Kompas.com - 13/08/2018, 16:39 WIB
Pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (13/8/2018). Tes kesehatan sebagai salah satu syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden. KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOPasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (13/8/2018). Tes kesehatan sebagai salah satu syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, ada kemungkinan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggantikan Sandiaga Uno sebagai wakil gubernur DKI Jakarta.

Sandiaga mundur dari jabatan wakil gubernur DKI Jakarta lantaran mendaftar sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

Menurut Fadli, hal itu telah menjadi bagian dari komitmen antara Gerindra dan PKS.

"Setahu saya memang ada semacam komitmen dengan rekan-rekan di PKS juga," ujar Fadli saat ditemui di RSPAD, Jakarta Pusat, Senin (13/8/2018).

Baca juga: Ini Penjelasan Kemendagri soal Pergantian Wagub DKI Setelah Sandiaga Mundur

Fadli membenarkan adanya perundingan antar Gerindra dan PKS terkait siapa yang akan menduduki jabatan gubernur DKI Jakarta.

Artinya, PKS akan mendukung pencalonan Sandiaga Uno sebagai cawapres, jika kursi wagub DKI Jakarta diberikan kepada kader PKS.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ya, setahu saya itu bagian dari negosiasi dan saya kira biasa-biasa saja itu," kata Fadli.

Baca juga: Hidayat Nur Wahid Bantah Ada Tarik Menarik soal Wagub DKI Pengganti Sandiaga

Kendati demikian, kata Fadli, baik Gerindra maupun PKS belum menentukan nama yang akan diusulkan sebagai wakil gubernur.

Berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta diselenggarakan melalui rapat paripurna DPRD dan hasil pemilihannya ditetapkan dengan keputusan DPRD DKI Jakarta, berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

"Tentu saja nanti kan berundinglah berdua lagi (Gerindra dan PKS) mengenai siapa orangnya dan bagaimana (mekanismenya)," tutur Fadli.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berlaku hingga 9 Agustus, Ini Daftar Wilayah PPKM Level 4 di Pulau Jawa-Bali

Berlaku hingga 9 Agustus, Ini Daftar Wilayah PPKM Level 4 di Pulau Jawa-Bali

Nasional
Ketua KPK Klaim Negara Tetangga Telah Respons Pencarian Harun Masiku

Ketua KPK Klaim Negara Tetangga Telah Respons Pencarian Harun Masiku

Nasional
PPKM Level 3 hingga 9 Agustus, Mal dan Rumah Ibadah Boleh Beroperasi secara Terbatas

PPKM Level 3 hingga 9 Agustus, Mal dan Rumah Ibadah Boleh Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Daftar Daerah di Luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 9 Agustus

Daftar Daerah di Luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 9 Agustus

Nasional
PPKM Diperpanjang, Menkes Fokus Tingkatkan Jumlah Testing dan Tracing

PPKM Diperpanjang, Menkes Fokus Tingkatkan Jumlah Testing dan Tracing

Nasional
PPKM Diperpanjang, Kasus Covid-19 Diklaim Turun dan Janji Kurangi Beban Masyarakat

PPKM Diperpanjang, Kasus Covid-19 Diklaim Turun dan Janji Kurangi Beban Masyarakat

Nasional
Program 'Kita Jaga Kiai', Lindungi Kiai dan Ulama dari Covid-19...

Program "Kita Jaga Kiai", Lindungi Kiai dan Ulama dari Covid-19...

Nasional
Jalani Sidang Etik, Ini Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Jalani Sidang Etik, Ini Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Nasional
Jokowi: Terima Kasih kepada Seluruh Rakyat Indonesia atas Pengertiannya terhadap PPKM

Jokowi: Terima Kasih kepada Seluruh Rakyat Indonesia atas Pengertiannya terhadap PPKM

Nasional
Kemenkes Izinkan Vaksinasi Covid-19 Bagi Ibu Hamil, Ini Syaratnya

Kemenkes Izinkan Vaksinasi Covid-19 Bagi Ibu Hamil, Ini Syaratnya

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Ibu Hamil Dimulai 2 Agustus, Gunakan Vaksin Pfizer, Moderna, dan Sinovac

Vaksinasi Covid-19 Ibu Hamil Dimulai 2 Agustus, Gunakan Vaksin Pfizer, Moderna, dan Sinovac

Nasional
Ahli Hukum Sebut Kontrak Backdate dalam Proses Alih Status Pegawai KPK Termasuk Tindak Pidana

Ahli Hukum Sebut Kontrak Backdate dalam Proses Alih Status Pegawai KPK Termasuk Tindak Pidana

Nasional
Ini Kata Ombudsman jika dalam 30 Hari KPK Tak Lakukan Tindakan Korektif pada Proses Alih Status Pegawai

Ini Kata Ombudsman jika dalam 30 Hari KPK Tak Lakukan Tindakan Korektif pada Proses Alih Status Pegawai

Nasional
Terima Surat Somasi Moeldoko, ICW: Kami Sedang Mempelajari

Terima Surat Somasi Moeldoko, ICW: Kami Sedang Mempelajari

Nasional
UPDATE: 3,4 Kasus Covid-19 dan Target Pemerintah Beri 1,2 Juta Dosis Vaksin Per Hari

UPDATE: 3,4 Kasus Covid-19 dan Target Pemerintah Beri 1,2 Juta Dosis Vaksin Per Hari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X