Kompas.com - 14/08/2018, 14:30 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur saat ditemui di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (4/3/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur saat ditemui di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (4/3/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur akan fokus menghadapi pemilu legislatif 2019, setelah mengundurkan diri dari kabinet kerja.

Asman sudah mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Partai Amanat Nasional.

"Saya kan disuruh partai nyaleg," kata Asman kepada Kompas.com, Selasa (14/8/2018).

Asman maju lewat daerah pemilihan Kepulauan Riau. Dapil itu adalah dapil yang sama saat Asman maju sebagai caleg dan berhasil lolos ke Senayan pada Pemilu 2004, 2009 dan 2014.

Baca juga: Tak Ingin Jadi Beban Presiden Jokowi, Asman Abnur Ingin Mundur dari Kabinet

Nama Asman didaftarkan sebagai caleg oleh PAN ke Komisi Pemilihan Umum sejak 17 Juli lalu.

Presiden Jokowi sebenarnya hanya meminta para menterinya yang menjadi caleg untuk cuti.

Namun, belakangan Asman memutuskan akan mundur dari kabinet karena sikap PAN yang mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

"Tentu saya harus berpikir jangan sampai saya jadi beban pemerintah, beban pak presiden. Kalau diperkenankan, saya mohon kalau bisa diizinkan untuk mundur," kata dia.

Baca juga: Mensesneg Pastikan Menteri Asman Abnur Diganti karena Sikap Politik PAN

Menurut Asman, keinginan untuk mundur ini sudah ia sampaikan ke Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Selasa pagi tadi.

Ia juga akan segera melapor ke Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Sementara itu, Pratikno memastikan Presiden Jokowi akan mengganti Asman dalam waktu dekat.

Menurut dia, reshuffle tersebut bukan didasarkan atas rapor kinerja yang merah.

Pergantian Asman lebih didasarkan atas partai asal Asman, yakni PAN, yang memutuskan berada di luar pemerintahan alias oposisi.

"Jadi, keputusan ini konsekuensi dari dinamika politik perkoalisian. Sekali lagi, jadi ini soal koalisi," ujar Pratikno saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (14/8/2018) pagi.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X