Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen PPP: Parpol Koalisi Tak Pernah Mendorong Menteri Asman Abnur Mundur

Kompas.com - 14/08/2018, 15:52 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menegaskan bahwa parpol koalisi pendukung tidak pernah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo terkait mundurnya Asman Abnur dari jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ia juga menegaskan bahwa parpol koalisi pendukung tidak pernah mendorong atau membahas jabatan menteri Asman Abnur.

"Enggaklah. Paling tidak, tidak pernah kita sindir-sindiran atau membahas. Itu enggak pernah. Ya enggak tahu juga kalau secara bilateral dengan presiden," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Baca juga: PPP Yakin Mundurnya Asman Abnur Tak Akan Ganggu Kinerja Pemerintah

Arsul menuturkan bahwa partainya menyerahkan keputusan soal jabatan menteri ke Presiden Jokowi.

Selain itu, kata Arsul, PPP juga tidak menyodorkan nama untuk menggantikan posisi Asman Abnur sebagai Menpan RB.

"Ini koalisi yang agak ganjil juga karena kan kami tidak pernah kemudian misalnya kalau ada yang diganti maka kemudian menyodorkan diri," kata Arsul.

"Kami enggak pernah seperti itu. PPP menyerahkan kepada Presiden. Dikasih alhamdulillah, kalau tidak juga tidak mutung," ucapnya.

Baca juga: Jusuf Kalla Puji Kinerja Asman Abnur, tetapi...

Kendati demikian, Arsul menilai wajar jika seorang menteri yang berasal dari parpol mengundurkan diri setelah parpol tersebut menyatakan berada di luar koalisi pendukung pemerintah.

Bahkan, kata Arsul, menteri tersebut sebaiknya mengundurkan diri sebelum diganti oleh presiden. Sebab, menteri juga merupakan kepanjangan tangan dari partai politik.

"Jadi alasan bahwa menteri sudah diwakafkan oleh partai politik pada pemerintah dan segala macam itu enggak pas," ujar Arsul.

Baca juga: Tak Ingin Jadi Beban Presiden Jokowi, Asman Abnur Ingin Mundur dari Kabinet

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur berniat mengundurkan diri dari kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Niat Asman ini karena Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengusulkannya sebagai menteri kini justru mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019.

"Jangan sampai saya jadi beban pemerintah, beban Pak Presiden," kata Asman kepada Kompas.com, Selasa (14/8/2018).

Asman mengaku tidak mengetahui sikap Presiden, apakah memang menginginkannya diganti atau tidak. Namun, ia merasa partai politik pendukung Jokowi memang menginginkannya berada keluar dari kabinet kerja.

"Tidak bagus saya jadi beban, apalagi ada tuntutan dari koalisi pendukung Pak Presiden," kata dia.

Kompas TV Penarikan tersebut juga akan membuat kinerja pemerintahan semakin jelas dan juga akan berpengaruh pada jelasnya garis antara kubu penguasa dan oposisi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com