Kompas.com - 13/08/2018, 16:44 WIB
Kompas TV Pemeriksaan kesehatan merupakan salah satu syarat untuk penetapan Capres-Cawapres yang akan ditetapkan oleh KPU pada 20 september mendatang.

Sebelumnya Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Hardianto Harefa mengungkapkan, baru Prabowo yang telah melaporkan pembaruan laporan harta kekayaannya ke KPK.

"Jadi sekarang sudah lengkap semua, sudah diverifikasi tinggal proses pengumumannya saja yang masih butuh waktu Senin depan (13/8/2018)," ujar Cahya dalam konferensi pers di gedung KPK, Jumat (10/8/2018) silam.

Baca juga: Maruf Amin Dinilai Buat Tim Prabowo Ganti Haluan

Sementara, cawapres Prabowo, Sandiaga Uno belum melaporkan harta kekayaannya. KPK sedang berkoordinasi agar Sandi bisa segera melaporkan harta kekayaannya.

"Atas nama Sandiaga Uno itu selama ini juga sudah dua kali lapor. Jadi nanti kami tunggu yang sebagai cawapres. Kami juga sudah berkordinasi agar beliau bisa segera melaporkan," kata dia.

Sementara itu, pasangan capres dan cawapres, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin juga belum melaporkan harta kekayaannya. KPK telah berkoordinasi dengan staf Jokowi untuk mengurus laporan harta kekayaannya.

Baca juga: SBY Akan Dapat Tempat Terhormat di Tim Pemenangan Prabowo-Sandi

"Sebagai calon presiden beliau nanti juga melaporkan kembali harta kekayaannya. Kami sudah koordinasi dengan staf beliau yang biasa selama ini koordinasi dengan kami," ungkapnya.

Sementara Ma'ruf tercatat terakhir kali pernah melapor pada tahun 2001 saat menjadi anggota DPR. KPK juga telah berkoordinasi dengan staf Ma'ruf untuk mengurus laporan harta kekayaan Ma'ruf.

"Akun LHKPN-nya sudah diaktifkan dan kami sudah berbagi bagaimana cara melaporkan, kemudian teknis pelalporan yang akan beliau lakukan," kata dia.

Baca juga: Prabowo: Saya Mantan Tentara yang Takut Dokter, Takut Suntik

Cahya berharap capres dan cawapres yang belum melaporkan harta kekayaannya, bisa memenuhi kewajibannya maksimal pada Rabu (15/8/2018). Hal itu agar KPK bisa memeriksa kelengkapannya sampai penerbitan tanda terima LHKPN.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Serangan Sekjen PDI-P ke Anies: Bandingkan dengan Ahok Hingga Sebut Mintanya Bawahan yang Kerja

Serangan Sekjen PDI-P ke Anies: Bandingkan dengan Ahok Hingga Sebut Mintanya Bawahan yang Kerja

Nasional
Ridwan Kamil: Jika Ada Kesempatan Maju sebagai Capres 2024, Bismillah

Ridwan Kamil: Jika Ada Kesempatan Maju sebagai Capres 2024, Bismillah

Nasional
Update 29 Januari: 383.401 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate dengan PCR 20,33 Persen

Update 29 Januari: 383.401 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate dengan PCR 20,33 Persen

Nasional
Ridwan Kamil Puji Anies Baswedan soal Stadion JIS

Ridwan Kamil Puji Anies Baswedan soal Stadion JIS

Nasional
KSAD Sebut Prajurit TNI yang Gugur di Papua sebagai Pahlawan

KSAD Sebut Prajurit TNI yang Gugur di Papua sebagai Pahlawan

Nasional
Jokowi: IKN Kita Jadikan 'Showcase' Transformasi Lingkungan, Ekonomi, Teknologi, dan Sosial

Jokowi: IKN Kita Jadikan "Showcase" Transformasi Lingkungan, Ekonomi, Teknologi, dan Sosial

Nasional
Update 29 Januari: Ada 11.112 Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 29 Januari: Ada 11.112 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 29 Januari: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Tertinggi di Jakarta 5.765 Kasus Baru

UPDATE 29 Januari: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Tertinggi di Jakarta 5.765 Kasus Baru

Nasional
Update 29 Januari: Bertambah 2.590, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Mencapai 4.133.923

Update 29 Januari: Bertambah 2.590, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Mencapai 4.133.923

Nasional
Update 29 Januari: 52.555 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 29 Januari: 52.555 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 29 Januari: Bertambah 17, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.285 Jiwa

UPDATE 29 Januari: Bertambah 17, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.285 Jiwa

Nasional
Update 29 Januari: Kasus Baru Covid-19 Bertambah 11.588

Update 29 Januari: Kasus Baru Covid-19 Bertambah 11.588

Nasional
Ketum PAN: Gagasan Islam Moderat Harus Kita Perkuat Kembali

Ketum PAN: Gagasan Islam Moderat Harus Kita Perkuat Kembali

Nasional
Zulkifli Hasan: Pikiran untuk Jadikan Indonesia Negara Agama Sudah Usang

Zulkifli Hasan: Pikiran untuk Jadikan Indonesia Negara Agama Sudah Usang

Nasional
Tinjau Lokasi IKN Baru, Kapolri Ingin Pastikan Proses Pembangunan Berjalan Lancar

Tinjau Lokasi IKN Baru, Kapolri Ingin Pastikan Proses Pembangunan Berjalan Lancar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.