Jusuf Kalla Bersedia Gabung Tim Kampanye Jokowi, tapi Belum Ada Penunjukan Resmi

Kompas.com - 13/08/2018, 11:44 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan tertutup di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (9/8). Kedatangaan presiden tersebut untuk memberitahukan rencana pendaftaran capres dan cawapres pada Jumat (10/8) esok di KPU. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj/18. WAHYU PUTRO APresiden Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pertemuan tertutup di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (9/8). Kedatangaan presiden tersebut untuk memberitahukan rencana pendaftaran capres dan cawapres pada Jumat (10/8) esok di KPU. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj/18.
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku bersedia jika nantinya ikut serta dalam tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Kalla mengaku sudah mendengar ada wacana untuk melibatkan dirinya sebagai penasihat kampanye.

"Kalau penasihat tentu (menyetujui) karena memberikan pandangan-pandangan. Ya saya mendengar, tapi saya belum diberikan resmi," ujar Kalla seusai bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (13/8/2018).

Baca juga: Jokowi Sebut Jusuf Kalla Bersedia Jadi Ketua Tim Pemenangan

Meski demikian, menurut Kalla, hingga saat ini belum ada penunjukan resmi dirinya sebagai dewan penasihat kampanye Jokowi-Ma'ruf.

Sebelumnya, bakal calon presiden 2019, Joko Widodo, menyebut Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah bersedia menjadi ketua tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Iya (sudah bersedia). Saya sudah bicara dengan beliau," ujar Jokowi, usai menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu (12/8/2018).

Jokowi mengatakan, keputusan pemilihan ketua tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf ada di tangannya. Oleh karena itu, ia sudah berbicara dengan Kalla.

Baca juga: Jusuf Kalla Tak Akan Jabat Ketua Timses Jokowi-Maruf, Ini Alasannya

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sebelumnya mengatakan, Kalla tidak akan menjadi ketua tim sukses atau tim pemenangan.

"Iya, itu (Kalla tidak jadi ketua tim sukses) didasarkan atas pertimbangan yang baik. Kalau Pak Presiden Jokowi nanti cuti, beliau (Kalla) kan sebagai wakil presiden tentunya akan menggantikan posisi Pak Jokowi. Jadi Pak JK tidak bisa ditempatkan di ketua tim pemenangan," ujar Raja Juli.

Baca juga: Timses Jokowi-Ma’ruf Akan Akomodasi Unsur Ulama

Meski demikian, Koalisi Indonesia Kerja sudah berkomunikasi dengan Kalla. Politisi senior Golkar itu berjanji akan tetap mendukung tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Oleh sebab itu, koalisi mempertimbangkan untuk menempatkan Kalla bukan di posisi ketua tim pemenangan, tetapi di posisi yang tidak akan mengganggu fungsinya ketika menggantikan Jokowi pada saat cuti kampanye pilpres.

"Mungkin di dewan penasihatkah, atau apa. Nanti dicari posisi yang pas dengan Pak JK. Jadi tetap bisa membantu tim pemenangan, tapi juga tidak mengabaikan fungsi beliau sebagai wapres," ujar Raja Juli.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Mayoritas Masyarakat Ingin Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi

Nasional
Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Partai Demokrat Minta Polisi Jangan Bertindak Berlebihan Terhadap Demonstran

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Survei IPI: Mayoritas Setuju Aparat Semena-mena Terhadap yang Berseberangan Secara Politik

Nasional
FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

FSGI Ungkap Alasan Beri Nilai 55 untuk Program PJJ Nadiem Makarim

Nasional
Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Polisi Cari Pengendali Penyelundupan Senpi ke KKB di Papua

Nasional
Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

Survei IPI: 73,8 Persen Setuju Masyarakat Makin Sulit Berunjuk Rasa

Nasional
Disorot, Bawaslu Daerah Loloskan Mantan Koruptor meski Belum Penuhi Masa Tunggu Pidana

Disorot, Bawaslu Daerah Loloskan Mantan Koruptor meski Belum Penuhi Masa Tunggu Pidana

Nasional
FSGI: Kami Beri Nilai 100 untuk Program Penghapusan UN

FSGI: Kami Beri Nilai 100 untuk Program Penghapusan UN

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 2 Provinsi Tak Ada Kasus Baru, DKI Tertinggi

UPDATE 25 Oktober: 2 Provinsi Tak Ada Kasus Baru, DKI Tertinggi

Nasional
Hari Dokter Nasional, Ayo Bantu Garda Terdepan Lewat Gerakan 3M

Hari Dokter Nasional, Ayo Bantu Garda Terdepan Lewat Gerakan 3M

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 168.918 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Oktober: 168.918 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Ini Kekurangan Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud Versi FSGI

Ini Kekurangan Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud Versi FSGI

Nasional
Survei IPI: Mayoritas Anggap Indonesia Kurang Demokratis

Survei IPI: Mayoritas Anggap Indonesia Kurang Demokratis

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 62.649

UPDATE 25 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 62.649

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 4.327.144

UPDATE 25 Oktober: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 4.327.144

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X