Terdakwa Made Oka Masagung Jatuh Sakit, Sidang Korupsi E-KTP Ditunda

Kompas.com - 14/08/2018, 11:52 WIB
Persidangan untuk dua terdakwa, Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung, batal digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (14/8/2018).Kompas.com/Abba Gabrilin Persidangan untuk dua terdakwa, Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung, batal digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (14/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Persidangan perkara dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik ( e-KTP) untuk dua terdakwa, Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung, batal digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Sidang terpaksa ditunda karena Made Oka jatuh sakit.

"Persidangan ditunda satu minggu karena terdakwa dua sedang berada di rumah sakit dan tidak dapat menghadiri persidangan hari ini," ujar ketua majelis hakim Yanto di Pengadilan Tipikor.

Sedianya, dalam persidangan kali ini, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa delapan saksi.


Sebagian besar saksi merupakan pengusaha money changer yang diduga mengetahui aliran uang korupsi e-KTP.

Baca juga: Penyedia Software E-KTP Diantar Made Oka Masagung ke Rumah Novanto

Rencananya, persidangan kembali dilanjutkan pada Selasa (21/8/2018) pekan depan.

Dalam kasus ini, Made Oka Masagung dan Irvanto didakwa menjadi perantara uang suap untuk mantan Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto.

Made Oka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) tahun 2011-2013.

Made Oka dan Irvanto juga didakwa merekayasa proses lelang dalam proyek pengadaan e-KTP. Irvan juga didakwa menjadi perantara suap untuk sejumlah anggota DPR RI.

Irvan disebut beberapa kali menerima uang Johannes Marliem selaku penyedia produk biometrik merek L-1 yang seluruhnya berjumlah 3,5 juta dollar Amerika Serikat.

Baca juga: Made Oka Masagung Didakwa Jadi Perantara Suap untuk Setya Novanto

Menurut jaksa, uang tersebut disebut sebagai fee sebesar 5 persen untuk mempermudah pengurusan anggaran e-KTP.

Selain memperkaya Setya Novanto, perbuatan Irvan dan Made Oka diduga telah memperkaya sejumlah orang dan korporasi. Perbuatan yang dilakukan bersama-sama itu telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Nasional
Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Nasional
Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Nasional
Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Nasional
Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Nasional
Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Nasional
Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Nasional
Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Nasional
Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Nasional
Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Nasional
Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Nasional
Para Ajudan yang Setia Mengawal Atasannya Tes Capim KPK...

Para Ajudan yang Setia Mengawal Atasannya Tes Capim KPK...

Nasional
Close Ads X