Hidayat Nur Wahid Bantah Ada Tarik Menarik soal Wagub DKI Pengganti Sandiaga

Kompas.com - 13/08/2018, 13:37 WIB
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid saat ditemui di kediamannya di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINWakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid saat ditemui di kediamannya di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid mengatakan, tidak ada tarik menarik antara PKS dengan Gerindra mengenai siapa yang akan diusulkan menjadi wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno.

"Enggak ada, kami biasa saja. Kawan-kawan saja kok. Mereka berkawan sama kami, kami juga berkawan sama mereka. Jadi biasa saja, enggak ada pertarungan," ujar Hidayat saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (13/8/2018).

Partainya sudah mempersiapkan kader untuk menggantikan Sandiaga sebagai Wagub DKI Jakarta.

Baca juga: Ini Penjelasan Kemendagri soal Pergantian Wagub DKI Setelah Sandiaga Mundur

Meski demikian, Hidayat belum mau mengungkapkan siapa kader yang sedang dipersiapkan itu.

"Tanya ke DPP deh. Kan mekanisme itu dikelola di DPP. Akan ada perkembangan yang sangat dinamis di sana. Jadi pengganti (Sandiaga), tunggu nanti saja," ujar Wakil Ketua MPR RI itu.

PKS juga sudah memahami mekanisme pengisian kekosongan jabatan di wagub DKI Jakarta, yakni partai politik pengusung mengajukan usulan untuk diputuskan di dalam rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta.

"Kami sudah paham. Harus diajukan partai yang mengusung. Partai yang mengusung memang PKS dan Gerindra. Bagi kami, itu enggak jadi persoalan. Kami paham mekanismenya," lanjut Hidayat.

Baca juga: PKS Klaim Berhak Isi Posisi Wagub DKI

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar sebelumnya mengatakan, pengangkatan wakil gubernur DKI Jakarta selepas mundurnya Sandiaga Uno, harus melalui persetujuan DPRD DKI Jakarta, bukan lagi wewenang penuh gubernur DKI Jakarta.

Mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil gubernur DKI Jakarta itu diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Bunyinya, "Dalam hal wakil gubernur DKI Jakarta berhenti karena permintaan sendiri, pengisian wakil gubernur DKI Jakarta dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung."

Halaman:
Baca tentang


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X