Kelakar Prabowo yang Tak Bisa Tidur karena Kelaparan Sebelum Tes Kesehatan

Kompas.com - 13/08/2018, 09:33 WIB
Bakal Capres-cawapres Prabowo Subianto saat mengikuti tes kesehatan di RSPAD, Jakarta Pusat, Senin (13/8/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOBakal Capres-cawapres Prabowo Subianto saat mengikuti tes kesehatan di RSPAD, Jakarta Pusat, Senin (13/8/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon presiden Prabowo Subianto mengaku kelaparan dan tidak bisa tidur sebelum menjalani tes kesehatan sebagai salah satu syarat pendaftaran capres-cawapres pada Pilpres 2019.

Pasalnya, tim dokter mewajibkan Prabowo berpuasa sejak pukul 20.00 WIB. Ia pun berkelakar bahwa dirinya sempat kelaparan karena tak terbiasa berpuasa.

"Saya diperintah oleh dokter puasa dari jam 8 malam. Enggak biasa saya. Saya biasa makan jam 10 malam saya. Jadi enggak bisa tidur kelaparan. Tapi karena perintah dokter, enggak berani saya melanggar," ujar Prabowo sambil tertawa, saat menemui wartawan di sela pemeriksaan kesehatan di RSPAD, Jakarta Pusat, Senin (13/8/2018).

Prabowo juga berkelakar bahwa ia takut dengan dokter, terutama terhadap jarum suntik.


Sontak pernyataan itu mengundang tawa para wartawan yang meliput.

"Saya mantan tentara yang takut dokter. Terutama takut suntik. Lebih baik disuruh terjun saja," kata Prabowo.

Ia mengatakan telah menjalani sejumlah pemeriksaan darah awal. Setelah itu, masih banyak serangkaian pemeriksaan yang akan dijalani Prabowo dan bakal cawapres Sandiaga Uno.

Diperkirakan pemeriksaan memakan waktu hingga 12 jam.

"Katanya (pemeriksaan kesehatan) sampai jam 5 atau jam 6 (sore). Ya mudah-mudahan cepat," tutur Prabowo.

Baca juga: Prabowo: Saya Mantan Tentara yang Takut Dokter, Takut Suntik

Pasangan Prabowo-Sandi bakal menjalani pemeriksaan kesehatan, hari ini. Pemeriksaan meliputi cek mata, telinga, gigi, hingga organ dalam.

Terdapat pula pemeriksaan kejiwaan lewat psikotes serta bebas penyalahgunaan narkotika.

Pemeriksaan kesehatan ini menggunakan standar pemeriksaan kesehatan yang ditentukan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Hal itu sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 pasal 28 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pada Minggu (12/8/2018) kemarin, Jokowi-Ma'ruf telah menjalani pemeriksaan lebih dari 12 jam.

Pemeriksaan juga dilakukan sejak pukul 08.00 WIB. Hasil tes kesehatan akan diserahkan tim dokter gabungan dari IDI dan RSPAD Gatot Soebroto paling lama dua hari.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

Kejaksaan Agung dan BPK Didesak Segera Audit Kerugian Kasus Jiwasraya

Nasional
Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

Kemungkinan Pembahasan Revisi UU KPK Tak Sesuai Keinginan Presiden

Nasional
Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

Dewan Pengawas KPK Dinilai Sebabkan Matahari Kembar di KPK, Seperti Kasus TVRI

Nasional
Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Anggota Komisi III Ragukan Alasan Salah Ketik Pasal 170 RUU Cipta Kerja

Nasional
Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

Kemenhan Tegaskan Indonesia Berkomitmen Bangun Ketahanan Negara ASEAN

Nasional
RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

RUU Ibu Kota Negara Diharapkan Cepat Selesai, Kepala Bappenas: Kan Cuma 30 Pasal

Nasional
ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

ASN dan Pekerja BUMN/BUMD Diusulkan Dapat Cuti Melahirkan 6 Bulan

Nasional
Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Pemerintah dan DPR Diingatkan agar Tak Hasilkan Aturan Diskriminatif

Nasional
Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Mahfud MD Sebut Dinasti Politik Bukan Urusan Pemerintah

Nasional
Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Pakar Sebut Revisi UU KPK Terabas Aturan soal Partisipasi dan Kuorum Pembentukan UU

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

RUU Ketahanan Keluarga Atur LGBT Wajib Lapor, Komnas HAM: Itu Diskriminatif

Nasional
Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Teman Eks Dirut PT INTI Mengaku Serahkan Uang Rp 2 Miliar untuk Eks Dirkeu AP II

Nasional
Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Tanggapi RUU Ketahanan Keluarga, Dasco Sebut Tak Ingin Hasilkan UU Kontroversial

Nasional
Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Mahfud Janji Tindak Lanjuti Keputusan Komnas HAM soal Paniai

Nasional
RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

RUU Ketahanan Keluarga Atur Kewajiban Istri: Urus Rumah Tangga hingga Penuhi Hak Suami

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X