Kompas.com - 13/08/2018, 15:34 WIB
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohamad Nasir ingin para diaspora yang punya potensi untuk pulang ke Indonesia dan membangun negeri.

"Selama ini masalahnya adalah keberpihakan, kita tidak pernah berpihak kepada diaspora, padahal mereka punya prestasi yang gemilang di dunia. Kita ingin mereka bisa jadi pegawai di sini," kata Nasir pada acara Simposium Cendekia Kelas Dunia (SCKD) 2018 di Jakarta, Senin (13/8/2018).

Oleh sebab itu, kata Nasir, pemerintah akan membuat beberapa kebijakan agar para diaspora bisa berkarier di Indonesia.

Menristek Dikti mengaku telah bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur untuk dapat mengangkat para diaspora sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang jabatannya disesuaikan dengan pengalaman mereka bekerja.

"Jadi tidak dari nol lagi, pengalaman mereka bekerja di luar dapat dihitung sebagai lamanya bekerja sebagai pegawai. Usia mereka juga tidak dibatasi," kata Nasir.

Baca juga: Kementerian PAN RB Siapkan Aturan untuk Jaring Diaspora Jadi ASN

Nasir mengatakan, pengalaman kerja mereka dapat dibuktikan dengan surat pernyataan saat dia menjadi diaspora.

Menurut Nasir, potensi manusia Indonesia yang jadi diaspora sangat unggul di berbagai bidang seperti di bidang biosains, biomaterial dan lainnya. Sementara, Indonesia kekurangan para ahli ini.

Oleh sebab itu, dia ingin merangkul diaspora untuk kembali ke Indonesia.

Dia juga mendorong perguruan tinggi untuk bekerja sama dengan para diaspora, agar kualitas pendidikan tingkat tinggi dapat meningkat.

Acara Simposium Cendikia Kelas Dunia (SCKD) 2018 tersebut mengundang 49 ilmuwan diaspora Indonesia dari 12 negara. Para Ilmuwan diaspora ini hadir untuk berbagi ilmu, menjalin relasi, bersirnegi, dan berkolaborasi dengan para akdemisi serta peneliti dalam negeri.

Pertemuan itu diharapkan dapat menghasilkan inovasi, penelitian bersama, publikasi bersama dan membuka kesempatan mengikuti kursus singkat di luar negeri.

(Antara)

Kompas TV Presiden Joko Widodo menerima penghargaan Meritorious Leadership dari Diaspora Indonesia di Istana Negara.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tanggal 9 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

Nasional
Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

Nasional
Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

Nasional
Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

Nasional
Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

Nasional
Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

Nasional
Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

Nasional
Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

Nasional
Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin 'KPK' Khusus Penegak Hukum

Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin "KPK" Khusus Penegak Hukum

Nasional
Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

Nasional
Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

Nasional
Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

Nasional
Usut Kasus Brigadir J, Komnas HAM Minta Keterangan Siber Polri Besok

Usut Kasus Brigadir J, Komnas HAM Minta Keterangan Siber Polri Besok

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.