Jusuf Kalla Bersedia Gabung Tim Kampanye Jokowi, tapi Belum Ada Penunjukan Resmi

Kompas.com - 13/08/2018, 11:44 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan tertutup di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (9/8). Kedatangaan presiden tersebut untuk memberitahukan rencana pendaftaran capres dan cawapres pada Jumat (10/8) esok di KPU. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj/18. WAHYU PUTRO APresiden Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan tertutup di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (9/8). Kedatangaan presiden tersebut untuk memberitahukan rencana pendaftaran capres dan cawapres pada Jumat (10/8) esok di KPU. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj/18.
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku bersedia jika nantinya ikut serta dalam tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Kalla mengaku sudah mendengar ada wacana untuk melibatkan dirinya sebagai penasihat kampanye.

"Kalau penasihat tentu (menyetujui) karena memberikan pandangan-pandangan. Ya saya mendengar, tapi saya belum diberikan resmi," ujar Kalla seusai bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (13/8/2018).

Baca juga: Jokowi Sebut Jusuf Kalla Bersedia Jadi Ketua Tim Pemenangan

Meski demikian, menurut Kalla, hingga saat ini belum ada penunjukan resmi dirinya sebagai dewan penasihat kampanye Jokowi-Ma'ruf.

Sebelumnya, bakal calon presiden 2019, Joko Widodo, menyebut Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah bersedia menjadi ketua tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Iya (sudah bersedia). Saya sudah bicara dengan beliau," ujar Jokowi, usai menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018).

Jokowi mengatakan, keputusan pemilihan ketua tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf ada di tangannya. Oleh karena itu, ia sudah berbicara dengan Kalla.

Baca juga: Jusuf Kalla Tak Akan Jabat Ketua Timses Jokowi-Maruf, Ini Alasannya

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sebelumnya mengatakan, Kalla tidak akan menjadi ketua tim sukses atau tim pemenangan.

"Iya, itu (Kalla tidak jadi ketua tim sukses) didasarkan atas pertimbangan yang baik. Kalau Pak Presiden Jokowi nanti cuti, beliau (Kalla) kan sebagai wakil presiden tentunya akan menggantikan posisi Pak Jokowi. Jadi Pak JK tidak bisa ditempatkan di ketua tim pemenangan," ujar Raja Juli.

Baca juga: Timses Jokowi-Ma’ruf Akan Akomodasi Unsur Ulama

Meski demikian, Koalisi Indonesia Kerja sudah berkomunikasi dengan Kalla. Politisi senior Golkar itu berjanji akan tetap mendukung tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Oleh sebab itu, koalisi mempertimbangkan untuk menempatkan Kalla bukan di posisi ketua tim pemenangan, tetapi di posisi yang tidak akan mengganggu fungsinya ketika menggantikan Jokowi pada saat cuti kampanye pilpres.

"Mungkin di dewan penasihatkah, atau apa. Nanti dicari posisi yang pas dengan Pak JK. Jadi tetap bisa membantu tim pemenangan, tapi juga tidak mengabaikan fungsi beliau sebagai wapres," ujar Raja Juli.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

Nasional
Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Nasional
Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Nasional
Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Nasional
PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

Nasional
Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Nasional
Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Nasional
Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Nasional
Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Nasional
Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Nasional
Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Nasional
Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Nasional
Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X