KPU: Bakal Capres-Cawapres Bisa Diganti jika Tak Lolos Tes Kesehatan - Kompas.com

KPU: Bakal Capres-Cawapres Bisa Diganti jika Tak Lolos Tes Kesehatan

Kompas.com - 13/08/2018, 10:10 WIB
Komisioner KPU Wahyu SetiawanKOMPAS.Com/Fitria Chusna Farisa Komisioner KPU Wahyu Setiawan

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Wahyu Setiawan menyebut, bakal calon presiden (capres) dan bakal calon wakil presiden (cawapres) bisa diganti jika dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pada pemeriksaan kesehatan.

Menurut Wahyu, bakal capres-cawapres dinyatakan TMS jika hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan mereka tak lolos.

"Kalau tes kesehatannya tak terpenuhi ya dia tidak memenuhi syarat sebagai bakal calon," kata Wahyu saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Minggu (12/8/2018).

"Setelah dia (dinyatakan) tak memenuhi syarat, baru diganti (bakal capres/cawapres lain)," sambungnya.


Baca juga: Kelakar Prabowo yang Tak Bisa Tidur Karena Kelaparan Sebelum Tes Kesehatan

Menurut Wahyu, yang berhak untuk menentukan lolos atau tidaknya pemeriksaan kesehatan bakal capres-cawapres adalah pihak pemeriksa, yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.

Usai pemeriksaan kesehatan, IDI dan RSPAD akan menyampaikan hasilnya ke KPU. Selanjutnya, KPU akan mengumumkan hasil sekaligus menyatakan status pemeriksaan kesehatan itu kepada publik. 

"Jadi yang memeriksa memang IDI dan RSPAD, tapi yang berwenang mengumumkan hasilnya itu KPU karena ini pekerjaan KPU," ujar Wahyu.

Nantinya, KPU mengumumkan status pemeriksaan kesehatan bakal capres-cawapres bersamaan dengan pengumuman status pemeriksaan dan verifikasi berkas yang diserahkan bakal capres-cawapres pada saat pendaftaran.

"Pemeriksaan kesehatan tak berdiri sendiri, pemeriksaan kesehatan itu kan salah satu dari sekian banyak persyaratan," tutur Wahyu.

Aturan mengenai penggantian pasangan bakal capres-cawapres yang tidak memenuhi syarat telah ditegaskan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 22 Tahun 2018 pasal 24. Bunyi pasal tersebut yaitu: 

(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat, KPU meminta kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul untuk mengusulkan bakal pasangan calon baru sebagai pengganti. 

(2) Pengusulan bakal pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan dari KPU diterima oleh partai politik atau gabungan partai politik. 

(3) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 4 (empat) hari setelah diterimanya surat pengusulan bakal pasangan calon pengganti.

Baca juga: Senin Malam ini, Tim Dokter Serahkan Hasil Tes Kesehatan Bakal Capres-Cawapres ke KPU

Sementara itu, berdasarkan petunjuk teknis pemeriksaan kesehatan bakal capres-cawapres yang disusun IDI bersama KPU, penilaian status kesehatan dilaksanakan melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran.

Pemeriksaan tersebut meliputi anamnesis dan analisis riwayat kesehatan, lalu pemeriksaan jiwa dan pemeriksaan jasmani. 

Pada pemeriksaan jasmani, yang diperiksa antara lain penyakit dalam, jantung, paru, urologi, dan banyak lagi.  

Ada juga pemeriksaan  laboratorium, yang meliputi pemeriksaan darah, urine, faal hati, faal ginjal, hepatitis, hingga HIV.

Kompas TV Pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menjalani tes kesehatan.

 


Terkini Lainnya

Seorang Siswi SD Tewas Diterkam Buaya di Belakang Rumahnya

Seorang Siswi SD Tewas Diterkam Buaya di Belakang Rumahnya

Regional
Semarang 10K, Lomba Lari Santai dengan Trek Penuh Kejutan

Semarang 10K, Lomba Lari Santai dengan Trek Penuh Kejutan

Regional
Bawa Kabur Motor Tetangga, Ibu Muda Ditangkap Setelah Aksi Kejar-kejaran

Bawa Kabur Motor Tetangga, Ibu Muda Ditangkap Setelah Aksi Kejar-kejaran

Regional
Palestina Kecam Keputusan Australia soal Status Yerusalem Barat

Palestina Kecam Keputusan Australia soal Status Yerusalem Barat

Internasional
Atribut Demokrat Dirusak, Jokowi Imbau Jangan Ada yang Memanas-Manasi

Atribut Demokrat Dirusak, Jokowi Imbau Jangan Ada yang Memanas-Manasi

Nasional
Pasca-banjir Bandang, Warga di Simalungun Manfaatkan Sungai Kecil untuk Minum

Pasca-banjir Bandang, Warga di Simalungun Manfaatkan Sungai Kecil untuk Minum

Regional
AHY Mengutuk Perusakan Atribut Demokrat di Pekanbaru

AHY Mengutuk Perusakan Atribut Demokrat di Pekanbaru

Nasional
Reka Ulang Kasus Pembunuhan Istri oleh Suami: Tolak Berhubungan Intim, Sulasmini Tidur di Tikar

Reka Ulang Kasus Pembunuhan Istri oleh Suami: Tolak Berhubungan Intim, Sulasmini Tidur di Tikar

Regional
Kelola Blok Rokan, Jokowi Janji Beri Saham hingga Komisaris untuk Riau

Kelola Blok Rokan, Jokowi Janji Beri Saham hingga Komisaris untuk Riau

Nasional
Surya Paloh Klaim Soekarwo Dukung Jokowi

Surya Paloh Klaim Soekarwo Dukung Jokowi

Nasional
 Kwik Kian Gie Akan Jadi Pembicara pada Haul Gus Dur di Tebuireng

Kwik Kian Gie Akan Jadi Pembicara pada Haul Gus Dur di Tebuireng

Regional
Meski Kenaikan Pajak BBM Telah Batal, Rompi Kuning Kembali Unjuk Rasa

Meski Kenaikan Pajak BBM Telah Batal, Rompi Kuning Kembali Unjuk Rasa

Internasional
Ketua KPU: Kotak Suara Karton Sudah Dipakai Pilpres 2014 dan 3 Pilkada

Ketua KPU: Kotak Suara Karton Sudah Dipakai Pilpres 2014 dan 3 Pilkada

Nasional
Viral Zebra Cross Terhalang Tanaman di GBK, Warga Sulit Menyeberang

Viral Zebra Cross Terhalang Tanaman di GBK, Warga Sulit Menyeberang

Megapolitan
Polemik Deklarasi DPW PAN Sumsel Dukung Jokowi, Dianggap Bukan Kader dan Terancam Dipolisikan

Polemik Deklarasi DPW PAN Sumsel Dukung Jokowi, Dianggap Bukan Kader dan Terancam Dipolisikan

Regional

Close Ads X