajam ketika pemerintah yang menjadi objek utama pengawasan melaksanakan tugasnya secara maksimal," kata Lucius.

Baca juga: Formappi Nilai Fungsi Pengawasan DPR Mandul Selama 2016

Lucius juga melihat, fungsi pengawasan DPR semakin tumpul mengingat mayoritas fraksi di DPR merupakan pendukung pemerintah. Ia juga menilai kualitas oposisi yang lemah dan tak objektif membuat mereka tak mampu mengimbangi kekuatan pendukung pemerintah di parlemen.

"Oposisi juga terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri sehingga abai mengontrol dan mengkritik kerja pemerintah secara konstruktif," kata dia.

Lucius turut menyinggung perhatian DPR yang sempat sibuk menyasar PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang memuat larangan mantan narapidana korupsi, kekerasan seksual pada anak dan bandar narkoba menjadi calon anggota legislatif.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X