Jusuf Kalla Bersedia Gabung Tim Kampanye Jokowi, tapi Belum Ada Penunjukan Resmi

Kompas.com - 13/08/2018, 11:44 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan tertutup di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (9/8). Kedatangaan presiden tersebut untuk memberitahukan rencana pendaftaran capres dan cawapres pada Jumat (10/8) esok di KPU. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj/18. WAHYU PUTRO APresiden Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan tertutup di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (9/8). Kedatangaan presiden tersebut untuk memberitahukan rencana pendaftaran capres dan cawapres pada Jumat (10/8) esok di KPU. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj/18.
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku bersedia jika nantinya ikut serta dalam tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Kalla mengaku sudah mendengar ada wacana untuk melibatkan dirinya sebagai penasihat kampanye.

"Kalau penasihat tentu (menyetujui) karena memberikan pandangan-pandangan. Ya saya mendengar, tapi saya belum diberikan resmi," ujar Kalla seusai bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (13/8/2018).

Baca juga: Jokowi Sebut Jusuf Kalla Bersedia Jadi Ketua Tim Pemenangan

Meski demikian, menurut Kalla, hingga saat ini belum ada penunjukan resmi dirinya sebagai dewan penasihat kampanye Jokowi-Ma'ruf.

Sebelumnya, bakal calon presiden 2019, Joko Widodo, menyebut Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah bersedia menjadi ketua tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Iya (sudah bersedia). Saya sudah bicara dengan beliau," ujar Jokowi, usai menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018).

Jokowi mengatakan, keputusan pemilihan ketua tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf ada di tangannya. Oleh karena itu, ia sudah berbicara dengan Kalla.

Baca juga: Jusuf Kalla Tak Akan Jabat Ketua Timses Jokowi-Maruf, Ini Alasannya

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sebelumnya mengatakan, Kalla tidak akan menjadi ketua tim sukses atau tim pemenangan.

"Iya, itu (Kalla tidak jadi ketua tim sukses) didasarkan atas pertimbangan yang baik. Kalau Pak Presiden Jokowi nanti cuti, beliau (Kalla) kan sebagai wakil presiden tentunya akan menggantikan posisi Pak Jokowi. Jadi Pak JK tidak bisa ditempatkan di ketua tim pemenangan," ujar Raja Juli.

Baca juga: Timses Jokowi-Ma’ruf Akan Akomodasi Unsur Ulama

Meski demikian, Koalisi Indonesia Kerja sudah berkomunikasi dengan Kalla. Politisi senior Golkar itu berjanji akan tetap mendukung tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Oleh sebab itu, koalisi mempertimbangkan untuk menempatkan Kalla bukan di posisi ketua tim pemenangan, tetapi di posisi yang tidak akan mengganggu fungsinya ketika menggantikan Jokowi pada saat cuti kampanye pilpres.

"Mungkin di dewan penasihatkah, atau apa. Nanti dicari posisi yang pas dengan Pak JK. Jadi tetap bisa membantu tim pemenangan, tapi juga tidak mengabaikan fungsi beliau sebagai wapres," ujar Raja Juli.

Baca tentang
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Sudah Distribusikan 191.000 APD ke Seluruh RS Penanganan Covid-19

Pemerintah Sudah Distribusikan 191.000 APD ke Seluruh RS Penanganan Covid-19

Nasional
Banggar DPR Dukung Perppu Stabilitas Ekonomi, Tambahan 405,1 Triliun di APBN untuk Covid-19

Banggar DPR Dukung Perppu Stabilitas Ekonomi, Tambahan 405,1 Triliun di APBN untuk Covid-19

Nasional
Yurianto: 16 Provinsi Sudah Bentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19

Yurianto: 16 Provinsi Sudah Bentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19

Nasional
Bawaslu: Idealnya Pilkada 2020 Ditunda hingga Tahun Depan

Bawaslu: Idealnya Pilkada 2020 Ditunda hingga Tahun Depan

Nasional
Pengemudi Ojol Masih Ditagih Debt Collector, Ini Kata Jokowi

Pengemudi Ojol Masih Ditagih Debt Collector, Ini Kata Jokowi

Nasional
Covid-19 di DKI Diprediksi Tembus 9.000 Kasus, Jubir Pemerintah Ingatkan soal Physical Distancing

Covid-19 di DKI Diprediksi Tembus 9.000 Kasus, Jubir Pemerintah Ingatkan soal Physical Distancing

Nasional
RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, Baleg DPR: Covid-19 Bukan Alasan Tidak Bekerja

RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, Baleg DPR: Covid-19 Bukan Alasan Tidak Bekerja

Nasional
Cegah Covid-19 di Penjara, 30.000 Napi Dewasa dan Anak Akan Dibebaskan

Cegah Covid-19 di Penjara, 30.000 Napi Dewasa dan Anak Akan Dibebaskan

Nasional
Jokowi Tambah Rp 75 Triliun untuk Beli APD hingga Upgrade RS Rujukan

Jokowi Tambah Rp 75 Triliun untuk Beli APD hingga Upgrade RS Rujukan

Nasional
Sebaran 136 Pasien Positif Covid-19 yang Meninggal di 14 Provinsi

Sebaran 136 Pasien Positif Covid-19 yang Meninggal di 14 Provinsi

Nasional
Atasi Covid-19, Jokowi Cadangkan Rp 25 Triliun untuk Logistik Sembako

Atasi Covid-19, Jokowi Cadangkan Rp 25 Triliun untuk Logistik Sembako

Nasional
Kapolri: Ada 11.145 Kegiatan Pembubaran Massa Selama Penanganan Covid-19

Kapolri: Ada 11.145 Kegiatan Pembubaran Massa Selama Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE 31 Maret: 114 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 16 Provinsi, Bengkulu Catat Kasus Perdana

UPDATE 31 Maret: 114 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 16 Provinsi, Bengkulu Catat Kasus Perdana

Nasional
Atasi Covid-19, Jokowi Terbitkan Perppu soal Stabilitas Ekonomi

Atasi Covid-19, Jokowi Terbitkan Perppu soal Stabilitas Ekonomi

Nasional
UPDATE 31 Maret: 81 Pasien Covid-19 Sembuh, Bertambah 6

UPDATE 31 Maret: 81 Pasien Covid-19 Sembuh, Bertambah 6

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X