KPU: Bakal Capres-Cawapres Bisa Diganti jika Tak Lolos Tes Kesehatan - Kompas.com

KPU: Bakal Capres-Cawapres Bisa Diganti jika Tak Lolos Tes Kesehatan

Kompas.com - 13/08/2018, 10:10 WIB
Komisioner KPU Wahyu SetiawanKOMPAS.Com/Fitria Chusna Farisa Komisioner KPU Wahyu Setiawan

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Wahyu Setiawan menyebut, bakal calon presiden (capres) dan bakal calon wakil presiden (cawapres) bisa diganti jika dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pada pemeriksaan kesehatan.

Menurut Wahyu, bakal capres-cawapres dinyatakan TMS jika hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan mereka tak lolos.

"Kalau tes kesehatannya tak terpenuhi ya dia tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon," kata Wahyu saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Minggu (12/8/2018).

"Setelah dia (dinyatakan) tak memenuhi syarat, baru diganti (bakal capres/cawapres lain)," sambungnya.

Baca juga: Kelakar Prabowo yang Tak Bisa Tidur Karena Kelaparan Sebelum Tes Kesehatan

Menurut Wahyu, yang berhak untuk menentukan lolos atau tidaknya pemeriksaan kesehatan bakal capres-cawapres adalah pihak pemeriksa, yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.

Usai pemeriksaan kesehatan, IDI dan RSPAD akan menyampaikan hasilnya ke KPU. Selanjutnya, KPU akan mengumumkan hasil sekaligus menyatakan status pemeriksaan kesehatan itu kepada publik. 

"Jadi yang memeriksa memang IDI dan RSPAD, tapi yang berwenang mengumumkan hasilnya itu KPU karena ini pekerjaan KPU," ujar Wahyu.

Nantinya, KPU mengumumkan status pemeriksaan kesehatan bakal capres-cawapres bersamaan dengan pengumuman status pemeriksaan dan verifikasi berkas yang diserahkan bakal capres-cawapres pada saat pendaftaran.

"Pemeriksaan kesehatan tak berdiri sendiri, pemeriksaan kesehatan itu kan salah satu dari sekian banyak persyaratan," tutur Wahyu.

Aturan mengenai penggantian pasangan bakal capres-cawapres yang tidak memenuhi syarat telah ditegaskan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 22 Tahun 2018 pasal 24. Bunyi pasal tersebut yaitu: 

(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat, KPU meminta kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul untuk mengusulkan bakal pasangan calon baru sebagai pengganti. 

(2) Pengusulan bakal pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan dari KPU diterima oleh partai politik atau gabungan partai politik. 

(3) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 4 (empat) hari setelah diterimanya surat pengusulan bakal pasangan calon pengganti.

Baca juga: Senin Malam ini, Tim Dokter Serahkan Hasil Tes Kesehatan Bakal Capres-Cawapres ke KPU

Sementara itu, berdasarkan petunjuk teknis pemeriksaan kesehatan bakal capres-cawapres yang disusun IDI bersama KPU, penilaian status kesehatan dilaksanakan melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran.

Pemeriksaan tersebut meliputi anamnesis dan analisis riwayat kesehatan, lalu pemeriksaan jiwa dan pemeriksaan jasmani. 

Pada pemeriksaan jasmani, yang diperiksa antara lain penyakit dalam, jantung, paru, urologi, dan banyak lagi.  

Ada juga pemeriksaan  laboratorium, yang meliputi pemeriksaan darah, urine, faal hati, faal ginjal, hepatitis, hingga HIV.

Kompas TV Pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menjalani tes kesehatan.

 


Terkini Lainnya

Dana Desa Perkuat Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Desa Kota Bani

Dana Desa Perkuat Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Desa Kota Bani

Nasional
Kasus Bupati Labuhanbatu, KPK Panggil Kabag Keuangan dan Program RSUD Rantauprapat

Kasus Bupati Labuhanbatu, KPK Panggil Kabag Keuangan dan Program RSUD Rantauprapat

Nasional
Hoaks Dinilai 'Extra-Ordinary Crime', Harus Ditangani Secara Luar Biasa

Hoaks Dinilai "Extra-Ordinary Crime", Harus Ditangani Secara Luar Biasa

Regional
Polisi Rekonstruksi Kasus Peluru 'Nyasar' di DPR RI Hari Ini

Polisi Rekonstruksi Kasus Peluru "Nyasar" di DPR RI Hari Ini

Megapolitan
Sumbang Korban Bencana Sulteng, Bupati Karawang Lelang Koleksi Pribadi

Sumbang Korban Bencana Sulteng, Bupati Karawang Lelang Koleksi Pribadi

Regional
Trump Punya Waktu Bermain Golf, Tapi Tidak untuk Temui Pasukan AS

Trump Punya Waktu Bermain Golf, Tapi Tidak untuk Temui Pasukan AS

Internasional
20 Rumah Liar di Belakang SD Al-Azhar Hangus Terbakar, Diduga Karena Arus Pendek

20 Rumah Liar di Belakang SD Al-Azhar Hangus Terbakar, Diduga Karena Arus Pendek

Regional
Dirut: BPJS Kesehatan Berada Langsung di Bawah Presiden

Dirut: BPJS Kesehatan Berada Langsung di Bawah Presiden

Nasional
20 Rumah Liar di Belakang SD Al-Alzhar Hangus Terbakar Dalam Hitungan Menit

20 Rumah Liar di Belakang SD Al-Alzhar Hangus Terbakar Dalam Hitungan Menit

Regional
Lebih Muda dari Mahathir hingga Kisah Qira’atul Rasyidah, 4 Fakta Kunjungan Ma'ruf Amin di Lamongan

Lebih Muda dari Mahathir hingga Kisah Qira’atul Rasyidah, 4 Fakta Kunjungan Ma'ruf Amin di Lamongan

Regional
Keinginan Warga Kompleks Akabri Bongkar Makam Orangtua di TMP Kalibata karena Terancam Diusir

Keinginan Warga Kompleks Akabri Bongkar Makam Orangtua di TMP Kalibata karena Terancam Diusir

Megapolitan
Gubernur NTT: Kalau Ada yang Memuji Saya, maka Saya Akan Hati-hati...

Gubernur NTT: Kalau Ada yang Memuji Saya, maka Saya Akan Hati-hati...

Regional
Bekas Bencana Likuefaksi Jadi Ajang “Reuni” Warga Korban Gempa Sulteng

Bekas Bencana Likuefaksi Jadi Ajang “Reuni” Warga Korban Gempa Sulteng

Regional
Kronologi Vlog 'Idiot' yang Mengantar Ahmad Dhani Menjadi Tersangka

Kronologi Vlog "Idiot" yang Mengantar Ahmad Dhani Menjadi Tersangka

Regional
Tersangka Pembunuh Jamal Khashoggi, Tewas dalam Kecelakaan di Riyadh

Tersangka Pembunuh Jamal Khashoggi, Tewas dalam Kecelakaan di Riyadh

Internasional
Close Ads X