Ingin Mundur dari Kabinet, Menpan-RB Akui Ada Tuntutan dari Parpol Koalisi

Kompas.com - 14/08/2018, 13:48 WIB
Menpan-RB Asman Abnur ditemui di Istana Kepresidenan, Rabu (30/5/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinMenpan-RB Asman Abnur ditemui di Istana Kepresidenan, Rabu (30/5/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur berniat mengundurkan diri dari kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Niat Asman ini karena Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengusulkannya sebagai menteri kini justru mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019.

"Jangan sampai saya jadi beban pemerintah, beban Pak Presiden," kata Asman kepada Kompas.com, Selasa (14/8/2018).

Asman mengaku tidak mengetahui sikap Presiden, apakah memang menginginkannya diganti atau tidak. Namun, ia merasa partai politik pendukung Jokowi memang menginginkannya berada keluar dari kabinet kerja.

Baca juga: Soal Reshuffle Menteri Asman Abnur, PAN Hormati Keputusan Presiden

"Tidak bagus saya jadi beban, apalagi ada tuntutan dari koalisi pendukung Pak Presiden," kata dia.

Asman mengatakan sudah menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Selasa pagi tadi untuk menyampaikan keinginannya mundur dari kabinet. Pratikno, menurut dia, akan menyampaikan hal tersebut kepada Jokowi.

"Keputusan akhir tentu ada di Pak Presiden," tambah dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Istana Pastikan Presiden Jokowi Akan Ganti Menteri Asman Abnur

Sebelumnya, Mensesneg Pratikno memastikan Asman Abnur akan diganti dalam waktu satu dua hari ke depan. Menurut dia, reshuffle tersebut bukan didasarkan atas rapor kinerja yang merah.

Pergantian Asman lebih didasarkan atas partai asal Asman, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), yang memutuskan berada di luar pemerintahan alias oposisi.

"Jadi, keputusan ini konsekuensi dari dinamika politik perkoalisian. Sekali lagi, jadi ini soal koalisi," ujar Pratikno saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (14/8/2018) pagi.

Kompas TV Penarikan tersebut juga akan membuat kinerja pemerintahan semakin jelas dan juga akan berpengaruh pada jelasnya garis antara kubu penguasa dan oposisi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
UPDATE 30 November: Tambah 294.225, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 54.454.474

UPDATE 30 November: Tambah 294.225, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 54.454.474

Nasional
UPDATE 30 November: Bertambah 324, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.409

UPDATE 30 November: Bertambah 324, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.104.409

Nasional
UPDATE 30 November: Ada 4.608  Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 30 November: Ada 4.608 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 30 November: Ada 7.922 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 30 November: Ada 7.922 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 30 November: Bertambah 11, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.830

UPDATE 30 November: Bertambah 11, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.830

Nasional
UPDATE: Bertambah 297, Kini Ada 4.256.409 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 297, Kini Ada 4.256.409 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.