Ketua KPK: Birokrasi di Indonesia Tidak Menggembirakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai bahwa sistem birokrasi di Indonesia saat ini tidak menggembirakan.

Menurut Agus, jumlah lembaga di Indonesia sudah terlalu banyak. Akibatnya, kekuasaan menjadi tidak jelas serta anggaran negara yang membengkak.

"Kecenderungan birokrasi kita itu, membuat organisasi baru, sehingga tumpang tindih. Oleh karena itu rising (meningkat) bukan hanya terhadap jumlah orang, tapi juga kelembagaan," ujar Agus dalam acara diskusi dan peluncuran buku Membaca Indonesia, di Menara Kompas, Jakarta Pusat, Senin (13/8/2018).

Baca juga: Periksa Adik Inneke, KPK Dalami Jatah Mobil untuk Kalapas Sukamiskin

"Ini yang kemudian juga menyebabkan, tumpang tindih kewenangan, biayanya mahal, dan terjadi di mana-mana," tambahnya.

Agus memberi contoh terkait penanganan laut di Indonesia. Ia menyebutkan terdapat beberapa lembaga yang dapat turun tangan, yaitu Polisi Air, Menteri Perhubungan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Oleh sebab itu, dibandingkan dengan membuat lembaga baru, ia menyarankan untuk menggabungkan lembaga. Hal itu yang menjadi catatan darinya untuk pemerintah saat ini maupun yang terpilih nantinya.