Istana Pastikan Presiden Jokowi Akan Ganti Menteri Asman Abnur

Kompas.com - 14/08/2018, 11:40 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur Fabian Januarius KuwadoMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan, Presiden Joko Widodo akan melakukan pergantian menteri dalam waktu dekat.

"Akan ada reshuffle dalam waktu dekat, ya. Kita tunggu keputusannya," ujar Pratikno ketika dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (14/8/2018).

Soal siapa menteri yang akan dicopot, Pratikno mengatakan, menteri yang berasal dari Partai Amanat Nasional.

Diketahui, satu-satunya menteri yang berlatar belakang PAN adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

Baca juga: PAN Serahkan Nasib Kadernya yang Jadi Menteri kepada Presiden

Ia tidak dapat memastikan, kapan tepatnya Presiden akan mengganti Asman dan melantik menteri PAN-RB yang baru.

Meski demikian, Pratikno mengatakan, kemungkinan pergantian akan dilaksanakan dalam satu atau dua hari ke depan.

"Ya, nanti lihatlah. Kalau yang memastikan itu, hanya Pak Presiden lah," ujar Pratikno.

PAN memutuskan mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai calon presiden-calon wakil presiden dalam Pilpres 2019.

Baca juga: Sekjen PDI-P Singgung Menteri yang Bukan dari Parpol Pendukung Jokowi

Keputusan itu tetap diambil PAN meski saat ini masih berada di koalisi pendukung pemerintah.

Sementara parpol pendukung pemerintah lainnya, yakni PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem, Hanura, PPP tetap mengusung Jokowi bersama Ma'ruf Amin.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional ( PAN) Hanafi Rais mengaku tak mempersoalkan posisi kader partainya, Asman Abnur, yang hingga kini masih menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi, dan Birokrasi ( Menpan RB) di kabinet Indonesia Kerja. Kendati demikian, Hanafi juga mempersilahkan jika Asman berniat hengkang dari pemerintahan. Baca juga: PAN Percaya Prabowo Didukung Umat Muslim Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais saat ditemui di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2018). Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais saat ditemui di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2018).(KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO) Pernyataan itu menyusul merapatnya PAN ke koalisi oposisi yang mengusung bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. "Saya tidak terlalu mempersoalkan itu. Tapi kalau menteri yang bersangkutan punya pertimbangan lain mau mundur, ya silahkan saja," kata Hanafi usai mendampingi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendaftar sebagai bakal capres-cawapres, di gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/8/2018). Hanafi menilai, ketika ada menteri dari PAN yang masuk kabinet Indonesia kerja, maka hal itu diistilahkan sebagai waqaf politik. Baca juga: Prabowo Puji PAN dan PKS Rela Tak Dapat Cawapres Artinya, kader PAN tersebut sudah bukan lagi dimiliki sepenuhnya oleh partai, tetapi kelanjutan nasibnya juga tergantung dari peniliaian presiden. "Tapi, namanya sudah waqaf untuk bangsa ya kita tak intervensi," ujar Hanafi. "Itu juga tergantung presiden karena sudah menjadi anak buah presiden," lanjutnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Hingga Selasa Ini, Pemerintah Bebaskan 35.676 Napi dari Penjara

Nasional
Atasi Pandemi Corona, Alumnus AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

Atasi Pandemi Corona, Alumnus AAU Bagikan Alat Penyemprot Disinfektan

Nasional
RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

RS Rujukan Covid-19 Diprioritaskan untuk Gejala Sedang dan Berat

Nasional
Pemerintah Diminta Tanggung Pemulangan TKI dan ABK di Malaysia

Pemerintah Diminta Tanggung Pemulangan TKI dan ABK di Malaysia

Nasional
Tempat Tidur dan ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Ditambah

Tempat Tidur dan ICU untuk Pasien Covid-19 di Jakarta Ditambah

Nasional
KSP Nilai Imbauan Tak Mudik Pemerintah Sesuai dengan Ajaran Agama

KSP Nilai Imbauan Tak Mudik Pemerintah Sesuai dengan Ajaran Agama

Nasional
Anggota Fraksi Demokrat Minta Komisi III DPR Tunda Pembahasan RKUHP dan RUU PAS hingga Pandemi Covid-19 Usai

Anggota Fraksi Demokrat Minta Komisi III DPR Tunda Pembahasan RKUHP dan RUU PAS hingga Pandemi Covid-19 Usai

Nasional
DPR Minta Pemerintah Beri Edukasi soal Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

DPR Minta Pemerintah Beri Edukasi soal Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Ajak Pengusaha Susun Strategi Jamin Ketersediaan Alat Kesehatan dan Kebutuhan Pokok Masyarakat

Pemerintah Ajak Pengusaha Susun Strategi Jamin Ketersediaan Alat Kesehatan dan Kebutuhan Pokok Masyarakat

Nasional
Kemenkes Belum Terima Pengajuan PSBB dari Gubernur Jawa Barat dan Banten

Kemenkes Belum Terima Pengajuan PSBB dari Gubernur Jawa Barat dan Banten

Nasional
Pemerintah Dinilai akan Kewalahan Bendung Covid-19 di Daerah Saat Arus Mudik

Pemerintah Dinilai akan Kewalahan Bendung Covid-19 di Daerah Saat Arus Mudik

Nasional
Komnas HAM Minta DPR-Pemerintah Tunda Pembahasan RKUHP

Komnas HAM Minta DPR-Pemerintah Tunda Pembahasan RKUHP

Nasional
Pemerintah Minta Warga DKI Jakarta Patuhi Aturan PSBB

Pemerintah Minta Warga DKI Jakarta Patuhi Aturan PSBB

Nasional
Keamanan Data Negara dan Rencana Pemerintah Bikin Aplikasi Rapat Virtual Seperti Zoom

Keamanan Data Negara dan Rencana Pemerintah Bikin Aplikasi Rapat Virtual Seperti Zoom

Nasional
YLBHI: Situasi Krisis Justru Membutuhkan Suara Kritis

YLBHI: Situasi Krisis Justru Membutuhkan Suara Kritis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X